PERLAWANAN TERSELUBUNG TERHADAP UJIAN NASIONAL


Oleh: HE. Benyamine

Ujian Nasional (UN) merupakan suatu kebijakan curang dalam bidang pendidikan secara nasional. Kebijakan yang manipulatif dan tidak jujur. Keputusan yang tidak adil bagi semua pemangku kepentingan. Secara sadar dan tidak sadar mengarahkan sistem pendidikan pada landasan penipuan dan ketidakadilan sebagai upaya menyembunyikan ketidakmampuan pangambil keputusan dalam pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Berapa banyak sekolah yang layak? (Sumber Foto:www.dpdkotabekasi.or.id)

Berapa banyak sekolah yang layak? (Sumber Foto:www.dpdkotabekasi.or.id)

Kebijakan yang dihasilkan dari landasan penipuan dan ketidakadilan sangat membuat semua pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan seperti mengalami mimpi buruk saat menghadapi pelaksanaan UN tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh semua pemangku kepentingan untuk keluar dari mimpi buruk tersebut. Anggaran untuk pelaksanaan UN sangat besar hanya untuk membiayai kebijakan curang yang sebenarnya mengarahkan dan memfasilitasi berbagai kalangan untuk melakukan kecurangan sebagai sikap dan tindakan dalam upaya perlawanan terselubung dan bertahan dari keculasan pemerintah.


Pelaksanaan UN sebagai kebijakan curang, telah membuat kekacauan dalam bidang pendidikan, ibarat bola es yang menyeret apa yang dilaluinya untuk masuk dalam gerakannya yang semakin membesar dan semakin lama semakin merusak apapun yang dilaluinya. Bola es kecurangan yang menggiring semua yang ada dijalurnya untuk terlibat dalam kecurangan tersebut. Beberapa pemangku kepentingan (orang tua, dinas pendidikan daerah, sekolah, dan murid) dalam bidang pendidikan diharuskan dan dituntut tidak melakukan kecurangan dalam UN dan melawannya, bila memang UN tidak bisa dihentikan.  Tuntutan tersebut merupakan sesuatu yang tidak adil dan cenderung menimpakan masalah kepada pihak yang dituntut, padahal yang dituntut hanya bagian dari akibat atas/dari sebab keputusan yang curang.

Dalam sistem yang menindas dan lemahnya daya tawar beberapa pemangku kepentingan dalam sistem tersebut, akan menumbuhkan berbagai bentuk perlawanan dan bahkan pembangkangan, yang cenderung dilakukan dengan cara terselubung dan mengarah pada pembusukan sistem. Apa yang dianggap sebagai sikap dan tindakan curang yang dilakukan bebarapa pemangku kepentingan dalam pelaksanaan UN, sadar ataupun tidak, dapat dikatakan sebagai gerak perlawanan terhadap kebijakan curang dalam bidang pendidikan, karena mereka tidak ingin menjadi hancur dan sia-sia apa yang selama ini diperjuangkan hanya disebabkan 3 hari pelaksanaan UN. Hal ini sebagai suatu perlawanan dan penegasan bahwa UN tidak mempunyai manfaat sebagaimana tujuannya, malah yang terjadi menunjukkan bahwa kecurangan pelaksanaan UN tidaklah berpengaruh pada tujuan UN tersebut.

Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan kewajiban pemerintah, yang pada beberapa kebijakan terlihat adanya suatu upaya pemerintah untuk menutupi ketidakmampuannya dalam hal tersebut, dengan pendekatan yang cenderung terpecah dan mengganggu sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Di antara kebijakan tersebut adalah sertifikasi guru/dosen dan UN, yang secara sadar mengarahkan pada pembusukan sistem pendidikan.

Terlalu tidak adil kebijakan sertifikasi dituntut kepada mereka yang sudah bergelut dalam bidang pendidikan hingga masa pensiun, atau setidaknya sudah puluhan tahun sebagai tenaga pendidik, apakah tidak seharusnya pemerintah meningkatkan kesejahteraan tanpa syarat seperti sertifikasi yang menghina sistem pendidikan yang menghasilkan mereka sebagai tenaga pendidik. Para pendidik, yang sebagian besar dari mereka oleh pemerintah masih dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pendidik, karena belum mendapat sertifikasi, memberikan gambaran bahwa pemerintah sendiri masih meragukan kualifikasi tenaga pendidik yang ada, yang sebenarnya pemerintah tidak mempercayai tenaga pendidik sebagai yang berhak dalam menentukan kelulusan siswanya. Ketidakpercayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dengan kualifikasi yang diharapkan, tidaklah harus mengorbankan peserta didik dengan kebijakan curang UN.

Bagaimana anak didik mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu, sementara pemerintah sendiri tidak mempercayai tenaga pendidik yang ada, dan membuat kebijakan yang mengkerdilkan wewenang para pendidik melalui kebijakan UN, serta menyatakan bahwa sebagian besar tenaga pendidik tersebut tidak mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan sebagai tenaga pendidik. Berapa besar anggaran yang terbuang untuk proyek sertifikasi, apa tidak lebih baik anggaran tersebut langsung diberikan untuk peningkatan kesejahteraan guru yang memang menjadi kewajiban pemerintah.

Pemerintah tidak seharusnya menambah beban sistem pendidikan dengan kebijakan UN, masih banyak sekolah yang rusak dan tidak layak pakai, masih banyak sekolah yang kekurangan buku, masih besarnya jurang kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antara daerah, betapa banyaknya guru kalang kabut dengan sertifikasi, masih banyaknya anak putus sekolah, dan berbagai hal kebijakan pemerintah daerah yang rendah keberpihakannya kepada pendidikan. UN lebih bertujuan menyembunyikan berbagai masalah yang dihadapi pendidikan nasional.

UN harus dilawan, perlawanan terselubung terhadap UN sudah saatnya dibuka dan ditunjukkan kepada pemerintah, karena kita tidak mau sistem pendidikan membusuk secara perlahan. Terlalu banyak sumberdaya ekonomi yang terbuang untuk sebuah kebijakan curang UN, baik anggaran pemerintah, anggaran dari daerah, maupun dari orang tua murid. Begitu juga terlalu banyak emosi terganggu yang disebabkan UN, yang bertentangan dengan tujuan UN itu sendiri. Karena bukannya pemerataan dan peningkatan mutu, tapi pengelabuan dan keculasan yang merata. Apalagi UN tidak menjamin yang lulus dapat langsung diterima di perguruan tinggi, tapi harus melalui ujian saringan sendiri, yang menunjukkan tidak dihargainya UN tersebut oleh jenjang yang lebih tinggi.

Pemerintah daerah sudah saatnya menolak kebijakan UN. Pemerintah daerah tidak selalu harus patuh dan menurut kepada kebijakan pusat yang curang dan tidak adil. Guru melalui organisasi profesi harus memperjuangkan kesejahteraan tanpa syarat yang mengada-ada dan haknya dalam menentukan kelulusan siswanya sebagai wujud kepercayaan kepada profesinya. Daerah dengan segala kelebihan dan keterbatasan, semua pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan di daerah, perlu memikirkan sistem pendidikan sendiri secara mandiri.

Pemerintah pusat dalam bidang pendidikan tidak seharusnya menyeragamkan sistem pendidikan, terlalu banyak sumberdaya yang sia-sia, karena mengabaikan kemampuan daerah dan sumberdaya manusia yang ada di daerah untuk menentukan dan membangun sistem pendidikan sendiri. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah hanya dapat diwujudkan bila semua pemangku kepentingan yang ada diberikan perannya secara maksimal dan tanggunjawab untuk menentukan dan memutuskan sistem pendidikan daerah sendiri.

Jadi, perlawanan bukan pada kecurangan pelaksanaan UN, tapi pada kebijakan UN itu sendiri. Pemerintah daerah dengan didukung pemangku kepentingan lainnya melakukan pemboikotan terhadap penyelenggaraan UN, dan mengembalikan kewenangan guru sebagai aktor utama dalam melaksanakan ujian dan memberikan penilaian kepada siswa/siswinya. Untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi, biarlah PT yang bersangkutan melaksanakan kewenangannya dalam menerima siswa/siswi tersebut. Bagi siswa/siswi yang ingin melanjutkan ke luar daerahnya, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat lebih berperan dalam melakukan pendekatan dengan Perguruan Tinggi di luar daerah tersebut untuk menjelaskan kebijakan daerah dalam pilihan sistem pendidikan daerah sendiri.

Dan bagi daerah yang kaya sumberdaya seperti Kalsel atau daerah lainnya, jika Perguruan Tinggi yang di luar daerah tidak memberikan kesempatan siswa/siswi yang lulus ujian dari sistem pendidikan daerah, maka tidaklah berlebihan jika daerah memperjuangkan dan memfasilitasi untuk mengirim siswa/siswi tersebut ke Perguruan Tinggi di luar negeri.

17 Responses

  1. Ya, benar sekali ayahnda. Sistem pemerintahan yang mengacu pada otonomi daerah itu hanya absurb. Toh masih saja daerah tersebut ditekan dengan kebijakan minyak telon (coba-coba). Salah satunya UN. Standar Nasional itu hanya bentuk kesombongan pemerintah dalam dunia pendidikan dalam menutupi kebobrokan. Dulu, beberapa puluh tahun yang lalu sewaktu masih ada Budi Oetomo, pendidikan di negara ini sangat menjanjikan. Semua percaya kualitasnya. Namun kini keadaan berbalik 180 derajat. Kita yang harus kembali belajar kepada mereka. Dan alhasil Percobaan-percobaan minyak telon kembali marak. Mengorbankan seluruh institusi pendidikan guru, anak didik, sekolah.

    HEB : Terima kasih mau berkunjung. Ya, perlu adanya kesadaran tentang kebijakan minyak telon tersebut, jangan sampai terus mengorbankan seluruh institusi pendidikan itu sendiri.

  2. hmm… mungkin mendidik diri sendiri aja kali, ya. biar lebih baik.
    perlawanan… harus!

    HEB : Ya … perlawanan … harus!

  3. sorang lain pemikir pang, handak protes kadada jua kekuatan, jadi sorang menanggapi sementara adalah mun handak berubah maka mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri

    HEB : Terima kasih menyempatkan untuk mampir. Ya, banyak dari kita yang sudah melakukan perubahan mulai dari diri sendiri, tapi ternyata kita juga terikat dengan sistem yang ada dalam bidang pendidikan, mungkin perlu secara bersama-sama untuk melakukan perubahan tersebut, setidaknya dari hal yang paling mungkin kita lakukan.

  4. Pendidikan amat penting buat semua. Oleh kerana itu, perjuangan untuk mempertingkatan pendidikan di kalangan warga amat dituntut agar berlaku penambahbaikan dalam pendidikan jiwa dan minda seseorang yang akhirnya mampu meraih kejayaan buat membangun negara dan bangsa.

    Syabas, saudara seorang yang berjiwa rakyat dan amat prihatin kepada kebajikan buat semua. Semoga diteruskan.

    HEB : Ya pendidikan teramat penting buat semua, tapi juga teramat membebani bagi sebagian orang bila kebijakan dalam bidang pendidikan tidak berdasarkan realitas masyarakatnya dan hanya mencari gampangnya dengan membuat penyeragaman. Mungkin, SFA bisa sharing tentang sistem pendidikan di negaranya, juga dalam evaluasi terhadap anak didiknya. Salam hangat selalu.

  5. kalau yang saya rasakan kasihan muridnya dari awal dihantem dengan biaya tinggi dan pas mau finish dijegal dengan UAN…belum lagi kalau dah beres dihalang-halangi dengan biaya biaya kuliah yang makin membengkak

    HEB : Mereka (pemerintah) hanya peduli dengan perasaan sendiri agar dianggap sudah membuat kebijakan dalam bidang pendidikan, tapi mereka tidak peduli realitasnya.

  6. pendidikan, duh pendidikan…

    HEB : Terima kasih mau berkunjung.

  7. Terjadi ambiguitas pemerintah dalam pendanaan pendidikan. Di satu sisi melalui BHP pemerintah lepas tangan thd pembiayaan pendidikan. Di sisi lain pemerintah mempermainkan nasib para guru dg terus menerus menunda pembayaran tunjangan guru. Sepertinya memang akuntabilitas pmrth tidak memenuhi syarat.

    Artikel terbaru Murid Baru: Kepedulian pada Bencana Mungkin Sekadar Pola Hidup Topikal

    HEB : Ya, jangan sampai pemerintah yang akuntabilitasnya tidak memenuhi syarat dibiarkan saja menentukan segalanya dalam bidang pendidikan secara terpusat, terlalu banyak yang harus dikorbankan.

  8. salam kenal sebelumnya Pa,,

    sepakat sekali dengan tulisan pian, adanya Standar UN benar-benar sebuah karya yang membodohkan anak bangsa. Mana mungkin hasil belajar anak didik hanya dilihat dalam waktu beberapa hari, dan sudah bisa diambil keputusan anak didik yang tidak beruntung saat UN akan tereleminasi. Padahalkan dalam pembelajaran bukan hasil semata yang dilihat dan dinilai, tapi juga proses yang telah mereka lalui.

    Belum lagi terkait kecurangan2 saat UN, di sana ada kejahatan yang dilakukan secara berjamaah oleh oknum2 yang tidak bertanggung jawab. SMS jawaban UN yang dengan ikhlasnya dikirimkan kepada peserta ujian, para oknum pengawas dan oknum dewan gurupun seolah-olah mengaminkan pembodohan terselubung itu. Duh, benar-benar telah terjadi pemotongan akar penerus generasi bangsa, dan pengkerdilan rasa percaya diri anak didik.

    HEB : Salam hangat, dan terima kasih telah mampir. Pemerintah (pusat) hanya berusaha menutupi ketidaksanggupannya melaksanakan kewajibannya dalam bidang pendidikan, tapi malah melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangan tersebut.

  9. UN ya sudah begitu itu…

    HEB : Begitu itulah yang namanya UN

  10. Aku paling kasihan pada awal-awal kebijakan UN ada banyak siswa berprestasi pada nggak lulus UN karena halangan tertentu misalnya sakit pada saat ujian sehingga hasil ujiannya nggak bagus dsb. Yang begini ini harusnya dipikir ulang deh supaya obyektif. Kasihan kan berprestasi tiga tahun langsung terjun bebas jadi under dog dalam beberapa hari UN?!

    HEB : Bagaimana perasaan guru2 yang mengetahui betul anak didiknya menyaksikan hal tersebut? Apa tidak mimpi buruk namanya! Kembalikan saja kepada guru2 dalam menentukan kelulusan anak didiknya, tinggal pengawasan terhadap guru2 tersebut.

  11. salam kenal dari blogger Pekanbaru Riau. saya sangat sedih melihat keadaan sekolah yang platponnya sudah bocor padahal zaman Penjajahan dulu tidak pernah kita jumpai sekolah yang kayak begitu, bahkan sekolah pada zaman dahulu itu sampai sekarang masih kokoh. itu zaman penjajahan. bagai mana zaman kemerdekaan ini kok sekolah pada rusah baru dibagun lebih kurang 15 tahun sudah rusak dimakan rayap. bagai mana nih.
    senada dengan UN saya lingkan juga dengan blog SMP Nurul Falah Pekanbaru http://smpnf.wordpress.com salam kenal jangan lupa di kunjungi juga blog saya dan blog SMP Nurul Falah Pekanbaru

    HEB : Terima kasih telah mampir. Kebijakan pendidikan yang terlalu terpusat, mungkin, yang menyebabkan anggarannya harus melalui jalan yang panjang, dan tidak membangkitkan daerah untuk mengambil tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Daerah sudah saatnya mengambil tanggung jawab dalam pendidikan, untuk membangkitkan prakarsa dan karya secara mandiri. Jakarta (pusat) bukanlah segala-galanya, daerah juga punya kebudayaannya sendiri, apalagi saat sekarang perkembangan teknologi informasi begitu pesat.

  12. Terangan aja Mas BEN … jadikan gerakan

    HEB : Ya … gerakan melawan mimpi buruk.

  13. UN memang tidak adil
    bagi para siswa yang
    berada di pedesaan
    kualitas siswa di kota dan
    desa jelas berbeda,
    jadi sangat naif bila
    ujiannya disamakan…………….😉

    HEB : Ya, benar tidak adil. Kesejangan yang tinggi dalam berbagai hal, tentu sangat naif diukur secara seragam. Orang tua dibebani dengan biaya bimbingan belajar di luar sekolah, dan bagi orang tua yang dapat dikatakan hampir miskin tentu sangat menjadi beban yang sangat berat untuk memfasilitasi anaknya mengikuti bimbingan belajar. Pemerintah pusat terlalu bernafsu dan gelap mata, sehingga tidak peduli tentang keadilan dalam bidang pendidikan.

  14. Eit … nulis-nulis … kayaknya lama banget tulisan ini bertahan

    HEB : Terima kasih.

  15. sepertinya ada yang salah ya dengan sistem pendidikan di indonesia. . hwa.. saya nggak ngertilah..

    fiuh, , semoga ilmu sy bermanfaat dan barokah.. amin. .😀

    *cuma jeritan hati peserta un, yang merasakan suka duka un, *

    hehe,

  16. […] Oleh maryono04 Leave a Komentar Kategori: Uncategorized PERLAWANAN TERSELUBUNG TERHADAP UJIAN NASIONAL […]

  17. Terimakasih atas artikel nya….

    jadi menurut Bapak apa yg seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi perlawanan” yang bapak tuliskan diatas ???

    thankzzz……

    HEB: Terima kasih sudah mampir.

    Menghentikan perlawanan terselubung, ya hentikan UN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: