LARANG TRUK BATUBARA LEWAT JALAN NEGARA (Pemprov Terkesan Memfasilitasi Pelanggaran UU)


Oleh: HE. Benyamine


Penilaian terhadap Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel membiarkan pelanggaran undang-undang dalam penerapan penggunaan jalan negara bagi truk batubara (Mata Banua, 25 Oktober 2008) perlu mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh, karena pelanggaran terhadap undang-undang merupakan tindakan yang diancam dengan pidana.

Apa yang disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal pemilihan Kalsel sebagai membiarkan pelanggaran undang-undang tersebut, memang tidak disebutkan secara jelas tentang undang-undang yang mana. Mungkin salah satunya adalah undang-undang tentang pertambangan (sebelum UU Minerba), yang mewajibkan usaha pertambangan membuat jalan khusus untuk angkutannya.

Namun, alasan yang dikemukan oleh anggota DPD tersebut terasa menggelikan dan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah provinsi. Salah satu dasarnya adalah ketidak seimbangan pembagian keuntungan atau royalti antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pengusaha tambang, yang sebenarnya bukan karena alasan pelanggaran undang-undang tapi lebih tepat bagiannya kurang.  Jadi,  bila bagiannya sesuai biarlah melanggar undang-undang. Sikap seperti ini dapat dikatakan perilaku TST alias tahu sama tahu, undang-undang bisa disimpan. Padahal, yang dilanggar tidak tanggung-tanggung yaitu UU. Pemerintah daerah lebih terkesan berpikir dan bertindak jangka pendek dan mata duitan.

Bayangkan saja, apabila keputusan pemerintah daerah membiarkan truk tambang menggunakan jalan negara sebagai suatu toleransi yang  membiarkan lebih banyak kemudarantan yang terjadi hanya karena pembagian keuntungan yang sesuai selera pemerintah daerah.  Lalu, apabila sampai merugikan dan pembagian keuntungan terhadap Pemda tidak seimbang, maka baru dilarang saja sesuai undang-undang.  Sikap ini menyatakan bahwa melanggar undang-undang bisa diabaikan saja, asal pembagian keuntungan untuk Pemda sesuai harapan. Sehingga, pemerintah daerah mengizinkan truk batubara melenggang di jalan umum layaknya penguasa jalanan.

Penggunaan jalan negara bagi truk batubara lebih banyak mudaratnya, keamanan jalan, keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi terganggu, begitu juga kerusakan jalan yang harus ditanggung pemerintah. Sementara keuntungannya tidak sebanding dengan beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini memang menjadi keinginan pengusaha pertambangan batubara, yang tidak perlu mengeluarkan biaya besar dalam operasionalnya, dan juga sebenarnya menjadikan pemerintah provinsi lebih pemalas dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah provinsi sudah merasa diuntungkan dengan keuntungan yang selama ini diperoleh, meskipun terkadang bagarunum terlalu sedikit pembagiannya untuk daerah, tapi tetap membiarkan pelanggaran tersebut terjadi karena dapat memudahkan dalam mendanai APBD.

Sebenarnya sudah sangat jelas, penggunaan jalan negara untuk truk tambang sebagai pelanggaran undang-undang (memang tidak tanggung-tanggung). Undang-undang tentang jalan (No.38 Tahun 2004) pasal 1 (5) menyatakan, “Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”, dengan penjelasan pasal cukup jelas. Penggunaan jalan negara untuk kepentingan truk tambang tentu tidak sesuai dengan peruntukan penyelenggaraan jalan, yang mana dapat dikatagorikan sebagai kebijakan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Kebijakan Pemprov ini merupakan perbuatan yang disengaja, dan berdasarkan pasal 63 (1) bahwa apabila dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan  dapat dipidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau dendan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Bandingkan dengan Perda Jalan Khusus Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan dalam sanksi pidana dan/atau denda, sangat jelas terlihat begitu mengerdilkan undang-undang tentang jalan tersebut. Pemerintah daerah sebenarnya tidak perlu repot-repot membuat perda tersebut, karena acuan dalam pengelolaan jalan sudah ada, atau memang hanya mencari-cari alasan untuk tetap dapat melanggar undang-undang. Kemana pengawasan pelaksanaan undang-undang yang melekat pada DPD dan anggota dewan rumah Banjar atau DPR RI asal pemelihan Kalsel.

Dalam hal lingkungan hidup, undang-undang  No.23 Tahun 1997, sudah jelas bahwa kegiatan yang mempunyai dampak penting dan besar  perlu dilengkapi dengan Amdal. Begitu juga dengan penggunaan jalan negara untuk angkutan truk batubara yang melintasi beberapa kabupaten dan kota, tidak perlu seorang ahli lingkungan hidup untuk mengatakan tentang adanya dampak penting dan besar tersebut. Tindakan memasukkan pencemar ke lingkungan hidup merupakan suatu tindakan kejahatan yang juga diancam pidana.

Oleh karena itu, sangat diharapkan sikap dan tindakan seperti anggota DPD atau anggota DPR RI asal Kalsel atau secara bersama-sama untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, bukan hanya sekedar membuat pernyataan di media massa, tapi membuat sebuah surat kepada Presiden RI tentang pelanggaran undang-undang oleh Pemprov Kalsel  tentang penggunaan jalan negara untuk kepentingan usaha pertambangan, dan sekaligus pengabaian hak warga negara terhadap lingkungan yang bersih dan sehat.  Jangan sampai penilaian terjadi pelanggaran terhadap undang-undang (tidak tanggung-tanggung), seperti dibiarkan dan malah disyaratkan dalam kompensasi tertentu, tapi harus disikapi taat hukum juga. Jadi, Pemprov dibiarkan memfasilitasi pelanggaran undang-undang asal cocok pembagiannya.

(Tulisan ini dimuat dalam Opini Koran Mata Banua, 27 Oktober 2008)

2 Responses

  1. Semua bersumber dari yang namanya “sentralisasi”, padahal sudah ada otonomi daerah..namun itu cuman sebuah undang2 yang dibikin oleh orang pusat juga..yang masih bejibun ewuh pakewuhnya menempel lekat di pemerintah daerah..akhirnya pemda setempat membiarkan saja, yang penting ada keseimbangan bagi hasil (utk penguasa daerah setempat dan pusat), masalah jalan negara, teriakan rakyat daerah, mereka hanya berpikir ,”toh bisa diredam, wong ini rakyatku juga..dicekokin kerjaan, rumah murah, fasilitas tempat ibadah kecil2an..mereka pada diam kok..”.Yang jelas tergantung ‘partai penguasanya dulu utk daerah setempat’…

    HEB : Yap, dukung pelarangan jalan negara untuk kepentingan usaha pertambangan

  2. Usaha penulisan yang mantap. Didoakan apa yang diusaha menemui hasilnya.

    HEB : Amiin3x … semoga pemerintah daerah berketetapan hati dan mempunyai political will untuk melarang penggunaan jalan umum/negara untuk kepentingan usaha pertambangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: