KEMAJUAN YANG DICAPAI KALIMANTAN SELATAN? (MASA KEPEMIMPINAN GUBERNUR RUDY ARIFFIN)


Oleh: HE. Benyamine

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan merupakan suatu hasil bersinerginya modal sosial masyarakat, pengelolaan sumberdaya alam yang optimal, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governanace). Terlepas dari pilihan paradigma pembangunan, apabila ketiga faktor tersebut dapat diarahkan menjadi suatu gerak yang selaras dan seimbang dalam melaksanakan pembangunan, maka keberhasilan suatu daerah akan dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
Berdasarkan advertorial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Laporan Khusus, yang dimuat Banjarmasin Post tanggal 14 April 2008 halaman 6 dalam satu lembar penuh dan berwarna, dengan maksud menunjukkan keberhasilan kepemimpinan masa Gubernur Rudy Ariffin, dengan menunjukkan 8 indikator yang dianggap sebagai keberhasilan. Apakah cukup dan layak 8 indikator tersebut menunjukkan kemajuan yang dicapai Kalimantan Selatan pada masa kepemimpinan Rudy Ariffin, sebagai mana judulnya. Memperhatikan 8 indikator tersebut, terdapat 3 indikator yang bersifat seremonial yang indah dalam bentuk penghargaan; penghargaan dalam bidang pendidikan, penghargaan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, dan penghargaan atas keberhasilan dalam kegiatan Gerhan/GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan).
Indikator penghargaan ini sebenarnya hanya dapat dikatakan sebagai wujud cambukan bagi pemerintah daerah untuk lebih bekerja keras dalam bidang-bidang tersebut, karena penghargaan bisa saja tidak mempunyai korelasi dengan keadaan yang sebenarnya, seperti dalam bidang pendidikan di mana Kalsel harus berusaha menjadikan 21.177 orang tenaga pendidik untuk memiliki kualifikasi layak mengajar. Di samping itu, masih ada manusia Kalsel yang harus ikut program pemberantasan buta huruf sebanyak 44.242 orang dan masih terdapat 7.202 ruang belajar mengalami rusak ringan dan 5.036 rusak berat. Keadaan ini tentu bukan sesuatu yang ringan untuk diatasi dan diselesaikan dalam waktu singkat. Begitu juga dengan kondisi hutan dan lahan Kalsel yang mempunyai lahan kritis lebih dari 500 ribu hektar, sementara rehabilitasi yang dapat dicapai sangat jauh dari pertambahan lahan kritis.
Sedangkan indikator keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan yang mengacu pada Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) yang menempatkan Kalsel pada rangking ke-3 dari 33 provinsi setelah DKI Jakarta dan Bali, seakan ingin mengatakan bahwa tingkat kemiskinan sebesar 31,22 persen atau sekitar 994.956 jiwa Rakyat Kalsel pada 2007 berada di bawah garis kemiskinan sudah dapat diatasi. Hal ini terlalu menyederhanakan persoalan kemiskinan di Kalsel, yang seolah hanya dengan membalik telapak tangan, dan terkesan ingin membantah indikator IPM Kalsel yang sangat rendah dengan IKM Kalsel dengan urutan termakmur ke-3 dari 33 provinsi di Indonesia. Sebenarnya, lontaran Menteri Kesehatan, “Sayangnya umur harapan hidup di Kalsel ini rendah hanya 62,4 tahun. Di sini banyak orang kaya tapi umurnya pendek” (B.Post, 12 April 2008:2), merupakan ungkapan yang tepat untuk tidak menjadikan IKM sebagai indikator kemajuan yang dicapai pemerintahan saat ini.
Mengatasi kemiskinan sejalan dengan Millenium Development Goals (MDG`s), yang dicanangkan PBB dan Indonesia sudah meratifikasinya. MDG`s menargetkan 2015 kemiskinan harus sudah dapat dihapuskan, sehingga Kalsel masih mempunyai waktu sekitar 7 tahun untuk bekerja secara sungguh-sungguh untuk berupaya menghapus kemiskinan. Kalsel yang mengandung 31,22 persen orang miskin, pemerintahan harus mampu minimal menghapus 4 – 5 % angka kemiskinan setiap tahunnya hingga tahun 2015. Di sini jelas, bukan hanya pemerintahan saat ini saja yang bertanggung jawab terhadap penghapusan kemiskinan, tapi paling tidak pemerintahan provinsi Kalsel saat ini dapat mengurangi angka kemiskinan tersebut meskipun secara minimal sesuai tahun berjalan.
Dalam indikator IPM, dengan mengatakan bahwa trend IPM yang terus meningkat, terkesan ingin menyembunyikan bahwa Kalsel berada di urutan ke-26 dari 33 provinsi, yang sebenarnya memberikan gambaran betapa rendah dan buruknya berbagai aspek yang diperhitungkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. IPM ini sangat berhubungan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga bila rendah lebih menunjukkan pemerintahan dijalankan dengan cara buruk (bad governance). Beberapa berita tentang gizi buruk yang dialamai oleh beberapa bayi, dan diantaranya ada yang sampai meninggal dunia, merupakan suatu pesan bagaimana kondisi bidang kesehatan dan kesejahteraan daerah yang kaya sumberdaya alam ini, salah satunya bayi Naila (4) yang meninggal dalam keadaan gizi buruk yang menjadi headline B.Post tanggal 5 April 2008 dengan “Umur Naila Sudah Sampai” setelah sempat mendapat perawatan di RSUD Banjarbaru. Hal yang sama dialami M. Fajarudin (1,5) yang meninggal tahun 2007. Kasus gizi buruk juga terjadi di sejumlah daerah Kalsel lainnya, seperti di HST dan Barito Kuala.
Dalam peningkatan produksi beras, yang menempatkan Kalsel pada rangking ke-2 se-Indonesia dan rangking ke-8 produksi beras nasional, memang patut disyukuri dan dibanggakan, tapi seberapa besar hal tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan petaninya. Keadaan petani masih jauh dari kesejahteraan, mereka masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti kelangkaan pupuk dan harga jual yang rendah saat panen.
Dalam bidang ekonomi, dengan indikator meningkat tajam laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 dan produk domestik regional bruto (PDRB), merupakan indikator kemajuan terbatas pada kalangan tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mampu dibarengi dengan pemerataan pendapatan masyarakat, bisa saja yang kaya semakin kaya sehingga yang miskin bertambah jumlahnya dan semakin miskin. Sehingga dampaknya kepada tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat terbatas bagi kalangan tertentu saja.
Jadi, indikator-indikator yang dianggap mendukung klaim kemajuan yang dicapai Kalimantan Selatan masa pemerintahan gubernur Rudy Ariffin, cenderung menyembunyikan permasalahan yang sedang dihadapi daerah ini dan permasalahan yang potensial dihadapi pada masa yang akan datang. Indikator-indikator tersebut tidak dapat memberikan gambaran yang utuh dan gamblang apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, dan juga seakan tidak membuka ruang untuk melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk terlibat dalam kemajuan daerah ini. Gubernur Rudy Ariffin harusnya mampu memanfaatkan potensi Unlam dan perguruan tinggi lainnya dalam menganalisis keadaan daerah, program pemerintah baik perencanaan maupun pelaksanaannya, dan tentang indikator-indikator yang layak untuk disampaikan kepada masyarakat. Apa yang masih belum dapat dicapai pemerintah, bukan berarti pemerintahan ini buruk dan gagal, tapi dengan kejujuran akan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi karena mereka tahu bahwa pemerintahan ini membutuhkan mereka.

One Response

  1. satu lagi keberhasilan gubernur adalah membiarkan bumi kal sel mempunyai danau2 buatan ex pertambangan, melipatgandakan lubang dijalan dan menjadi kalsel daerah panas, debu disiang hari gelap gulita dimalam hari

    ***Menurut anggota DPD asal Kalsel, anggaran untuk pembiayaan pembangunan hanya sebesar 40 % dari APBD dan itupun 20 % tidak jelas penggunaannya. Nah … betapa kasihan rakyat Kalsel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: