BUNDARAN KECIL WALIKOTA BANJARBARU

Oleh: HE. Benyamine

“ada yang sudah liat bundaran kecil baru, di dekat rumah dinas Walikota Banjarbaru? Apa maksudnya tuh? Ada yg faham ga? Bangun fasilitas kok lucu sih…  by Pakacil on Thu Dec 13, 2007(www.pakacil.net)”

Bundaran kecil di depan rumah dinas Walikota Banjarbaru,  di Jl. A. Yani Km. 34,5 yang merupakan jalan provensi, keberadaannya dapat diasumsikan sebagai mewakili cara berpikir dan bertindak penguasa di Banjarbaru (Pemko Banjarbaru) saat ini. Disamping itu, juga terlihat bagaimana Pemko Banjarbaru menanggapi aspirasi warganya dan bagaimana dalam melaksanakan perundangan dan peraturan yang berlaku.

Keberadaan bundaran kecil tersebut, juga menyeret pihak lain, yang bisa dianggap tidak mempunyai kepedulian dan mengabaikan perundangan dan peraturan yang berlaku, karena pihak yang berwenang seperti diam saja  baik pihak kepolisian maupun Pemprov Kalsel. Bagaimana dikatakan tidak peduli dan taat hukum, bila ada pemerintah daerah tingkat II yang membuat sesuatu yang bukan wewenangnya dibiarkan saja, apalagi hal tersebut dapat mengancam keselamatan pengguna jalan negara di lokasi tersebut.

Bundaran kecil yang lucu tapi berbahaya tersebut sebenarnya menyalahi tata aturan lalu lintas. Apalagi pihak Kasatlantas Banjarbaru pada acara temu Pomas Lantas di Taman Lalu Lintas Polresta Banjarbaru (29 Agustus 2008), melalui Kaur Bin Ops, Iptu H. Badri sudah menyatakan, “Fungsinya, tidak efektif. Mengganggu lalu lintas dan terpenting bertentangan dengan pertimbangan keamanan lalu lintas kendaraan. Keberadaannya sangat mengancam keselamatan pengendara”.  Namun, pada kenyataannya pihak Pemko Banjarbaru tetap membangunnya, dan mengabaikan pandangan pihak yang berkompeten dalam urusan lalu lintas dan masyarakat lainnya.

Sebagaimana pertanyaan dan pendapat Pakacil di atas, pembangunan bundaran kecil  seakan ingin menunjukkan bahwa walikota Banjarbaru juga bisa melucu melalui kebijakannya, sehingga ada istilah “mati ketawa gaya walikota Banjarbaru” karena dapat mengancam keselamatan berlalu lintas; kematian akibat kecelakaan. Entah apa yang menjadi pertimbangan hingga muncul ide pembangunan bundaran kecil yang sangat mengganggu fungsi jalan, tapi yang jelas walikota Banjarbaru memang terlihat lucu bila dilihat dari bundaran kecil tersebut.

Bagaimana cara berpikir dan bertindak elit kekuasaan dapat dilihat dari kebijakan dalam menjalankan kekuasaannya. Bundaran kecil depan rumdin walikota Banjarbaru, termasuk diantara kebijakan yang menunjukkan cara berpikir dan bertindak penguasa; tidak ada hubungannya dengan kepentingan umum dan cenderung menghamburkan anggaran.  Dalam hal ini, keberadaan bundaran kecil, dapat diasumsikan bahwa elit kekuasaan di Banjarbaru cenderung menganut cara berpikir  dan bertindak yang membengkokkan yang lurus. Jelas terlihat, jalan yang lurus sesuai fungsinya dibuat menjadi bengkok dan terhambat oleh bundaran kecil yang mubazir dan berbahaya.

Cara berpikir dan bertindak yang membengkokkan yang lurus, cenderung membuat sesuatu yang baik dan bermanfaat menjadi kacau dan rusak bahkan membahayakan.  Anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan membengkokkan yang lurus cenderung menjadi mubazir. Bila elit kekuasaan terkurung  oleh cara ini, maka pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan tidak pernah berpihak pada kepentingan umum, dan bahkan bisa dikatakan tidak ada yang dapat diharapkan dari masa kekuasaannya dalam pembangunan, kecuali berbagai proyek yang menghamburkan anggaran dan tidak bersentuhan dengan kepentingan warganya.

Seandainya, Pemko Banjarbaru lebih mendengarkan pendapat warga dan pihak yang berkompeten, tentu tidak perlu ada “bundaran kecil yang lucu” sebagai personifikasi walikotanya.  Mungkin, lebih bermanfaat jika yang diperjuangkan adalah fasilitas penyeberangan dengan sistem tombol permohonan untuk menyeberang, yang menunjukkan bahwa elit kekuasaan peduli dengan keamanan warganya dalam berlalu lintas, tidak hanya sekedar zebra cross ada untuk fasilitas penyeberangan; yang banyak buramnya.

Jadi, bundaran kecil itu sangat penting untuk dikembalikan pada kondisi semula. Membiarkan jalan yang lurus tetap lurus. Tidak perlu menunggu pergantian walikota, kasihan nanti walikota yang baru harus disibukkan untuk meluruskan kembali jalan negara tersebut. Sedangkan Pemprov Kalsel tidak seharusnya tutup mata, dan membiarkan walikota Banjarbaru terlihat terus melucu selama keberadaan bundaran kecil tetap ada, dan jangan sampai menunggu ada korban baru melakukan tindakan yang semestinya.

Pemko Banjarbaru tidak perlu malu untuk mengembalikan kelurusan jalan negara tersebut, anggap saja sudah bosan melucu, dan sekarang saatnya serius dalam memikirkan kepentingan umum dalam kebijakan pembangunan. Untuk biaya (anggaran) mengembalikan kelurusan jalan, meskipun lebih besar dari pembangunannya, tentu lebih baik dari kemubaziran bundaran kecil tersebut dan membuat walikota terlihat lucu selalu.

Jika Pemko Banjarbaru tidak sanggup melaksanakan pelurusan kembali, maka warga Banjarbaru tentu mau saja melaksanakan gotong royong untuk mengembalikan ke bentuk semula. Pemko Banjarbaru hanya mengatur jadwal gotong royongnya, yang lainnya biarlah warga menentukan sesuai dengan tata lalu lintas yang berlaku dengan pengawasan kepolisian Banjarbaru.