BATU BARA LEWAT JALAN UMUM; Menjadikan Kota-Kota Bagian Wilayah Pertambangan.


Oleh: HE. Benyamine

Pertambangan batu bara sangat bernilai secara ekonomi. Pendapatan daerah di mana terdapat lokasi tambang mempunyai peningkatan yang sangat berarti, terlepas hasil yang diperoleh apakah adil atau tidak untuk kepentingan daerah yang bersangkutan, dan apakah mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat sebagai kompensasi dari adanya sumberdaya alam yang dieksploitasi tersebut melalui jalur pendidikan dan kesehatan. Namun yang jelas, secara ekologi lebih cenderung terjadi penurunan, begitu juga secara sosial dan budaya lebih banyak menimbulkan keresahan sosial dan kematian budaya.

Kereta truk batubara  (Foto: www.tpmkalimantan.wordpress.com)

Kereta truk batubara (Foto: http://www.tpmkalimantan.wordpress.com)

Dengan dibolehkannya jalan negara untuk kepentingan transportasi perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan, yang secara tidak langsung memasukkan kota-kota yang ada menjadi bagian dari  wilayah pertambangan, sebagai bagian dari sistem pertambangan yang sebenarnya telah menciptakan masalah sosial.

Seharusnya, saat mengurus Amdal pertambangan juga memasukkan kota-kota yang dilalui tersebut dalam analisis dampak lingkungannya, tidak hanya sebatas lokasi pertambangan an sich. Karena kota-kota tersebut menjadi bagian dari proses pertambangan, meskipun hanya sekedar dilalui oleh kendaraan pengangkut batu bara. Seharusnya angkutan batu bara mempunyai jalan khusus yang memungkinkan dapat meminimalkan dampaknya dan lebih bersifat stasioner terhadap lingkungan sekitarnya.

Begitu juga dengan penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya di lokasi pertambangan, namun harus mencakup wilayah route jalan yang dijadikan jalur angkutan batu bara. Jadi, orang-orang yang ada di kota-kota yang dilewati angkutan batu bara harus menerapkan sistem K3 tersebut, seperti memakai masker dan memakai helm misalnya, meskipun mereka bukan bagian dari perusahaan pertambangan. Melibatkan kota-kota yang penuh dengan masyarakat dalam sistem pertambangan adalah kebijakan yang sangat keliru dan vatal. Pemerintah sebenarnya sudah tahu tentang keadaan ini dengan rencana membuat jalan khusus, tetapi entah mengapa seperti membiarkan menjadi berlarut-larut, mungkin sudah diserahkan kepada waktu yang memutuskan, sehingga saatnya tiba bila batu bara sudah tidak layak tambang lagi. Jika demikian, sama saja pemerintah daerah membiarkan rakyatnya menjadi tumbal atas nama pembangunan.

Kebijakan Tambal Sulam

Keadaan Jembatan Martapura 1 dan 2 yang memang sudah tua telah memberikan tanda-tanda ada yang salah dengan angkutan batu bara yang melalui jalan negara dan jembatan tersebut. Perusahaan pertambangan yang selama ini menikmati fasilitas jalan yang bukan haknya, sebenarnya menjadi beban berat bagi daerah Kalimantan Selatan dan masyarakatnya. Kerusakan jalan negara tersebut menjadi beban masyarakat untuk memperbaiki melalui pajak yang mereka bayarkan dan harus menanggung kemacetan serta pencemaran udara yang bertambah parah.

Pembatasan tonase sebenarnya tidak memacahkan masalah, apalagi izin waktu pengangkutan menjadi 24 jam. Dengan asumsi pembatasan tonase dipatuhi, semetara frekuensinya 24 jam, jalan dan jembatan akan lebih sering menerima beban, yang sebenarnya juga dapat mempercepat kerusakan jalan dan ambruknya jembatan tersebut. Di samping itu, frekuensi 24 angkutan batu bara akan menyebabkan beberapa hal, antara lain: (1) kepadatan jalan semakin meningkat pada siang hari yang secara tidak langsung lebih meningkatkan resiko kecelakaan dan semakin menambah kemacetan, (2) tingkat kebisingan akan semakin meningkat yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat secara keseluruhan, dan (3) pencemaran udara semakin tinggi, terutama melalui partikel yang berterbangan.

Kesepakatan yang dicapai dalam Rapat Koordinasi Terpadu antara pemerintah provensi, pemeritah kabupaten/kota (HSS, Tapin, Banjar, Banjarbaru, dan Banjarmasin), Polda, dan DPRD tentang angkutan batu bara dengan pembatasan tonase maks 6 ton dan dalam waktu 24 jam dapat dikatakan sebagai kebijakan tambal sulam dan tidak memecahkan masalah kerusakan jalan dan jembatan. Di samping itu,  kesepakatan tersebut tidak melibatkan bahkan mengabaikan masyarakat yang menerima dampak langsung dari keputusan tersebut, padahal mereka bukan bagian dari perusahaan pertambangan, yang bahkan tidak pernah merasakan nilai ekonomis dari pertambangan tersebut kecuali bencananya. Seharusnya, pemerintah lebih memperhatikan keadaan masyarakat yang menerima dampak dari angkutan batu bara yang menggunakan jalan yang bukan haknya.

Penggunaan jalan negara untuk kepentingan perusahaan pertambangan batu bara adalah merupakan masalah yang perlu dicarikan solusinya, bukan pembatasan tonase atau izin waktu. Jadi, Rakor Terpadu tersebut sebenarnya tidak memahami masalah yang sebenarnya, hanya seolah-olah telah memecahkan masalah tentang kerusakan jalan dan kekhawatiran ambruknya Jembatan Martapura 1 dan 2, yang bila tetap digunakan untuk jalan angkutan batu bara  akan tetap mengalami kerusakan apalagi dilalui oleh armada truk dalam waktu 24 jam. Apakah ketidakmampuan pemerintah menemukan masalah dan mencarikan cara pemecahannya secara tidak langsung maupun langsung mengorbankan masyarakat pada umumnya. UU Pertambangan tentunya sudah dipahami oleh pemerintah dan DPRD, sehingga tidak perlu masyarakat selalu dikorbankan untuk kepentingan segelintir orang/kelompok.

Perlu Unjuk Rasakah

Pemerintah sudah mendengarkan jeritan buruk kayu, dengan mengabulkan tuntutan mereka, meskipun harus diperjuangkan melalui unjuk rasa. Sudah sepantasnya, pemerintah juga memecahkan masalah penggunaan jalan negara untuk angkutan batu bara, dengan tidak mengizinkannya lagi. Perusahaan pertambangan sudah saatnya membangun jalan khusus untuk kepentingan perusahaan mereka, tidak perlu melibatkan masyarakat secara keseluruhan.

Masyarakat bisa saja melakukan unjuk rasa, namun selagi mereka masih bisa bersabar, sudah selayaknya pemerintah dengan sigap untuk menghentikan penggunaan jalan negara tersebut untuk kepentingan perusahaan tambang. Dengan jalan khusus tambang, tentu akan semakin mengurangi pungli dan memberikan kedamaian kepada supir truk dalam menjalankan pekerjaannya karena tidak khawatir menabrak anak orang dan terhindar dari pungli yang terlalu banyak posnya.

Sebenarnya, tidak perlu seluruh masyarakat yang dilalui angkutan batu bara unjuk rasa, cukup masyarakat Banjar yang agamis dan penuh dengan santri menutup Jembatan Martapura 1 dan 2 karena … telah tampak kerusakan di muka bumi oleh tangan-tangan manusia, sementara kehidupan kini semakin rentan terhadap bencana.  Apakah perlu unjuk rasa tersebut? Karena, hasil pertambangan masih belum dapat dikatakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang didapat masyarakat Banjar misalnya, selain dari kerentanan terhadap penyakit akibat udara yang semakin tercemar oleh angkutan batu bara, memang sebagian dari masyarakat ada yang mendapat keuntungan, namun masih tidak sebanding dengan nilai batu bara sebagai sumberdaya alam yang seharusnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya penggunaan jalan negara untuk angkutan tambang batu bara adalah perbuatan yang sangat berlebihan dan tamak yang dilakukan perusahaan batu bara, sedangkan pemerintah daerah yang mengizinkannya sama saja telah melupakan rakyatnya, bahkan menganggap tidak ada. Nampak dari tujuan Rakor Terpadu hanya memikirkan tentang benda, yaitu kerusakan jalan dan jembatan. Padahal yang lebih penting adalah masalah sosial dan pencemaran lingkungan yang disebabkan angkutan tambang batu bara yang menjadikan kota-kota bagian dari wilayah pertambangan, yang tentunya dengan segala resiko yang harus ditanggung masyarakat secara umum.

2 Responses

  1. miris luar biasa membaca ini, mas ben. haruskah unjuk rasa? ah, kenapa pemerintah kita selalu akan tergerak hanya oleh unjuk rasa? di mana sensitivitas mereka sebagai pemerintah? mungkin mata dan hati sudah tersumbat materi, itu suudzon-nya saya.

    sebenarnya bila hukum kita bisa melindungi yang tertindas, masyarakat bisa mengajukan gugatan terhadap hal ini melalui jalur hukum, karena jelas-jelas sudah melanggar keamanan dan keselamatan publik. atau saya hanya sok tau?

    lebih banyak lagi suara seperti keluhan dan kritik mas ben di media mudah-mudahan akan menjadi katalisator bagi terbentuknya kebijaksanaan yang lebih bijaksana.

    HEB : Karena jalan negara (terutama dari hulu sungai) yang digunakan armada angkutan batu bara (lebih dari 2000 truk) melalui beberapa kota (kabupaten/Kota) yang padat penduduknya, secara tidak langsung melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam usaha pertambangan; yang didapat lebih banyak akibat buruknya, seperti pencemaran lingkungan dan kecelakaan lalu lintas yang mengenaskan).

  2. salam kenal sob!!mulailah dari lingkungan kita,parbaiki kebijakan yang memihak rakyat kecil,memang masalh lingkungan harus di jaga sekarang juga,kalau ga,pemanasan global akan semakin parah,jaga juga lingkungan hutan jangan sampai rusak,hutan sebagai paru paru dunia saat ini.sukses sob!!!

    HEB : Terima kasih telah mampir, salam kenal juga. Yap, bersama-sama dalam memperbaiki kebijakan yang ramah lingkungan dan memihak kepada kepentingan umum yang lebih luas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: