PENCEMARAN SUNGAI BALANGAN NODA KEJAHATAN LINGKUNGAN


Oleh: HE. Benyamine

Pencemaran Sungai Balangan yang diakibatkan masuknya limbah perusahaan tambang PT. Adaro, tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang cukup hanya dengan himbauan dan permintaan dari pihak pemerintah daerah untuk menanggulangi dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mengalami kerugian karena terkena dampak. Karena, memasukkan pencemar ke lingkungan hidup adalah termasuk tindak kejahatan lingkungan.

Permintaan Gubernur Rudy Ariffin kepada PT. Adaro untuk melakukan rehabilitasi dan bertanggungjawab atas pencemaran Sungai Balangan terkesan terlalu lunak dan menganggap masalah pencemaran ini sebagai hal yang biasa. Hal ini dipertegas dengan permintaan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalsel Rachmadi Kurdi kepada PT. Adaro untuk membuat komitmen penanggulangan pencemaran tersebut (Media Kalimantan, 11 November 2009: A8). Komitmen yang diminta antara lain, kesanggupan pihak perusahaan melakukan penanggulangan dari kerusakan yang timbul dan membenahi sistem pengendalian limbah agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Pemerintah daerah terhadap PT. Adaro seakan tidak mempunyai daya tawar terhadap perusahaan besar ini yang melakukan pencemaran. Padahal, jika mau melihat undang-undang (UU) No. 32/2009 tentang PPLH mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk menjaga dan menentukan kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Apalagi pihak perusahaan sudah mengakui terjadinya pencemaran sungai yang disebabkan limbah perusahaan yang tidak terkendali karena turun hujan tak terduga.

Perusahaan sebesar PT. Adaro, dengan produksi tambang bisa mencapai 55 juta metrik ton per tahun (saat ini produksinya sekitar 45 juta metrik ton pertahun dengan harga terendah sekitar 42 dolar per ton), ternyata masih abai dan lalai dalam pengelolaan limbah perusahaan. Pengelolaan limbah yang sesuai dengan kapasitas produksi, tentu sudah dapat diperhitungkan, kecuali perusahaan ini dikelola dengan manajemen tradisional, yang tidak berdasarkan pada standar pengelolaan limbah yang ada dalam dokumen Amdal. Mengatakan perusahaan tidak mempunyai tenaga ahli dalam pengelolaan limbah, tentu sangat merendahkan perusahaan sebesar PT. Adaro.

Dalam hal pengelolaan limbah tambang oleh PT. Adaro, di masyarakat ada kecurigaan yang berkembang, bahwa perusahaan membuang limbah tambang saat hujan turun. Hal ini perlu dibuktikan dan dilakukan penyelidikan, karena bila melihat pencemaran yang terjadi akibat kelalaian pihak perusahaan sehingga menyebabkan rembesan (atau jebolnya kolam pengendapan) limbah masuk langsung sungai saat hujan turun, seakan ingin menunjukkan apa yang selama ini sudah dicurigai masyarakat tersebut.

Jadi, pemerintah tidak hanya meminta kepada pihak perusahaan, seakan tidak mengerti peraturan perundangan yang berlaku bila perusahaan melakukan pencemaran lingkungan. Pemerintah harus bertindak tegas, dalam hal pencemaran sungai Balangan, sudah seharusnya Amdal perusahaan tersebut ditinjau kembali karena pihak perusahaan tidak mempunyai kesanggupan dalam pengelolaan limbahnya. Setidaknya dapat dilihat kesesuai antara studi Amdal dengan keadaan sekarang, yang mungkin saja karena peningkatan produksi yang selalu berbanding lurus dengan produksi limbahnya. Atau, jangan-jangan pihak perusahaan tidak mau mengeluarkan biaya yang sesuai untuk pengelolaan limbahnya, sehingga dengan langsung membuang ke sungai dapat mengurangi biaya pengelolaan limbah.

Dalam kasus pencemaran sungai Balangan ini, terlihat bagaimana sikap pemerintah daerah terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran, lebih cenderung diselesaikan pada batas perusahaan bersedia memberikan kompensasi kerugian yang diderita masyarakat. Dalam hal ganti rugi terhadap kerugian warga masyarakat akibat pencemaran lingkungan hidup merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan (Pasal 87, (1) UU No.32/2009), yang bila ini dilaksanakan dianggap masalah pencemaran selesai.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan tindakan yang tegas terhadap pencemaran sungai Balangan karena ini merupakan tindakan kejahatan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga bisa dijerat hukum karena tidak melakukan pengawasan yang semestinya. Pencemaran sungai Balangan, yang tidak hanya sebatas wilayah kabupaten Balangan, tetapi lebih jauh sebagai sebuah daerah aliran sungai (DAS) Balangan, tentu mempunyai dampak yang luas, penting dan besar terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Tentu pemerintah daerah tidak hanya meminta ataupun mengharapkan komitmen dari pihak perusahaan, tetapi bagaimana pemerintah daerah berdiri tegak dengan mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku, yang terdekat dengan UU No.32/2009. Jangan sampai pencemaran sungai Balangan oleh PT. Adaro menegaskan bahwa sumberdaya alam menjadi kutukan bagi masyarakat di wilayah perusahaan tersebut beroperasi, karena pihak perusahaan menikmati produksi bisa mencapai 55 juta metrik ton per tahun sedangkan masyarakat daerah hanya mendapatkan bencana dan kerusakan lingkungannya.

One Response

  1. saya ndak habis pikir juga nih dengan cara pandang kaum kapitalis itu, bang ben. kenapa utk mengaplikasikan pembangunan berwawasan lingkungan sulitnya minta ampuun. doh, repot.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: