DAS MARTAPURA JUGA “JALAN” NEGARA


Oleh: HE. Benyamine

Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura dapat dikatakan sebagai urat nadi sebagian besar masyarakat yang berkehidupan sepanjang aliran sungai tersebut dan masyarakat di luarnya yang secara tidak langsung menerima manfaatnya, dan juga masih banyak fungsi lainnya, tak terkecuali fungsi lingkungan. DAS Martapura yang menyediakan banyak fungsi dan kegunaan bagi manusia, makhluk hidup, dan lingkungan, sekarang sedang diincar oleh perusahaan tambang batu bara untuk dipergunakan sebagai jalur pengangkutan batu bara dengan mengajukan izin kepada Pemkab Banjar (Koran, 22 Januari 2010).

Pemkab Banjar, melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishub-Kominfo) Kabupaten Banjar, terkesan sudah memberikan tanda tidak bisa melarang keinginan pengangkutan batu bara melalui Sungai Martapura bila memenuhi uji kelayakan. Dishub-Kominfo Kabupaten Banjar mengajukan tiga syarat atas keinginan memanfaatkan sungai Martapura untuk pengangkutan batu bara (Koran, 22 Februari 2010), yakni: (1) pengusaha dapat menyiapkan rambu-rambu di daerah-daerah tertentu, (2) tongkang yang melintas harus disesuaikan kondisi sungai Martapura, dan (3) menjamin berjalannya pengawasan selama pengangkutan. Bila ketiga persyaratan tersebut bisa dipenuhi, maka dapat diberikan rekomendasi pengangkutan batu bara melalui sungai Martapura tersebut.

Memperhatikan tiga syarat di atas, terkesan pemerintah hanya membuat-buat syarat agar terlihat ada hal yang penting untuk diperhatikan dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menyandarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku untuk dijadikan dasar dalam pemberian izin atau rekomendasi untuk pemanfaatan sungai. Syarat pertama merupakan tugas dan tanggung jawabnya Dishub, yang tentu saja tidak bisa di serahkan kepada pihak lain, apalagi perusahaan yang sebenarnya sebagai pengguna. Sedangkan syarat kedua, tentu saja tongkang yang melintas akan menyesuaikan kondisi sungai dan perusahaan tidak mau ambil resiko untuk menggunakan tongkang yang tidak sesuai dengan kondisi sungai, karena bisa saja kandas. Adapun syarat ketiga, menyangkut pengawasan selama pengangkutan yang juga merupakan tugas pemerintah daerah melalui instansi terkait.

Pemkab Banjar harus memperhatikan lingkungan hidup dan keberadaan DAS Martapura tersebut sebagai sumber kehidupan, sebagaimana pernyataan Ketua Komisi III DPRD Banjar, Hamdi Baderun, yang menghendaki pemberian rekomendasi perizinan pengangkutan batu bara melalui jalur sungai tidak diberikan dengan mudah, dengan alasan perlu adanya pengkajian dampak lingkungan, terutama pencemaran terhadap air, karena sungai Martapura dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk pertanian, perikanan, dan juga keperluan rumah tangga. Masalah lingkungan hidup dan DAS Martarpura itu sendiri yang lebih penting untuk diperhatikan dan menjadi pertimbangan untuk memberikan rekomendasi perizinan, karena hal itu menyangkut hajat hidup warga masyarakat yang mempunyai ketergantungan dengan sungai tersebut serta fungsi DAS lainnya, dan juga sangat mempunyai akibat yang sangat serius pada warga miskin yang tidak punya banyak pilihan dalam hidup dan kehidupan.

Apalagi kondisi sungai di Kalsel, sebagaimana dikemukakan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalsel (www.mediaindonesia.com, 14/12/2009), dalam keadaan tercemar parah, tak terkecuali sungai Martapura yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Kalsel telah tercemar berbagai unsur logam berat. Hingga ada kekhawatiran, jika tidak ditanggulangi, akan mengalami tragedi Minamata Jepang. Hal ini dapat dilihat dari kondisi air sungai Martapura dengan tingkat kekeruhan tinggi berdasarkan data total suspended solid (TSS) mencapai 182-567 mg/l jauh di atas standar 50 mg/l, dan Kadar DO mencapai 5 mg/l dengan standar – 6 mg/l. Jadi, kondisi sungai Martapura yang tercemar tersebut harus menjadi pertimbangan yang penting dalam pemanfaatan untuk pengangkutan batu bara, karena bukannya dapat menanggulangi pencemaran tersebut tapi malah menambah kondisi sungai semakin tercemar dan kritis.

Jadi, permohonan izin memanfaatkan DAS Martapura untuk pengangkutan batu bara karena adanya Perda No.3/2008 yang melarang penggunaan jalan negara, tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang gampang dan berpatukan pada Perda tersebut saja, tapi juga harus mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Bagi Kadishub Kab. Banjar peraturan daerah tersebut tidak mengatur yang melalui sungai, yang diartikan bahwa tidak bisa melarang kalau melalui jalur sungai. Padahal secara prinsip, Perda No.3/2008 mengarahkan dan menuntut perusahaan pertambangan membuat jalan khusus atau sendiri untuk pengangkutan batu bara, tidak hanya dalam artian melarang penggunaan jalan negara atau umum saja.

Oleh karena itu, DAS Martapura harus dipandang sebagai “jalur” negara atau umum, yang dalam pemanfaatannya harus berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga perusahaan batu bara tidak begitu saja ingin memanfaatkan sungai yang menjadi sumber kehidupan untuk kepentingannya. Perusahaan pertambangan batu bara harus membangun jalan khusus (sendiri) untuk pengangkutan hasil produksinya, tidak terus berpikir memanfaatkan yang sudah ada, seperti jalan negara atau DAS. Pembangunan jalur rel kereta api atau kanal untuk pengangkutan batu bara, dengan melalui studi Amdal yang dapat dipertanggung jawabkan, harus menjadi rencana sebagai bukti yang menunjukkan perusahaan pertambangan tidak hanya mengandalkan modal dengkul untuk mengeruk sumberdaya alam yang sudah tersedia, tapi juga dapat meninggalkan jaringan rel kereta api, kanal, atau jalan khusus yang pada saatnya nanti diserahkan sebagai aset daerah.

(Dimuat dalam kolom Opini Radar Banjarmasin, 1 Maret 2010 : 3)

3 Responses

  1. waduh… sepertinya benar² menerapkan prinsip sesuatu yang tidak dilarang itu diperkenankan. kalau saja bisa memilih sih, saya pribadi berharap, dan maunya, itu mereka bikin jalan sendiri saja !!!

    sungai yang ada saja sudah harus dibenahi, bukan malah dibebani.

  2. Sungai di kalimantanmasih menjadi bagian urat nadi kehidupan masyarakat sekitar. dishub seharusnya memperhatikan hal tersebut
    saya sependapat kalau pencemaran sungai jangan ditambahi lagi Bahkan harus dikurangi

  3. komen saya apa tertangkap spam ya kok yang kedua gak masuk

    HEB: Benar Pak, komennya tertangkap spam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: