DANA POLITIK ALOKATIF CARA PAHLAWAN KESIANGAN


Oleh: HE. Benyamine

Anggota DPRD Kalsel merasa senang dan bangga telah menaikkan dana politik alokatif, dari 300 juta per anggota dewan pada APBD 2008 menjadi 500 juta per anggota dewan pada APBD 2009 sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Ma`wah Masykur dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang katanya sebagai bentuk perjuangan mereka dalam memacu pembangunan di daerah pinggiran, daerah terpencil, daerah perdesaan, dan masyarakat yang dianggap membutuhkan bantuan segera (Mata Banua, 5 Desember 2008). Padahal masuknya dana politik alokatif sebesar Rp. 16,9 miliar dalam APBD 2008 sudah memperlihatkan bagaimana DPRD dan Pemprov Kalsel berperilaku sebagai dewa penolong yang sebenarnya malas dalam bekerja, mau terlihat berjasa, dan siap datang dengan dana layaknya tuan dermawan.

Namun, sebenarnya perilaku demikian dapat menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam merumuskan suatu kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan publik yang lebih besar dan mendesak dengan terencana dengan baik, yang dapat dilaksanakan melalui kebijakan eksekutif. Karena, kegiatan membagi-bagikan dana kepada masyarakat yang berasal dari dana masyarakat sendiri tidak memerlukan usaha yang sungguh-sungguh, tanpa perlu menggunakan pikiran dan tenaga, memang lebih cepat dirasakan dan dilihat meskipun bersifat sesaat. Berbeda jika melalui perjuangan mengalokasikan dana pendidikan dan kesehatan yang lebih besar, serta program kesejahteraan dan padat karya lainnya dalam APBD, tentu memerlukan banyak pikiran dan tenaga dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta dalam pengawasannya.

Bagaimana dengan pertanggungjawaban dana politik alokatif yang masuk dalam APBD 2008, mungkin jawabnya silakan tanyakan kepada Setda Provinsi Kalsel sebagai pengatur penggunaan dana tersebut, para anggota dewan hanya tahu menyerahkan saja dan mengharapkan pujian dari masyarakat. Tidak sepantasnya anggota dewan melakukan suatu kerjaan diluar dari fungsi dan tanggungjawabnya sebagai anggota dewan terhormat. Kecuali, mereka dapat menghimpun dana masyarakat yang kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai suatu bentuk kepercayaan masyarakat terhadap didikasi anggota dewan yang bersangkutan.

Alasan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memacu percepatan pembangunan daerah, dengan membagi-bagikan uang dari uang masyarakat sendiri sebagai bentuk sumbangan, sebenarnya memperlihatkan bahwa anggota dewan tersebut memilih jalan yang sesat dalam melihat aspirasi masyarakat, dan lebih mengarah pada perilaku dan mentalitas penjajah. Mereka seperti kebingungan dalam menyerap aspirasi masyarakat, tidak mampu membedakan mana aspirasi dan mana yang minta sumbangan. Anggota dewan yang bisanya membagi-bagikan uang saja memang tidak bisa diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena mereka cenderung memandang masyarakat seperti gelandangan dan pengemis di jalan yang setelah diberi recehan lalu ditinggalkan.

Perilaku dan mentalitas penjajah, sangat jelas terlihat dari dana politik alokatif, yang ingin memposisikan diri sebagai penolong masyarakat dalam mendapatkan dana untuk pembangunan daerah, tapi dananya berasal dari keringat rakyat yang sebagian besar terhimpit oleh kesulitan hidup. Para “penebar” dana alokatif dapat bergaya layaknya telah berjuang, berkeringat, yang sebenarnya bukan fungsi dan tanggungjawabnya. Hal ini jelas, anggota dewan ingin menjadi pahlawan bagi masyarakat yang bantuan melalui tangan mereka, tapi mereka tidak pernah peduli dengan perjuangan anggaran pembangunan untuk kepentingan yang lebih besar dan mendesak. Pahlawan kesiangan memang, apalagi tahun 2009 merupakan saat kampanye yang lebih intensif dan perlu dana lebih besar.

Persoalan masyarakat yang terus membebani kehidupan mereka seakan dibiarkan begitu saja, bagai embun pagi yang hilang bersama terbitnya matahari, seakan anggota dewan tidak pernah membaca berita, seperti orang tuli, dan tidak pernah bergerak. Bagaimana masyarakat menghadapi armada truk batu bara di jalan umum, jalan macet dan penuh debu, listrik yang kelap-kelip, PDAM yang macet, kelangkaan premium dan solar, dan banyak hal lainnya. Berbagai bencana terus terjadi dan masih banyak potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Persoalan masyarakat tersebut sebenarnya sudah tercetak dalam lembaran surat kabar daerah dan nasioanl, seperti melalui SMS warga yang mengemukakan berbagai bentuk persoalan dan usulan, sangat relevan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh anggota dewan dalam kerjanya dengan melaksanakan fungsinya, kecuali memang anggota dewan senangnya tidur.

Dana politik alokatif lebih tepat dikatakan sebagai bentuk menyerap aspirasi dengan cara memperolok masyarakat, sama saja tamakan kulanya jua, yang mengesampingkan kepentingan masyarakat yang lebih mendesak dan lebih besar. Mungkin, anggota dewan kesulitan menjalankan fungsinya dengan kemampuan yang mereka miliki, dibandingkan (sebagian) persoalan banua dengan pengangguran Kalsel sudah 243.139 orang, guru Kalsel yang belum sarjana (untuk memenuhi UU Guru dan Dosen) lebih dari 21 ribu orang, dan tingkat kemiskinan yang lebih dari 30 persen. Di samping itu, lingkungan hidup yang semakin tidak ramah karena lahan kritis semakin luas dan hutan yang ada terus dirusak, hingga sewaktu-waktu bencana alam terus mengintai kehidupan kebanyakan masyarakat.

Dengan sebagian persoalan banua di atas, tentu dibutuhkan kerja keras dan perjuangan yang sungguh-sungguh bila ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hal ini yang tidak terlihat di lembaga legeslatif dan eksekutif. Mereka lebih cenderung bertindak dan berpikir sebagai orang pemberi sumbangan (dermawan), yang seolah-olah mempunyai rasa belas kasihan, dan memposisikan warga masyarakat sebagai orang-orang yang tahunya selalu minta sumbangan dana. Bahkan, pola ini lama kelamaan sebenarnya mendidik warga masyarakat untuk bertindak dan berpikir sesuai asumsi anggota dewan tersebut. Sehingga warga masyarakat mengundang anggota dewan untuk menghadiri suatu kegiatan yang mereka laksanakan, lebih karena mereka tahu ada kedermawanan seolah-olah dari anggota dewan tersebut, yang ingin mereka manfaatkan, tanpa mempedulikan apa yang bisa dilakukan seorang anggota dewan untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Dana politik alokatif lebih menegaskan bahwa ternyata anggota dewan sebenarnya kurang kerjaan, terlalu banyak datang, duduk, diam, dengar, duit, dengkur, damai, dan demam. Damai saja dengan pengabaian fungsi utamanya, dan demam saat berbicara tentang kepentingan publik yang lebih besar dan sangat penting. Cara berpikir dan bertindak anggota dewan, yang termanifestasikan dalam dana politik alokatif, sudah seharusnya tidak disalurkan dan dibiarkan saja, karena pola ini sangat mempunyai konsekuensi yang sangat buruk dalam membentuk kesadaran politik warga masyarakat. Terlepas, apakah melanggar peraturan dan perundangan atau tidak, pola ini secara moral dan etis sangat mengganggu kepercayaan atas kemampuan dan kelebihan yang seharusnya dimiliki oleh anggota dewan yang terhormat.

(Tulisan ini dimuat pada tanggal 9 Desember 2008 dalam rubrik opini, dan dapat di click di sini www.matabanua.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: