HARI HABITAT DUNIA 2009: PERENCANAAN KOTA SEBAGAI WAJAH TATA PEMERINTAHAN


Oleh: HE. Benyamine


Peringatan Hari Habitat Dunia yang ditetapkan The United Nation pada Senin pertama bulan Oktober setiap tahun sebagai bagian dari upaya mendukung agenda habitat yang telah dirumuskan dalam Deklarasi Vancouver 1976 untuk sebuah harapan dan pemihakan pada hunian yang layak bagi semua.

Pada tahun 2009, tema yang dipilih The UN-Habitat adalah Planning our Urban Future, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya memperbaiki perencanaan perkotaan dalam berhadapan dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru.

Semua negara akan berhadapan langsung dengan perubahan iklim, terkurasnya sumberdaya, kekurangan makanan, pertumbuhan penduduk, dan tidak stabilnya ekonomi. Kota-kota akan semakin dihadapkan dengan masalah urbanisasi, karena perdesaan semakin tidak diperhatikan oleh pusat kekuasaan. Perdesaan bahkan seperti tidak menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan, dan hanya terlihat saat terjadi bencana atau musibah yang kemudian terabaikan kembali. Urbanisasi yang disebabkan karena kesalahan dan ketidakmampuan pengambil kebijakan dalam menentukan perencanaan pembangunan berdasarkan kepentingan yang lebih besar, tentu saja akan menyebabkan kekumuhan dan kemiskinan di perkotaan.

Perencanaan perkotaan yang diangkat menjadi tema Hari Habitat Dunia 2009, menjadi mempunyai alasan yang penting, karena banyak perencanaan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pengambil keputusan lebih cenderung menjadi problem perkotaan daripada sebagai langkah untuk lebih meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat. Contoh yang sangat nyata di Banjarmasin adalah pembangunan Pintu Gerbang, yang seolah ingin menyembunyikan kesemrawutan dan kekumuhan kota Banjarmasin dengan kemegahan pintu gerbangnya.

Begitu juga dengan perubahan fungsi peruntukan kawasan ruang terbuka hijau, yang terjadi di Kota Banjarbaru, yang melakukan perubahan terhadap Taman Karang Taruna menjadi dipadati dengan berbagai bangunan, seperti Kolam Renang Idaman, Rumah Dinas Wakil Walikota, Kantor Kelurahan, dan Kantor PKK Banjarbaru, yang telah menjadikan lokasi ini begitu sesak dan tak beraturan. Di sini jelas terlihat Pemko Banjarbaru telah mengurangi ruang terbuka hijau, yang sebenarnya sangat penting untuk terus diupayakan pertambahan ruang terbuka hijau yang baru, bukannya malah menghilangkan yang ada. Ini perlu dipertanyakan kepada Pemko Banjarbaru, karena dinas terkait tentu sudah paham betul mengenai ruang terbuka hijau, kecuali tutup mata dan telinga.

Pembangunan perkotaan yang tidak memperhatikan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, begitu jelas terlihat di kabupaten/kota yang tidak memperhatikan kebutuhan ruang terbuka hijaunya, bahkan ada yang menghilangkannya dan mengganti dengan peruntukan lainnya. Bahkan, ada saja pemerintah daerah yang mengeluarkan anggaran yang besar hanya untuk mengejar piala Adipura, dengan melakukan pembangunan pada titik-titik tertentu yang menjadi tempat penilaian, tapi dengan mudah mengalihkan peruntukan ruang terbuka hijau untuk peruntukan lainnya.

Juga tidak memperhatikan warganya yang menghuni wilayah jalur hijau yang memang bukan diperuntukan untuk tempat hunian, sehingga cenderung menjadi kumuh dan rentan terhadap bencana. Mereka seolah dibiarkan saja menempati lahan tersebut hingga kumuh, yang pada saatnya akan mudah digusur karena tidak sah menempati wilayah tersebut.

Dalam hal perencanaan perkotaan ini, menjadi penting apa yang disampaikan Sekjen PBB dalam rangka Hari Habitat Dunia 2009, Ban Ki-moon, “Planning is at the heart of this agenda. But planning will work only where there is good urban governance and where the urban poor are brought into the decisions that affect their lives. And planning will work best only where corruption is honestly tackled”. Hanya dengan tata pemerintahan kota yang baik, melibatkan masyarakat miskin perkotaan dalam pengambilan keputusan, dan penanggulanan korupsi yang dapat menghasilkan perencanaan kota yang memberikan kesempatan pada sebagian besar masyarakat dalam mengambil manfaatnya.

Untuk itu, perencanaan perkotaan, harus dapat terhindar dari kepentingan segelintir orang yang mungkin saja mempunyai kekuatan secara ekonomi atau politik untuk memaksakan kepentingannya. Para politisi, karena tidak mempunyai pemahaman yang memadai mengenai kepentingan umum atau perencanaan perkotaan tersebut tidak merefleksikan kepentingan nya dapat menjadi penghambat dalam merencanakan perkotaan. Jadi, perencanaan perkotaan harus dibuka untuk partisipasi warga yang luas dan dijadikan pilihan yang lebih realistik dengan lebih memperhatikan sumberdaya yang tersedia untuk pelaksanaannya.

Jadi, perencanaan kota harus menjadi perhatian semua pihak, karena kota yang tanpa perencanaan hanya akan menjadi kota kumuh, tindak kejahatan cenderung meningkat, pembangunan tanpa manfaat bagi banyak warga, kekacauan transportasi, peningkatan biaya energi, dan masalah-masalah kesehatan yang terus meningkat. Perencanaan adalah kemampuan manusia yang unik untuk mengantisipasi segala konsekuensi yang mungkin terjadi, memang tidak ada yang pasti sekalipun perencanaannya tersebut sudah begitu lengkap dan antisipatif, namun tanpa perencanaan perkotaan kita hanya akan berhadapan dengan konsekuensi yang liar dan tak beradab.

Dengan perencanaan perkotaan, hunian yang layak bagi semua menjadi mungkin, yang tentunya tergantung dengan tata pemerintahan kota yang baik, partisipasi pengambilan keputusan warga miskin perkotaan, dan penanggulangan korupsi.

Oleh karena itu, mendorong dan mendukung tata pemerintahan kota yang baik, tata pemerintahan yang baik pada tingkat yang lebih tinggi, sudah menjadi syarat yang vital bagi terbukanya hunian yang layak bagi semua. Pemerintah kabupaten/kota harus melihat kenyataan ini, karena perencanaan kota merupakan kebijakan yang dapat dirasakan dan langsung terlihat oleh masyarakat, apakah menunjukkan tata pemerintahan yang baik atau malah sebaliknya dari periode pemerintahan yang bersangkutan.

(Tulisan ini dimuat dalam rubrik Opini Radar Banjarmasin, 8 Oktober 2009: 3)

9 Responses

  1. Jadi perencanaan kota harus yang ramah lingkungan, mengingat dampak global warming sudah terasa, panas luar biasa

  2. Assalaamu’alaikum

    Rencana saudara HEB sangat bagus dan mantap. Walau ada yang saya tidak faham kerana cuba juga untuk memahami, saya tahu penulisan saudara HEB berkaitan dengan rasa tanggungjawab terhadap peri pentingnya kehidupan semua makhluk di dunia ini.

    Dunia adalah tempat tinggal yang menjadi kebimbangan kepada manusia sejak mutakhir. ia sudah tidak selamat lagi untk dihuni secara harmoni dan damai. Pelbagai ancamana yang menimpa bumi hasil dari kerja tangan manusia dan juga ancaman semulajadi musim yang berubah tidak menentu.

    Aktiviti pemanasan global melibatkan semua negara di dunia telah memberi impak tinggi dalam kebanyakan aktiviti kehidupan manusia baik ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Walau adanya Hari Habitat Sedunia yang menyokong pengekalan hidup yang lebih wajar bagi semua kehidupan di muka bumi, kita tidak seharusnya hanya menunggu hari tertentu sahaja baharulah kita mengambil berat ke atas perkara yang sepatutnya dipelihara dan dipulihara setiap hari. Hal ini memerlukan rasa pertanggungjawaban setiap individu manusia terutama pihak pemerintah yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan yang terbaik untuk rakyat..

    Tabik Banjarmasin kerana punya aktivis alam sekitar yang hebat seperti saudara HEB. 😀 Selamat Hari Habitat Sedunia dan salam hangat selalu dari saya di Bangi, Malaysia.

  3. Ya..memang penataan ruang kota dan tata pemerintahan harus di tangani oleh para ahlinya dan didukung oleh masayarakat , dengan begitu tidak akan berdampak negatif pada warga dan lingkungan yang sudah ada tapi justru membawa manfaat demi keamajuan masyarakat dan kotanya itu sendiri, tapi saya juga masih bersykur Banjarbaru masih lebih baik dari Banjarmasin..dalam hal tata kota

    HEB : Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang, bagaimanapun caranya, menjadi keharusan yang penting. Antara Banjarmasin dan Banjarbaru, ada perbedaan dalam pembentukannya, tapi dalam hal tata kota sepertinya tidak jauh berbeda.

  4. Sepengetahuan saya, Banjarbaru termasuk daerah yang paling memperhatikan masalah tata ruang ini di Kalimantan Selatan. Selain itu, Banjarbaru juga merupakan daerah yang paling kompleks soal penataan ruang di Kalimantan Selatan, lebih kompleks dari pada kota/kabupaten lain di Kalimantan Selatan.

    Karena saat penyusunan konsep tata ruang Banjarbaru yang baru, Kota Banjarbaru harus menyesuaikan dengan tata ruang propinsi yg dalam turunannya adalah rencana pemindahan kota pemerintahan Kalsel ke Banjarbaru. Selain itu, adanya pusat sejumlah institusi militer di Banjarbaru membuatnya berbeda dengan daerah lain, termasuk rencana pembentukan sebuah satuan militer baru di kota ini. Demikian pula halnya dengan permasalahan rencana pengembangan bandara utama Kalsel yang ada di Banjarbaru ini, sempat menimbulkan dialog alot antara angkasa pura dan Pemko Banjarbaru terkait permasalahan tata ruang wilayah.

    Bagaimana dengan pengembangan kawasan pemukiman? lagi-lagi saya nilai di Banjarbaru jauh lebih bagus dari pada daerah lain, setidaknya ini sepengetahuan saya terkait dengan ragam aturan yang ada di Banjarbaru.

    Secara garis besar, saya memberikan apresiasi positif kepada Kota Banjarbaru untuk soal ini, terlepas dari persoalan yang cenderung bersifat kasuistis macam beberapa hal yang terjadi.

    Saya menilai, persoalan utama terletak pada konsistensi terhadap konsep tata ruang yang sudah ada. Pada titik konsistensi inilah persoalan tata kelola pemerintahan akan terlihat wujudnya.

    HEB : Setuju … konsistensi terhadap konsep tata ruang yang dibuat dan direncanakan, karena banyak konsep yang baik tapi selalu berubah dalam pelaksanaannya karena adanya kepentingan lain, dan inilah wajah tata kelola pemerintahan yang mudah terlihat dalam lingkup kota.

  5. Saya belum melihat dengan matas aya sendiri kondisi disana seperti apa mas ben.

    Memang kenyataannya banyak yang memberikan peluang agar negeri ini berubah modern. Lupa dengan konsep arif terhadap alam. Bikin pertokoan gersang, bikin kompleks gersang… nata kota dengan proyek besar2an bikin lahan makin tandus. padahal apa susahnya ketika membuka lahan untuk rumah, nggak harus tanaman yang ada di sekitar lokasi penempatan bangunan ditebang. Alesannya macem2… padahal dengan tetap membiarkan pohon itu berdiri kokoh, toh akan membuat rumah jadi teduh bukan?
    kapan lagi mau menanamkan ini pada anak cucu kalau tidak dimulai dari sekarang?

    Urusan tata letak kota… jangan lupakan penghijauan. Biar tetap asri.

    HEB : Benar Pakde … jelas beda berada di bawah pohon dengan berdiri tanpa ada pohon pelindung; antara yang sejuk dan tersengat terik matahari. Penghijauan … memang jangan sampai terlupakan untuk tetap menjaga iklim mikro.

  6. salam super,,,
    perencanaan kota harus menjadi perhatian semua pihak, karena kota yang tanpa perencanaan hanya akan menjadi kota kumuh, tindak kejahatan cenderung meningkat, pembangunan tanpa manfaat bagi banyak warga. inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah ( sebagai regulator ) dan kita semua sebagai warga negara..

    HEB : Terima kasih telah mampir. Ya benar, harus menjadi perhatian bersama.

  7. bang ben, apa memang hari habitat dunia yang telah dicanangkan pbb itu kurang disosialisasikan di negeri kita, ya, kok setiap bulan oktober hampir ndak pernah terdengar gaungnya. padahal, pencangan hari habitat dunia, setidaknya bisa utk memberikan “warning” buat masyarakat, khususnya di perkotaan, tentang pentingnya pelestarian habitat sbg penyeimbang dinamika pembangunan yang terus berjalan.

    HEB : Mungkin gaungnya masih kurang, Pak Sawali. Padahal, habitat manusia yang semakin mengarah pada perkotaan, sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak.

  8. hunian yang layak bagi semua, alangkah susahnya dicari di banjarmasin. sampah, penataan drainase yang baik, keringnya udara, kurangnya pepohonan, dan banyak lagi persoalan. dapat tidur nyenyak saja, tanpa memikirkan semua itu, adalah anugerah yang besar….

    HEB : Yap, warga kota sudah saatnya berpartisipasi untuk hunian yang layak secara bersama, betapapun banyak persoalan yang ada, setidaknya ada kesadaran tentang keadaan yang hunian yang tidak layak.

  9. ketika sebuah keinginan pemerintah bertentangan dengan rdtrw atau rdtrk..seorang planner hanya bisa memberi solusi terbaik untuk menata ruang kota sebagai mana fungsi spasialnya..tapi tidak bisa memutuskan..

    untuk menata kota, jika seorang planner juga harus punya kekuasaan di pemerintah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: