JALAN UMUM SEKALIGUS JALAN PERTAMBANGAN


Oleh: HE. Benyamine


Setiap tengah malam akan semakin jelas terdengar membahana deru angkutan batu bara, yang memecah keheningan malam, seakan kereta api dari rangkaian truk melintas dengan kecepatan tinggi dan tak ada hentinya. Kebisingan, tentunya sangat mempengaruhi kejiwaan warga yang paling dekat dengan sumber kebisingan tersebut, yang perlahan dan tidak terasa bisa menyebabkan gangguan kejiwaan dan kesehatan mereka.

Pada malam bulan Ramadhan, deru truk angkutan batu bara lebih terdengar lantang dari pada tadarus, seakan truk-truk tersebut mengumandangkan ayat “gali-gali ngebut” secara berkesinambungan tanpa putus, yang menembus pekatnya malam menuju stockpile. Zikir dan tidur malam warga sudah terbiasa diiringi deru yang menderu oleh hilir mudiknya truk. Masyarakat diharuskan memikul akibat negatif dari kebijakan penguasa yang mengizinkan angkutan truk batu bara melintas di jalan umum, karena masyarakat saat ini adalah pemangku kepentingan (stakeholder) yang paling lemah posisinya, bahkan yang paling mudah untuk dikorbankan demi alasan pembangunan.

Angkutan truk batu bara menderu di jalan khusus baru wacana dari pemerintah. Sementara warga masyarakat dituntut bersabar menunggu realisasi perencanaan pemerintah yang mungkin tinggal rencana karena berakhirnya masa periode pemerintahan. Pemerintahan yang baru tentu memulai dengan perencanaan baru, dan warga masyarakat diminta bersabar kembali. Sedangkan para elit daerah mempunyai banyak pillihan dalam menentukan lokasi di mana mereka tinggal, yang memungkinkan mereka lebih tidak merasakan akibat negatif dari angkutan truk batu bara tersebut. Bahkan, para elit daerah tersebut dapat membuat rumah yang kedap suara dengan udara sejuk dari AC, tanpa terganggu kebisingan dan buruknya udara sekitarnya.

Perjalanan penguasa di jalan umum sekaligus jalan khusus pertambangan ini, dilalui dengan kawalan sirena aparat dan pakai kendaraan  ber-AC, sehingga tidak merasa bagaimana kesengsaraan pengguna jalan umum tersebut. Para penguasa dengan mudah melintas dengan kecepatan tinggi, seakan tidak ada masalah dengan jalan umum yang mereka lewati, yang mungkin membuat mereka melupakan urgensinya jalan khusus angkutan truk batu bara. Atau, setelah mereka kembali menjadi warga masyarakat baru menyadari akibat negatif dari penggunaan jalan umum untuk kepentingan pertambangan. Juga, mungkin saja saat tidak menjadi pejabat lagi mereka tidak tinggal di daerah “wilayah pertambangan” ini, tapi berdomisili di luar daerah, seperti pulau Jawa misalnya.

Sebagian besar warga masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan dalam menentukan lokasi tempat tinggal, yang seharusnya menjadi pertimbangan penting oleh pemerintah daerah dalam menentukan suatu kebijakan, sehingga faktor kerentanan (vulnerability) tersebut tidak dapat menjerumuskan mereka dalam situasi yang menyengsarakan.  Faktor kerentanan ini yang sering diabaikan oleh pengambil keputusan, karena biasanya mereka yang memilikinya kurang mempunyai akses terhadap kekuasaan dan bagian dari piramida terbawah dari piramida kekuasaan. Kebijakan “jalan umum sekaligus jalan pertambangan” adalah kebijakan yang cenderung mengabaikan faktor kerentanan tersebut dan hanya bertumpu pada kepentingan kalangan elit kekuasaan.

Pengabaian faktor kerentanan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari betapa besarnya resiko yang harus ditanggung sebagian besar warga masyarakat. Warga masyarakat menjadi terpinggirkan dari berbagai pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak mereka. Sebagaimana Polres Banjar menyatakan menyerah dalam menghadapi masalah angkutan batu bara di jalan umum, karena terlalu banyak menyita waktu dan tenaga yang tidak sebanding dengan kapasitas yang dimiliki. Dengan keterbatasan anggota Satlantas di Mapolres Banjar, dalam 24 jam mereka harus bekerja hanya disibukkan mengurus angkutan batu bara karena beroperasi sampai pagi, sehingga mereka tidak begitu mempunyai waktu untuk mengurus kegiatan lain yang juga sangat penting. Betapa banyak kerugian warga masyarakat yang disebebkan oleh truk angkutan batu bara, seperti berkurangnya pelayanan atau kegiatan lain Polres Banjar terhadap mereka karena disibukkan oleh angkutan tersebut. Hal ini, bisa terjadi pada Polres daerah lainnya, yang tersita waktunya mengurusi kepentingan pertambangan.

Begitu menyedihkan skenario “jalan umum sekaligus jalan pertambangan” yang penuh dengan babak-babak tragis yang menyengsarakan warga masyarakat, karena mereka menjadi bagian dari skenario tersebut dan selalu menjadi bagian yang dikorbankan. Aparat kepolisian yang mengungkapkan salah satu tragedi dari sisi mereka menunjukkan betapa semakin luas muncul kepermukaan akibat negatif dari kebijakan ini. Padahal, pengusaha pertambangan sesungguhnya mempunyai kemampuan dalam membuat jalan khusus, dan mereka sangat siap untuk mewujudkannya, hanya menunggu kebijakan yang konsisten dan political will dari pemerintah daerah untuk segera memutuskannya.

Terlalu banyak yang harus dikorbankan, jika masih menunda pembangunan jalan khusus untuk angkutan armada pertambangan karena alasan  yang kurang jelas oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah sudah saatnya mengurangi resiko yang menyengsarakan warga masyarakat dari kebijakan yang mereka buat, apalagi kebijakan tersebut sudah nyata diketahui dan dirasakan telah menyebabkan penderitaan bagi sebagian besar warga masyarakat.  Dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah sangat mengalami kesulitan mewujudkannya yang terlihat dari  masih besarnya penduduk miskin di Kalimantan Selatan yang lebih dari 30 persen. Oleh karena itu,  kesungguhan pemerintah untuk berusaha sekuat tenaga mengurangi kebijakan  yang lebih banyak resiko negatifnya akan sangat membantu warga masyarakat dalam mengurangi beban kehidupan mereka.

Sesungguhnya, pemerintah daerah sudah mempunyai data tentang betapa buruknya kebijakan “jalan umum sekaligus jalan pertambangan”, tinggal menunggu adanya political will saja dari pemerintah. Atau, pemerintah daerah Kalsel mengharapkan dorongan yang kuat dari sebagian besar warga masyarakat  dalam berbagai bentuk untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pemerintah daerah membuat kebijakan yang memisahkan jalan umum dengan jalan khusus pertambangan. Semoga saja pemerintah daerah tidak lupa  membedakan mana jalan umum dan mana jalan khusus pertambangan.

One Response

  1. Semoga pemerintah daerah dan para pengusaha pertambangan yang berada di provinsi ini masih memiliki hati nurani untuk sesama mereka yang menjadi korban dari pengangkutan sebagian jasad alam tersebut di atas.

    HEB : Amiin 3x

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: