AMDAL ANGKUTAN BATU BARA DI JALAN UMUM


Oleh: HE. Benyamine


Melegalisasi penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara adalah kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan yang buruk (bad governance). Hal ini menunjukkan tata kelola pemerintahan hanya dijalankan berdasarkan kepentingan segelintir warga masyarakat. Pemerintahan seperti ini dalam membuat  kebijakan-kebijakan  lebih cenderung mengabaikan sebagian besar warga masyarakat.

Batubara Tumpah (www.mediaindonesia.com)

Batubara Tumpah (www.mediaindonesia.com)

Berbagai alasan tentang kebijakan penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara oleh pemerintah provensi Kalsel lebih menunjukkan ketidakberpihakan kepada kepentingan bagian terbesar dari warga masyarakat. Pemerintah sudah tahu biaya perbaikan jalan sangat besar, tidak sebanding dengan hasil dari legalisasi penggunaan jalan tersebut untuk angkutan batu bara. Keresahan sebagian besar warga sudah dipahami pemerintah. Pencemaran udara juga sudah terekam di berbagai instansi pemerintah terkait, yang menunjukkan semakin meningkatnya resiko negatif terhadap kesehatan sebagian besar masyarakat.

Kesadaran pemerintah akan berbagai resiko angkutan batu bara di jalan umum yang menyengsarakan sebagian besar masyarakat, ternyata belum mampu menggerakkan mereka untuk menghentikan angkutan tersebut menggunakan jalan umum.  Mungkin, pemerintah provensi Kalsel menunggu sebagian besar warga masyarakat turun ke jalan-jalan untuk menyatakan mendukung pemerintah untuk menghentikan penggunaan jalan umum untuk kepentingan angkutan batu bara. Masyarakat sudah saatnya melakukan mobilisasi umum untuk menunjukkan keresahan yang mereka alami terhadap angkutan batu bara. Saluran politik melalui partai-partai tertutup dalam masalah angkutan batu bara ini, karena anggota dewan sedang  sibuk memikirkan anggaran kegiatan politik mereka.

Kepentingan sebagian besar warga masyarakat perlu diperjuangkan oleh masyarakat yang bersangkutan, berharap kepada pemerintah dan kalangan elit kekuasaan seperti sesuatu yang tidak mungkin lagi karena mereka sibuk dengan diri dan kelompok mereka sendiri. Masyarakat dapat menunjukkan keresahan dan kesengsaraan akibat angkutan batu bara dengan melakukan kegiatan massal pada hari libur dengan turun ke jalan-jalan. Kalangan LSM, seperti Walhi, komunitas Rumah Cerita, Yayasan Dalas Hangit, YCHI dan lainnya, juga kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan organisasi keagamaan HMI, HTI, PII, NU, Muhamaddiyah dapat menjadi fasilitator dalam kegiatan tersebut. Kegiatan massal tersebut dapat dijadikan ajang rekreasi keluarga dengan menampilkan berbagai atraksi spontanitas dari yang hadir, seperti alat musik tradisional dan modern serta permainan-permainan yang menghibur.

Warga masyarakat sudah sepatutnya menuntut keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan umum yang lebih luas. Legalisasi penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara, baik melalui Surat Keputusan Gubernur maupun Raperda, sudah seharusnya memperhatikan UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, yang menjadi salah satu acuan tentang AMDAL. Karena, kegiatan angkutan batu bara di jalan umum termasuk aktivitas yang menimbulkan dampak; perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan studi AMDAL tentang penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara. Keputusan Gubernur Kalsel maupun (ra) peraturan daerah (perda) tentang angkutan batu bara di jalan umum, tanpa AMDAL, merupakan tindakan yang melanggar hukum. Masyarakat dapat melakukan tuntutan hukum sesuai UU Lingkungan Hidup, bisa melalui organisasi lingkungan hidup, karena merupakan kewajiban (pasal 6) bagi setiap orang di dalam memelihara kelestarian, mencegah dan menanggulangi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan.

Karena pemerintah yang memberikan izin penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara, maka pemerintah mempunyai kewajiban sebagaimana peraturan dan perundangan untuk membuat AMDAL. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pemerintah dapat dikategorikan telah melakukan kejahatan lingkungan. Itu bisa dikenakan pidana. Legalisasi penggunaan jalan umum oleh pemerintah untuk kepentingan usaha pertambangan adalah suatu bentuk kecerobohan pemerintah daerah, padahal merekalah yang mempunyai wewenang dalam melakukan paksaan terhadap penanggung jawab kegiatan dalam bentuk sanksi berupa pencabutan izin usaha atau kegiatan. Jadi, pemerintah sudah seharusnya memberikan sanksi kepada dirinya sendiri, dan mencabut kebijakan (SK maupun Raperda) yang membolehkan penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara tersebut.

Sebagian besar masyarakat Kalsel mengalami dampak dari angkutan batu bara di jalan umum, yang menunggu adanya keberpihakan dari pemerintah dan kalangan elit kekuasaan. Apakah pemerintah mengalami kerugian jika melarang angkutan batu bara di jalan umum? Apakah  usaha pertambangan mengalami kerugian jika tidak menggunakan jalan umum untuk armadanya? Perusahaan pertambangan sudah melakukan kalkulasi dalam melakukan investasi, termasuk didalamnya tentang pengangkutan yang tidak menggunakan jalan umum, yang tentunya masih jauh dari menguntungkan. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu dan harus menyediakan dan melegalkan penggunaan jalan umum untuk kepentingan usaha pertambangan. Pelarangan penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara tidak perlu menunggu tersedianya jalan khusus pertambangan, karena hal tersebut menjadi bagian dari usaha pertambangan.

4 Responses

  1. Saya tidak tahu kondisi Kalsel tapi di Kaltim sepertinya angkutan batubara melalui jalan air, jalan darat mungkin yg deket2 tambang, tapi ada juga angkutan kelapa sawit yg sama juga merusak jalan.

    HEB : Kalsel …. benar-benar membiarkan warga masyarakat bersaing dengan ribuan truk batu bara di jalan umum/negara, dan seakan membiarkan siapa yang kuat yang berkuasa di jalan.

  2. Di Malaysia, semua jenis kenderaan menggunakan jalan yang sama. Tentu sekali akan memendekkan umur jalan untuk digunakan dalam tempoh yang lama. Tetapi, cuma itu sahaja yang ada, masing-masing membayar cukai jalan..maka semua berhak menggunakan jalan tersebut. Wah..banyaknya postingan kali ini…menulis dan terus menulis.

    HEB : Jalan umum di sini hanya satu jalur dan hanya cukup selisih dua kendaraan (khususnya dari hulu sungai), kelas jalannya IIIA (untuk angkutan 8 ton ke bawah). Yap, menulis dan terus menulis hahahha

  3. bagus, cuma kurang mendalam.

    HEB : Makasih telah mampir

  4. nah, di sinilah saya temukan kata-kata itu: kejahatan lingkungan dan pidana.

    ayo, mas! terus berjuang melalui segala upaya yang kita bisa. pena adalah senjata yang tak kalah ampuh dibandingkan senjata toh?

    HEB : Sekarang masyarakat sedang menantikan penerapan Perda No.3/2008 tentang pelarangan angkutan batu bara dan kelapa sawit di jalan umum/negara yang dimulai tanggal 23 Juli 2009. Para pengusaha pertambangan sudah diberi waktu 1,5 tahun untuk membuat jalan khusus tambang. Melalui tulisan ini dengan harapan ikut mendukung larangan penggunaan jalan negara untuk angkutan pertambangan batu bara, apalagi jalan negara (khususnya Jl. A. Yani dari hulu sungai) tersebut kalau tidak salah tidak mengalami perubahan sebagaimana saat ditinggalkan Belanda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: