PERUSAHAAN DAN PEMERINTAH LALAI (Soal Pencemaran Sungai Balangan)


 

Oleh: HE. Benyamine

Pencemaran yang terjadi di sungai Balangan yang disebabkan limbah perusahaan batu bara milik PT. Adaro Indonesia di Paringin Kalimantan Selatan merupakan tindak kejahatan lingkungan yang tidak bisa dianggap selesai hanya karena pihak perusahaan memberikan kompensasi terhadap kerugian masyarakat yang terkena dampaknya.

Pemberian kompensasi atas kerugian masyarakat harus segera direalisasikan, tanpa terlalu dibebani dengan prasangka ada kelompok yang memanfaatkan situasi ini, karena pencemaran sungai sebagai satu di antara yang menjadi sumber kehidupan akan dirasakan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, pihak yang berwenang harus mempertegas sikapnya bagaimana pemulihan fungsi lingkungan hidup hingga mendekati kondisi sebelum pencemaran terjadi.

Pencemaran sungai Balangan ini, yang sudah diakui oleh pihak PT. Adaro Indonesia sebagai kelalaian mereka, karena jebolnya kolam pengendapan limbah tambang PT Adaro Indonesia di Settling Pond SP6B-HW di Kabupaten Balangan. Pihak perusahaan juga sudah menyatakan komitmennya dalam kompensasi terhadap kerugian warga masyarakat (Radar Banjarmasin, 28 Oktober 2009:2), sebagai wujud keseriusan dalam menaati asas pencemar membayar (pasal 2,j, UU No.32/2009 tentang PPLH) untuk pemulihan lingkungan. Di sini, pihak pemerintah daerah tidak perlu lagi menunggu hasil penelitian sampel air sungai yang dikirim ke laboratorium provinsi untuk menentukan tindakan yang seharusnya, karena pihak perusahaan sudah mengakui kelalaian mereka.

Kenyataan bahwa kolam pengendapan limbah tambang jebol dan langsung mencemari sungai, membuktikan bahwa pihak perusahaan masih tidak serius dalam pengelolaan limbah tambang dan juga masih lemahnya pengawasan dari instansi pemerintah terkait. Pengelolaan limbah merupakan bagian penting dari penyusunan Amdal, karena limbah yang tidak dikelola dengan semestinya, sangat berpontensi menyebabkan terjadinya kerusakan dan gangguan lingkungan hidup selain dari eksploitasi itu sendiri.

Apalagi, media yang digunakan untuk pembuangan limbah adalah sungai yang tidak dibatasi oleh batas administrasi (seperti sungai Balangan), yang lebih sebagai suatu kawasan, suatu daerah aliran sungai dengan dampak bisa lebih besar dan luas. Saat ini pencemaran juga sudah dirasakan warga masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai penyebaran pencemaran melebihi batas administrasi karena berada dalam daerah aliran sungai Balangan.

Kelalaian pihak perusahaan dalam pengelolaan limbah sangat bertentangan dengan asas kehati-hatian (pasal 2, h) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang juga diperparah oleh lemahnya pengawasan oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah sebagai wujud pengabaian asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengelolaan limbah tambang yang mempunyai konsekuensi dampak besar dan luas, yang berhubungan dengan daerah aliran sungai, seharusnya menjadi perhatian yang tidak bisa dianggap sebagai hal biasa dari perusahaan dan pemerintah daerah dalam menjaga untuk tidak menyebabkan pencemaran, karena hal ini sudah disadari dalam pembuatan Amdal. Apalagi hanya berpikir akan beres setelah memberikan kompensasi kepada warga masyarakat yang terkena dampak, seolah pencemaran sungai tersebut seperti yang normal dan lumrah saja.

Dalam penanganan pencemaran sungai Balangan, warga masyarakat harus dilibatkan dalam menentukan dan melakukan inventarisasi kerugian, karena mereka langsung berhadapan dan merasakan dengan dampak pencemaran tersebut. Kepentingan warga masyarakat sama besar dengan kepentingan pemerintah daerah dan perusahaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, begitu juga dalam upaya pemulihan lingkungan yang disebabkan terjadinya pencemaran.

Partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran mempunyai peran penting dalam menjaga agar pencemaran yang terjadi tidak terulang kembali, karena warga masyarakat akan menjadi sadar tentang pentingnya pengelolaan limbah oleh perusahaan dengan baik dan sungguh-sungguh agar kehidupan mereka tidak terus dikorbankan atau menjadi korban kelalaian dari pemerintah dan perusahaan.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), jelas tekad dalam prinsip yang menjadi dasar adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, maupun penanggulangan dan penegakan hukum ada kewajiban berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang baik terintegrasi di dalamnya. Jadi, kasus pencemaran sungai limbah tambang PT. Adaro Indonesia secara tidak langsung menunjukkan masih lemahnya (untuk tidak mengatakan buruk) tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya daerah beroperasinya perusahaan tambang tersebut.

Dalam hal ini, masyarakat cenderung menjadi penerima dampak yang paling lemah dalam berbagai aspek, karena mereka sering tidak dilibatkan dalam proses beroperasinya perusahaan tersebut atau sebagai pihak yang paling sedikit mempunyai akses informasi (untuk tidak mengatakan tidak ada akses), dan hanya merasakan setelah adanya dampak pencemaran yang langsung mereka rasakan.

Pengelolaan limbah tambang, yang hasil akhirnya dimungkinkan dibuang ke sungai (seperti ke sungai Balangan), tentu mempunyai tingkatan kolam yang berjenjang sehingga bila ada satu tingkatan kolam yang jebol masih tetap tidak langsung masuk ke badan sungai. Sedangkan kolam pengendapan PT. Adaro Indonesia Paringin seakan hanya punya kolam yang jebol tersebut dan rembesannya langsung ke sungai, jelas tidak sebanding dengan keberadaan perusahaan yang besar dengan produksi besar yang tentunya mempunyai tenaga-tenaga ahli teknis dalam pengelolaan limbah tambang tersebut.

Perusahaan sebesar PT. Adaro Indonesia tidak seharusnya dengan mudah menyatakan pencemaran sungai Balangan yang terjadi saat ini sebagai kelalaian saja, karena perusahaan ini tentu mempunyai tenaga ahli teknik pengelolaan limbah tambang, yang dalam bekerja harus berdasarkan keahlian dan standar pengelolaan limbah.

Dengan produksi yang terus meningkat, tentu limbah juga meningkat, yang langsung juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan limbahnya. Sehingga, rembesan sekecil apapun tidak akan terjadi, karena diperhitungkan berdasarkan keahlian dan standar yang berlaku, kecuali memang disengaja untuk mengurangi biaya pengelolaan limbah dan membiarkan rembesan-rembesan yang terjadi selama tidak begitu terlihat dan dirasakan langsung masyarakat.

Oleh karena itu, sistem pengelolaan limbah PT. Adaro Indonesia perlu ditinjau kembali sebagai upaya memperbaiki unit pengolahan limbah yang sudah ada, apakah masih sesuai atau tidak dengan kapasitas limbah yang dihasilkan. Sedangkan ganti rugi terhadap kerugian warga masyarakat akibat pencemaran lingkungan hidup merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan (Pasal 87, (1) UU No.32/2009).

Selain itu, karena kasus pencemaran sungai Balangan tidak saja merugikan warga masyarakat tapi juga menyebabkan terganggunya ekosistem sungai atau kerusakan lingkungan hidup tersebut, maka juga harus melakukan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup dan menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran/perusakan sungai tersebut (Pasal 87 (1)).

Sedangkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan limbah perusahaan yang beroperasi di daerahnya, tidak mengabaikan seakan hanya berdampak sesaat dan selesai setelah ganti rugi. Pemerintah daerah, dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk menjaga dan menentukan kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Sehingga tidaklah layak pemerintah daerah membiarkan terjadinya kelalaian-kelalaian dalam pengelolaan limbah yang sesungguhnya sudah dapat diperkirakan dampaknya.

(Tulisan ini dimuat dalam rubrik Opini Radar Banjarmasin, 31 Oktober 2009: h.3)

 

 

13 Responses

  1. Assalaamu’alaikum

    Asyik dan tertarik membaca tulisan berhubung dengan pencemaran sungai yang begitu telus dibincangkan oleh saudara HEB. Sudah selayaknya, pihak berwajib (pemerintah) mengambil tahu urusan yang melibatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak ada yang sakit disebabkan pencemaran air yang menjadi sumber kehidupan manusia dan mengganggu ekosistem yang sedia ada. Hal ini ama tserius dan merugikan jika tidak ditangani segera.

    Pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan pencemaran juga harus diketatkan dari aspek hukum agar tidak berulang dan menjadi teladan kepada pengusaha lain pada masa akan datang. Saudara HEB, berapakah denda atau bayaran yang dikenakan ke atas pihak yang mencemarkan alam sekitar di Indonesia ?

    Marilah memelihara dan memulihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Kehijauan bumi harus dikekal untuk keindahannya dan sungai ditata dengan baik untuk keperluan hidup makhluk di bumi. Salam mesra dan hangat selalu.

  2. Setuju banget, bahwa kelestarian alam harus dijaga dan limbah industri harus dikelola dengan baik. Untuk itu, memang banyak pihak yang harus dilibatkan agar benar2 tercapai tujuannya.

    Cara Membuat Website

  3. apa pun motif dan alasan pencemaran sungai balangan itu, perlu ada tindakan hukum yang jelas dan tegas dari aparat yang berwenang. apalagi, PT. Adaro Indonesia sendiri, sudah mengakuinya. alasan lalai dalam konteks ini tdk biosa dijadikan alasan pembenar terhadap kecerobohan yang nyata2 telah dilakukan PT. Adaro Indonesia. sungguh menyedihkan, bang ben, sungai yang seharusnya bisa menjadi sarana publik yang menyehatkan bagi warga sekitar justru malah sudah terinfeksi dan tercemar berbagai limbah yang pasti mengundang banyak penyakit. lebih2 ttg pencemaran lingkungan ini kan sudah jelas regulasinya. sungguh tidak adil kalau kasus pencemaran sungai balangan dibiarkan berlarut-larut. wah, analisis dalam tulisan ini bener2 berbobot, bang ben. mantab.

  4. Bicara mengenai pencemaran, lingkungan tempat tinggal saya saat ini dimana banyak home industry jeans dan batik mungkin tidak kalah memprihatinkan, bang Ben. Parit-parit kecil sepanjang perkampungan sering warnanya berubah hitam, coklat, dan biru kehijau-hijauan disertai bau tajam menyengat hidung. Semoga mereka yang suka bikin pencemaran segera sadar dan aparatpun berani bertindak tegas demi menyelamatkan generasi yang akan datang.

  5. Benar sekali pak. Perlu ditindak tegas hal semacam ini, kalau tidak akan merembes kemana-mana

  6. Mengenai Pencemaran Lingkungn maslah tsb tdk dpt dipisahkan dg keberadaan Perusahaan yg tentu saja merupakan hasil produksi ikutan dari perusahaan tsb disinilah peran Kita 2 semua untuk ikut memonitoringnya apakh pengelolaannya sdh sesuai standar.

    HEB : Terima kasih sudah mampir. Benar, masyarakat harus mulai menyadari bagaimana perusahaan di daerahnya dalam beroperasi, apakah telah menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan atau tidak, jangan sampai perusahaan berbuat seenaknya saja.

  7. btw, amdal itu sebenernya ngaruh ga sih pak?
    maab baru sempet mampir lagi

    HEB : Amdal seharusnya berpengaruh dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran, jika dibuat dengan benar.

  8. Kalau kita bilang masalah pencemaran air sudah sangat repot, karena langsung maupun tidak kita semua juga bertanggungjawab. Mungkin yang secara langsung ada perusahaan buang limbah ngawur tapi kita juga sering buang sampah, walaupun ada alibi kan cuma sedikit, tapi kalau 1000 orang buang sampah di sungai semua ya kan juga pencemaran

    HEB : Benar …. membuang sampah ke sungai juga merupakan tindakan pencemaran, yang terkadang tidak disadari karena dianggap sebagai kebiasaan, nah jika sudah ribuan orang melakukan hal itu tentu menjadi masalah besar.

  9. pak, kok blom update?

  10. Pelik ya… sangat memperihatinkan sekali mas ben.
    Hukum dibuat di kita ini untuk di langgar nampaknya, namun menyalahkan hukumpun tidak fair, karena hukum dibuat manusia, Semuanya dikembalikan kepada manusianya sendiri. mau taat dengan hukum atau mau menjaga lingkungan tetap bersih. semua tergantung niat dan kemauan masing2 manusia, maunya kemana? mampu bersahabat, arif terhadap lingkungan dan tetap menjadikan lingkungan bersih adalah salkah satu sikap dan cerminan manusia berbudi pekerti luhur.

    Untuk perusahaannya sendiri ketika limbah mulai bertambah jumlahnya,baiknya berpikir untuk mengolah limbahnya dooonk. Jangan mau untung doank.,

  11. pencemaran itu menjadi hal yang lumrah, bagi warga, karena kurangnya pengetahuan tentang dampak seriusnya. dan kompensasi2 yang sering diberika makin menutup kecemasan yang mestinya sangat dirasakan

    HEB : Nah …. kompensasi2 itu yang sering digunakan oleh pihak perusahaan dan pemerintah sebagai jalan yang paling gampang untuk tidak bertanggungjawab, sehingga untuk sementara menutupi kecemasan yang mestinya sangat dirasakan.

  12. tentunya ada kongkalikong

  13. saya sangat salut dengan perhatian pak HEB terhadap lingkungan, terutama sungai Balangan.

    Masyarakat Balangan sudah jenuh Pak,, sebenarnya tidak sekali 2 kali sungai terkena limbah, beratus2 kali malah. Apalagi saat hujan dengan cepat air sungai menjadi keruh, padahal belum musim hujan. Mengadu pada pemerintah daerah juga percuma, karena pemda lambat bertindak. Yang penting dana lancar masuk PAD, masalah rakyat yang kena imbas tambang batubara urusan belakangan.

    HEB : Yap, pemerintah daerah sudah seharusnya mempunyai pandangan yang lebih jauh dan luas dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayahnya. Terlalu sedikit bila hanya untuk kepentingan PAD, yang hanya habis untuk sesaat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: