DEGRADASI HUTAN KALSEL DAN BENCANA ALAM


Oleh: HE. Benyamine

Hutan di Kalimantan Selatan mengalami degradasi yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data Citra Landsat Departemen Kehutanan (Dephut), dalam kurun waktu 2001 hingga 2006, hutan di Kalsel telah berkurang seluas 85.817,28 hektar atau setara dengan 17.163,14 hektar per tahun. Luasan kehilangan atau kerusakan hutan tersebut, jika dibandingkan dengan luasan Kecamatan Gambut dengan luas 12.930 hektar, jelas terlihat setiap tahunnya hutan Kalsel berkurang lebih besar dari satu Kecamatan Gambut tersebut. Atau, jika dibandingkan dengan luas Kota Banjarbaru (37.130 hektar), maka setiap 2 (dua) tahun hutan Kalsel dapat dikatakan berkurang seluas satu Kota Banjarbaru atau lebih kurang setengah luas DKI Jakarta (65.000 hektar) atau seluas Kota Semarang (37.370, 39 ha).

Degradasi hutan di Kalsel ini sudah sangat berbahaya, terlalu banyak konsekuensi yang merugikan dan berdampak buruk bagi hidup dan penghidupan rakyat di wilayah ini, karena hutan sebagai penyangga kehidupan yang penting dalam wilayah ini telah mengalami gangguan dan kesalahan pengelolaan hutan. Pemerintah daerah telah begitu abai dalam menjaga hutan dan fungsi hutan, malah beberapa kebijakan secara tidak langsung mempercepat degradasi hutan, seperti penerbitan Kuasa Pertambangan yang seenaknya saja.

Kesadaran betapa berbahayanya degradasi hutan yang cukup tinggi ini sebenarnya sudah disadari, sebagaimana yang dinyatakan Gubernur Kalsel H. Rudy Ariffin, “Laju degradasi yang cukup tinggi ini, jelas mengancam kelestarian hutan, yang pada akhirnya mengancam kelestarian fungsi ekologinya sebagai penyangga lingkungan” (Media Kalimantan, 23 November 2009: A8). Kesadaran tentang degradasi ini sudah seharusnya dilanjutkan dengan menyadari berbagai kebijakan pemerintah daerah yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung terjadinya degradasi hutan, agar tidak melanjutkan kebijakan tersebut dan mengganti dengan kebijakan yang dapat menghentikan atau setidaknya mengurangi degradasi tersebut.

Dengan menunjukkan degradasi hutan yang tinggi tersebut, secara tidak langsung sebenarnya gubernur mengangkat masalah yang potensial dapat menimpa masyarakat seluruh wilayah Kalsel. Keadaan degradasi hutan ini, yang merupakan kerusakan penyangga kehidupan, tentu membuka peluang yang besar terjadinya bencana alam, seperti banjir dan kekeringan. Pemerintah daerah sudah seharusnya mempersiapkan berbagai hal dalam mengantisipasi bencana alam ini, karena tingginya degradasi hutan ini dapat dijadikan patokan kemungkinan besar terjadinya bencana.

Degradasi hutan yang cukup tinggi ini, yang sudah disadari, dapat dijadikan dasar untuk mempersiapkan dalam mengantisipasi bencana alam, agar semua pihak dapat mempersiapkan diri untuk mengurangi dampak buruk terjadinya bencana. Pemerintah daerah sudah harus lebih siap dalam berbagai hal, dengan memberikan informasi tentang kondisi yang ada dan mengupayakan keadaan di mana masyarakat dapat lebih mudah dalam berpartisipasi.

Memberikan informasi tentang potensi bencana alam akibat degradasi hutan yang tinggi, merupakan bagian dari kesadaran betapa pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan yang ada di Kalsel perlu dilakukan dengan perubahan dalam kebijakan dan pandangan terhadap hutan, terutama bagi pemegang kekuasaan untuk dapat membangkitkan partisipasi masyarakat dalam upaya mengatasi degradasi hutan tersebut.

Selama kebijakan dan pendangan terhadap hutan yang tidak berubah, maka kesadaran terjadinya degradasi hutan yang memprihatinkan tidak mempunyai pengaruh dalam menghentikan degradasi yang terus berlangsung. Kesadaran bahwa aktivitas pertambangan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar dan juga berakibat negatif terhadap kelestarian lingkungan; khususnya hutan, sebenarnya menunjukkan adanya suatu kebijakan yang keliru dalam aktivitas pertambangan tersebut, karena tergambar adanya hubungan kerusakan lingkungan hidup dengan aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan dengan sistem terbuka yang tidak ramah lingkungan, hanya berkontribusi ekonomi pada pelaku tambang, namun berdampak negatif pada masyarakat yang lebih luas karena kerusakan lingkungan dan fungsi ekologi.

Berbagai kalangan sudah mengingatkan tentang masih merebaknya praktek pembalakan liar (illegal logging) dari dulu hingga saat ini dan maraknya aktivitas pertambangan batubara yang lebih cederung berperilaku liar meskipun mendapatkan Kuasa Pertambangan. Kenyataan ini, ternyata belum menjadikan pemerintah daerah melakukan tindakan yang semestinya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, seakan kesadaran tentang degradasi hutan ini hanya sebagai wacana. Malah, lebih sering melakukan pencanangan dan gerakan penanaman, yang lebih cenderung untuk membangkitkan kesadaran masyarakat betapa berbahayanya degradasi hutan dan mengesampingkan kesadaran yang sudah ada dari pemerintah sendiri.

Dengan mengesampingkan kesadaran dari pemerintah sendiri, maka degradasi hutan terus meningkat karena pemerintah daerah tidak melakukan tindakan yang semestinya dari kesadaran yang sudah ada pada diri mereka sendiri, yang tentu saja mengesamping kewenangan yang melekat pada pemerintah itu sendiri. Hal ini sangat jelas terlihat pada pernyataan Gubernur Rudy Ariffin, “Khusus bagi pengusaha di bidang pertambangan, fungsi ekonomi tambang hendaknya tidak mengorbankan fungsi ekologis dan keberadaan hutan, sehingga pengusaha tambang tidak berperan sebagai salah satu akselerator dalam degradasi hutan kita” (Media Kalimantan, 23 November 2009: A8). Bagaimana gubernur terlihat menyadari tentang peran penting pertambangan dalam degradasi hutan, tapi tidak mempunyai tindakan dan menunjukkan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian hutan. Berhenti hanya pada kesadaran sebagai gubernur (dan pembantunya), seakan tidak berhubungan dengan kebijakan yang mungkin dan dapat dilakukannya sebagai seorang gubernur.

Jadi, kondisi degradasi hutan di Kalsel sebenarnya lebih karena kesalahan dalam kebijakan pemerintah daerah, yang menyadari terjadinya kerusakan hutan akibat penebangan liar (baik resmi ataupun tidak) dan maraknya aktivitas pertambangan tetapi tidak melakukan tindakan yang seharusnya. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah daerah tidak lebih hanya untuk penerbitan izin pemanfaatan, yang cenderung dibarengi alasan untuk peningkatan PAD, selebihnya telah kehilangan kekuasaannya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah sudah saatnya menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan sumberdaya alam khususnya kawasan hutan dengan tegas dan konsekuen. Degradasi yang disadari pemerintah daerah harus diwujudkan dalam tindakan nyata dalam menghentikan atau mengurangi kerusakan hutan yang setiap tahun berkurang lebih besar dari satu Kecamatan Gambut (salah satu kecamatan Kabupaten Banjar, Kalsel). Apakah pemerintah daerah hanya menyadari degradasi tersebut, tanpa tahu bagaimana menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan atau menguranginya? Atau, sebenarnya pemerintah daerah tidak menyadari memiliki kekuasaan tersebut, karena terlalu sibuk dengan manisnya kekuasaan untuk dirinya sendiri.

10 Responses

  1. pertamanya…

  2. kebijakan konservasi alam selalu saja bertabrakan dengan kebijakan penaikan pad setempat demi alasan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemanfaatan kekayaan alam. untuk inilah perlu kiranya inovasi dan pemikiran2 yang lebih kreatif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tentunya ini pulalah tugas pemerintah yang benar2 kita harapkan…

  3. saya berharap tidak pengusaha kayu di KalSel

  4. yang selama ini saya kjetahui, kalimantan selatan sudah lama dikenal sbg daerah yang kaya karena hutannya bang ben.tapi sungguh disayangkan kalau kalsel yang diharapkan masih bisa menjadi penyangga hutan di negeri ini ikut2an terdegradasi. saya sepakat dg bang ben agar pemda kalsel menggunakan kekuasaannya utk benar2 menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian hutan, jerat dg hukuman yang berat bagi para perusak hutan dan lingkungan!

  5. dulu kalau ke martapura gak pernah dapat banjir, sekarang kok sering denger martapura kebanjiran…duh …

  6. nah itu tugas kaka saya tuh pak maklum dia bekerja di Dinas Kehutanan tetapi di wilayah BArtim…..semoga hutan kita tetap selalu terjaga supaya BORNEO tetap jadi Jantung dunia..

  7. Mudah-mudahan pemda dan pemkot sepempat sadar betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan yang merupakan paru-paru dunia. dan hutan sebagai titik equilibrium bersama komponen yang lainnya.

  8. Assalaamu’alaikum

    Sahabat dirai dan dijemput ke Laman Menulis Gaya Sendiri untuk menerima AWARD PERSAHABATAN – YOU’RE A GREAT BLOGGER sempena ULANG TAHUN PERTAMA laman saya. Salam mesra dari Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia.

    SITI FATIMAH AHMAD

    # Singgah sebentar, nanti saya kembali semula..Salam hangat.

    HEB : Wa’alaikum salam. Langsung ke sana.

  9. Sangat disayangkan hal itu terjadi, menurut data yang bapak kemukakan diatas hampir 17 ribu ha areal hutan terdegradasi pertahunnya, menurut saya perusahaan-perusahaan tambang atau perkebunan selain mengekploitasi, rehabilitasi pun harus dilakukan

  10. “Menyadari” belum menjadi kebijakan yang bijak. Perlu aksi nyata dalam mencermati fenomena tersebut. Aksi yang terintergasi mlibatkan segenap komponen yg ada di daerah ini, sebelum kita terlambat “menyadari” potensi bahaya yang muncul akibat dampaknya..moga pimpinan daerah kita bisa bertindak banyak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: