SAATNYA BERPIHAK PADA RAKYAT (Komitmen Bersama Larangan Angkutan Batu Bara Melintasi Jalan Umum)


Oleh: HE. Benyamine

Sudah puluhan tahun masyarakat Kalimantan Selatan menunggu keberpihakan pemegang kekuasaan di daerah terhadap kepentingan umum yang sangat bersentuhan secara langsung dengan dinamika dan mobilisasi masyarakat, yaitu membebaskan pemanfaatan jalan umum atau negara oleh kepentingan usaha pertambangan.

Setelah disahkannya Perda No.3/2008 tentang larangan penggunaan jalan negara untuk angkutan batu bara dan perkebunan besar, dan masih harus memberikan kesempatan kepada pihak usaha pertambangan dan pemerintah untuk menyiapkan jalan khusus selama 1,5 tahun hingga batas waktu 23 Juli 2009, tentu sudah saatnya bagi pemerintah daerah mempertegas komitmennya dalam pelarangan penggunaan jalan negara untuk kepentingan khusus (batu bara dan perkebunan besar) dan melaksanakan perda tersebut dengan mengesampingkan berbagai alasan yang kemungkinan dapat menggagalkan pelaksanaannya.

Dengan memperhatikan UU Minerba yang menganut rejim perizinan dalam usaha pertambangan, yang memberikan kekuatan pemerintah; khususnya pemerintah daerah dalam menentukan kepentingan daerahnya dalam hal memberi atau mencabut izin, yang tentunya semakin mempertegas adanya pijakan kekuatan untuk keberpihakan pada kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Pemerintah daerah (kabupaten/kota) tidak mempunyai alasan untuk tidak berpihak kepada kepentingan sebagian besar masyarakat, karena perizinan usaha pertambangan yang ada di daerahnya dengan mudah dibatalkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan karena izin berasal dari pemerintah daerah Tk. II, sedangkan izin dari pusat seperti Adaro dan Arutmin tidak bergantung dengan jalan negara atau umum dalam pengangkutan batu bara mereka.

Bila ada bupati atau walikota yang masih berlindung dibalik undang-undang tentang Minerba adalah sikap yang terburu-buru dan tidak mengerti keberadaannya untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar dari daerah yang dipimpinnya.  Dan, mau menelaah lebih jauh, undang-undang Minerba sebenarnya sangat memberikan jalan bagi daerah untuk lebih mementingkan kepentingan masyarakat di daerahnya secara keseluruhan, tidak hanya untuk kepentingan khusus seperti usaha pertambangan.

Jadi, undang-undang Minerba, sangat jelas memberikan jalan bagi pemerintah (daerah) untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umum yang lebih luas. Dalam hal angkutan batu bara, undang-undang Minerba hanya memberikan hak pemanfaatan kepada pemegang izin usaha pertambangan dalam prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan bukan untuk usaha jasa pengangkutan yang harus memperhatikan undang-undang yang lainnya.

Sebagaimana dapat dilihat dari undang-undang tersebut bahwa pengusaha batubara, pemegang IUP dan/atau IUPK, sebagai bagian dari yang mempunyai hak dapat memanfaatkan prasaran dan sarana umum untuk keperluan pertambangan (pasal 91 UU No. 4 Tahun 2009), sebenarnya tidak berhubungan dengan bagaimana pengangkutan batubara hasil produksi, tapi lebih ditekankan pada keperluan pertambangan dalam memanfaatkan prasarana dan sarana umum; seperti mobilisasi alat berat dan peralatan lainnya ke lokasi dan/atau dari tambang. Dan itupun setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa di sini ditujukan kepada pemegang IUP dan/atau IUPK yang tentunya berbeda dengan usaha jasa pengangkutan, yang memang dibedakan. Karena, pengangkutan hasil produksi batubara dilaksanakan oleh usaha jasa pengangkutan secara terpisah dengan pengusaha batubara sebagai pemegang IUP dan/atau IUPK. Para pengusaha pemegang izin IUP mempunyai kewajiban menggunakan usaha jasa pengangkutan yang ada di daerah yang bersangkutan, dan tentu saja bukan yang menjadi bagian dari perusahaan tersebut, sehingga adanya ketakutan bahwa para sopir truk kecil akan menganggur masih bisa dicarikan penyelesaiannya jalur usaha jasa  pengangkutan tersebut.

Hal ini perlu dilihat kembali dalam melihat hak dalam memanfaatkan prasarana dan sarana umum pengusaha pemegang izin usaha pertambangan batubara, yang jelas bukan merupakan hak dari usaha jasa pengangkutan batu bara. Jadi, usaha jasa pengangkutan batu bara harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya untuk melakukan aktivitasnya. Sehingga, walaupun tidak ada Perda No.3 tahun 2008, pemerintah daerah dapat melarang pemanfaatan jalan negara untuk angkutan batu bara.

Oleh karena itu, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam menghentikan pemanfaatan jalan negara atau umum untuk kepentingan angkutan batu bara (usaha jasa pengangkutan), baik melalui berbagai celah peraturan yang mungkin maupun dari melihat dan merasakan berbagai mudarat yang terjadi terhadap kepentingan umum, maka larangan penggunaan jalan negara untuk angkutan batu bara harus tetap dikawal dan didorong untuk diterapkan, dalam hal ini Perda No.3 tahun 2008.

Pernyataan rektor IAIN Antasari, Prof. Kamrani Busri (Radar Banjarmasin, 30 Mei 2009: 9) yang menegaskan komitmen untuk mendukung penerapan larangan angkutan batu bara di jalan umum, dengan tegas tidak ada lagi toleransi untuk menunda pelarangan tersebut, hingga beliau menyatakan akan melakukan aksi bersama seluruh elemen perguruan tinggi yang dipimpinnya bila masih terjadi penundaan penerapan larangan angkutan batu bara di jalan umum.

Komitmen kalangan akademis seperti yang dinyatakan Prof. Kamrani Busri merupakan kebajikan yang sangat membanggakan.

Sekarang, kita menunggu political will dan komitmen dari pemerintah daerah untuk bertawakal dan istiqamah melaksanakan peraturan dan perundangan, menerapkan peraturan daerah, untuk melarang penggunaan jalan negara atau umum bagi angkutan batu bara. Semuanya, tergantung keberpihakan elit kekuasaan di daerah terhadap kepentingan yang lebih besar, dan tentunya komitmen bersama semua pemangku kepentingan untuk kepentingan kebajikan bersama.  Sujud syukur atas komitmen larangan angkutan batu bara di jalan umum atau negara dan terbebasnya jalan-jalan negara dari angkutan batu bara.

(Dimuat dalam rubrik Opini Radar Banjarmasin, 20 Juli 2009: 3)

2 Responses

  1. Semoga pemerintah daerah dapat menjaga komitmen serta istiqamah melaksanakan Perda tersebut. Lusa kan tanggal mainnya ya? Dan semoga lagi nanti tidak ada kebijakan baru yang akan menganulir kebijakan pelarangan tersebut.

    Kalau berlindung dibalik UU 4 Thn. 2009 itu, memang jelas sekali disebutkan bahwa boleh pakai prasarana & sarana umum untuk keperluan pertambangan itupun baru boleh setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, sepakat saia kalau itu hal yang berbeda dengan pengangkutan.

    Masalah angkutan di sini memang agak rumit, -utamanya yg bukan pertambangan besar-, karena seringkali hanya dimiliki oleh pribadi-pribadi yang tidak berbadan usaha.

    HEB : Benar, tentang angkutan tersebut –pemilik truknya pribadi-pribadi– yang bila mau masuk ke pihak perusahaan harus melalui group/pihak lain, lebih sering dimanfaatkan sebenarnya. UU Minerba mewajibkan perusahaan tambang untuk memakai usaha jasa pengangkutan dari daerah di mana perusahaan beroperasi, nah ini kesempatan bagi pemilik truk untuk membentuk badan usaha jasa pengangkutan agar menjadi berbadan usaha. Dengan jalan khusus, sebenarnya pemilik truk dan para sopir sangat diuntungkan, karena berkurang stress perjalanan dan tentunya pungli dari hulu ke hilir dari berbagai pihak …. ya memang masalah angkutan ini memang perlu dipikirkan lebih jauh agar mereka juga mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan resikonya.

  2. nah, nah, nah… akhirnya kekuatan masyarakat yang bersatu akan mampu mendorong kebijakan baru yang lebih bijak.

    saya tidak habis pikir, kenapa para elit cenderung “menunggu” aksi protes yang lebih ekstrim baru menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan umum? padahal toh akan dilaksanakan juga. dalam pendidikan, bukankah mereka jadi membudayakan kekerasan di dalam lingkungan masyarakat yang dipimpinnya? heran, pemimpin kok ngajarin yang nggak baik, ya?

    HEB : Ya, kalau dibiarkan malah para elit menganggap sudah yang sewajarnya. Sepertinya, menjadi pemimpin adalah kesempatan untuk tidak berbuat untuk kepentingan umum dan kebajikan bersama. Mudahan saja, kita semakin sadar dalam memilih pemimpin dalam tingkatan apapun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: