TERLALU MEWAH, JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN BATU BARA


Oleh: HE. Benyamine

Jalan khusus yang diperuntukkan untuk angkutan pertambangan, seperti jalan Pama (dari jalan negara ke lokasi tambang) di Kabupaten Banjar, hanya berupa lapisan tanah dan batuan kecil yang dikeraskan dengan terus menerus dipelihara. Kendaraan khusus penyiram secara teratur melakukan penyiraman sepanjang jalan, agar debu tidak terlalu berterbangan, yang lebih memberikan kelancaran lalu lintas truk dan mobilisasi kegiatan perusahaan dalam mengangkut batu bara. Memang ada saja sebagian masyarakat yang ikut menggunakan jalan khusus tersebut, untuk menuju desa mereka, karena jalan umum yang ada malah tidak terpelihara dan rusak.

Menggulingkan truk batu bara (foto: Aya Sugianto, images.kompas.com)

Menggulingkan truk batu bara (foto: Aya Sugianto, http://www.images.kompas.com)

Penggunaan jalan umum untuk truk angkutan batu bara menjadi sangat kontras dengan jalan khusus pertambangan, karena jalan umum menjadi sangat terlalu mewah bila dipergunakan untuk prasarana  kepentingan angkutan batu bara, dengan kelas  III A sebagai jalan umum yang sebenarnya diperuntukkan untuk prasarana transportasi masyarakat. Jalan umum yang beraspal menjadi sangat  mubazir digunakan untuk truk batu bara. Berapa biaya perawatan jalan umum yang harus ditanggung pemerintah, karena truk batu bara dibolehkan melintas di jalan tersebut sebagai bentuk kemewahan yang sebenarnya tidak sesuai dengan peruntukannya. Berapa kerugian ekonomi, sosial dan psikologis yang harus ditanggung masyarakat karena harus berbagi dengan truk batu bara dalam menggunakan jalan umum. Berapa  keuntungan daerah Kalsel atas Surat Keputusan (SK) Gubernur membolehkan jalan umum digunakan truk angkutan batu bara. Berapa biaya yang akan ditanggung pemerintah dan masyarakat atas pengobatan penyakit yang sudah terjadi seperti ISPA  dan yang nanti kemudian terjadi seperti kanker paru.

Padahal berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan secara umum bahwa pembangunan jalan merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa dengan rasa aman, nyaman, dan berdaya guna dalam pemanfaatannya oleh masyarakat. Jalan umum merupakan prasarana transportasi yang mempunyai peranan sangat penting dalam usaha pembangunan, sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin, SK Gubernur yang membolehkan jalan umum untuk angkutan batu bara, mengabaikan undang-undang ini yang sebenarnya menjadikan jalan umum sebagai kemewahan yang berlebihan untuk angkutan batu bara.  Apakah SK Gubernur ini harus dipertahankan sampai jalan khusus pertambangan selesai dibuat (katanya 1,5 tahun lagi penerapan Perda hingga Juli 2009), sementara itu jalan umum sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa harus terganggu sehingga kehilangan rasa aman, menjadi tidak nyaman, dan pemanfaatannya menjadi kurang berdaya guna meskipun secara minimal.

Pemerintah daerah tentu sudah mengetahui bahwa pengelompokan jalan (UU No.38/2004) pasal 6 (1) yang menyatakan, “Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus”. Di mana dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa jalan khusus antara lain adalah jalan di kawasan industri,  jalan perkebunan dan jalan kehutanan. Sehingga, sebagaimana peruntukannya (pasal 6 (3)) bahwa jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Berdasarkan peruntukan jalan, SK Gubernur tersebut telah mencampur adukkan peruntukan jalan umum dengan jalan khusus, sehingga cenderung menyebabkan terjadinya kekacauan dan high cost dalam penyelenggaraan jalan yang harus ditanggung pemerintah dan biaya  harian dan biaya tak terlihat lainnya yang ditanggung oleh masyarakat. Pungli menjamur di sepanjang jalan  terhadap supir truk, yang dilakukan oleh berbagai kalangan, dari aparatur pemerintah sampai preman.

Jalan umum merupakan modal sosial masyarakat yang diharapkan dapat menjadi katalisator kegiatan ekonomi dalam proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Modal sosial masyarakat inilah yang sangat diganggu oleh SK Gubernur tentang angkutan batu bara, karena angkutan truk batu bara cenderung menguasai jalanan, sehingga memperlambat katalisator kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam aspek sosial budaya, keberadaan jalan dapat membuka cakrawala masyarakat yang memberikan kesiapan dalam perubahan sosial, mengembangkan toleransi, dan mempermudah pertemuan antar budaya. Namum, akibat SK Gubernur itu, jalan umum menjadi tidak lancar yang cenderung membuat orang mudah naik darah dan mengalami stress diperjalanan serta kelelahan. Orang bukannya menjadi toleran, malah mudah meledak dan marah dalam menghadapi sesuatu masalah diperjalanan. Belum lagi kecelakaan lalu lintas yang begitu mengenaskan dan memilukan, yang semakin begitu rawan dalam kondisi semua berlomba dengan target dan kondisi stress para sopir pengguna jalan umum tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah/pemerintah daerah yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan jalan  sudah seharusnya berpedoman pada perundangan yang berlaku dalam pengaturan penyelenggaraan jalan. Berdasarkan undang-undang tentang jalan (No.38/2004) jelas sekali tujuan dari pengaturan penyelenggaraan jalan (pasal 3), yaitu: (a) mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan; (b) mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; (c) mewujudkan peran penyelenggaraan jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; (d) mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak kepada kepentingan masyarakat; (e) mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan (f)  mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Dengan memperhatikan tujuan dari pengaturan penyelenggaraan jalan dalam undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa SK Gubernur Kalsel tentang angkutan batu bara di jalan umum sudah menyimpang dan mengabaikan dari tujuan pengaturan dalam undang-undang tersebut. Karena SK tersebut, membuat masyarakat tidak mendapatkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta tiadanya keberpihakan kepada kepentingan mereka.  Peran pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan jalan menjadi tidak optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, karena jalan-jalan baik provinsi maupun kabupaten banyak yang rusak parah.

Di samping itu, undang-undang tentang jalan dalam pasal 12 (1) bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Adapun perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagaimana penjelasan pasal ini adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan. Di sini SK Gubernur Kalsel yang mengizinkan truk batu bara melintas di jalan umum, yang tidak sesuai dengan peruntukan penyelenggaraan jalan,  dapat dikatagorikan sebagai kebijakan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

Kebijakan melalui SK Gubernur Kalsel tentang angkutan batu bara merupakan kebijakan yang mengarahkan terjadinya berbagai bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.  Berdasarkan ketentuan pidana undang-undang tentang jalan, maka SK tersebut dapat dikatakan merupakan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.  Apabila disengaja, berdasarkan pasal 63 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Hal tersebut, dilanjutkan dengan pengesahan Perda Jalan Khusus Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, yang memperpanjang pemanfaatan jalan umum  sampai 1,5 tahun ke depan.

Jadi, sangat mengherankan bila Ketua komisi III DPRD Kalsel, Gusti Perdana Kesuma, baru merasakan dan melihat sendiri bagaimana truk batu bara seenaknya melaju tanpa memperhatikan pengguna jalan lainnya, sampai hembusan anginnya terasa melibas rambutnya (Radar Banjarmasin, 3 Februari 2008: 9 dan 14).  Memangnya, anggota dewan  kemana selama ini. Sedangkan permintaannya kepada pihak terkait dapat meningkatkan pengawasan terhadap mobilisasi angkutan batu bara, agar peraturan yang berlaku dapat dipatuhi, seperti mengalihkan fungsinya sebagai anggota dewan yang terhormat. Seharusnya, anggota dewan tersebut memperjuangkan tegaknya perundangan dan peraturan yang berlaku, seperti undang-undang tentang jalan, karena SK Gubernur Kalsel tentang angkutan batu bara itulah yang menjadi penyebab terganggunya fungsi jalan. Sedangkan sopir truk hanya melakukan pekerjaannya, karena bila di jalan khusus sesuai peruntukannya, mereka dapat melakukan dengan kecepatan tinggi dan muatan yang secara maksimal dan tentunya tingkat stressnya lebih rendah.  Sehingga, jangan mengacu pada pola pikir dan tindakan para sopir truk angkutan batu bara, tapi lebih tepat bila mengacu pada perundangan dan peraturan yang berlaku tentang usaha pertambangan. Sehingga, salah satu penyebab (utama) ruas jalan umum cepat rusak adalah  akibat SK Gubernur tentang angkutan batu bara, bukan karena beban yang terlalu berat muatan truk atau ugal-ugalannya sopir truk.

Dengan demikian, seharusnya tidak perlu menunggu jalan khusus selesai dibuat  untuk melarang truk batu bara melintas di jalan umum. Undang-undang tentang jalan dengan jelas menyatakan dalam pasal 1 (5) bahwa, “Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”, dengan penjelasan pasal cukup jelas. Pemprov yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan jalan yang sesuai dengan undang-undang, seharusnya mengembalikan peruntukan jalan umum untuk diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tidak ada yang perlu ditunggu lagi karena semakin lama dibiarkan semakin terlalu banyak mudaratnya bagi kepentingan umum yang lebih luas. Pemprov Kalsel seharusnya dan semestinya, sekali-kali bertindak yang tepat dan memihak kepada kepentingan umum yang lebih luas. Stop jalan umum digunakan usaha pertambangan, sekarang juga!

2 Responses

  1. Saya itu dag dig dug menunggu sebuah interval,
    yakni tanggal 23 Juli sampai dengan nanti, beberapa bulan setelah pelantikan gubernur pada 2010 nanti.

    Apa hanya pada rentang waktu itu nantinya jalan umum tidak lagi digunakan sebagai angkutan batu bara.

    HEB : semoga saja tidak hanya untuk kepentingan politik jangka pendek … dan masyarakat harus bersama untuk memperjuangkan kepentingan umum dan kebajikan bersama.

  2. setelah membaca dengan ikut emosi, saya jadi ngakak membaca paragraf kedua terakhir. hahahaa… kamana wae atuh, anggota dewan? tabiat segelintir orang yang suka jadi pahlawan kesiangan, mas ben. giliran orang sudah berkoar-koar dan berjuang, saat akan menampakkan hasil positif banyaklah yang mendompleng ketenaran.

    jalan umum memang terlalu mewah untuk angkutan khusus, apalagi hasil tambang seperti batu bara, yang akan menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat. jangan-jangan banyak di antara elit yang sebenarnya punya usaha pertambangan?

    HEB : Benar, lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Sejak tanggal 23 Juli 2009, diterapkan Perda larangan menggunakan jalan negara, moga saja dapat berjalan dengan sukses.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: