WALIKOTA BANJARMASIN HARUS PEDULI UDARA SEHAT


Oleh: HE. Benyamine

Udara Kota Banjarmasin tidak sehat. Suhu udaranya terasa panas sebagian besar karena hasil pembakaran dari berbagai kendaraan yang terus meningkat pertambahannya. Peningkatan suhu udara yang semakin panas merupakan satu dari beberapa indikasi rusaknya lingkungan, yang sekarang sangat dirasakan di Kota Banjarmasin.

Kondisi udara Kota Banjarmasin saat ini tidak jauh berbeda dari hasil pemantauan Bapedalda Kalsel pada akhir Agustus 2008 pada tiga titik; kawasan Gubernur Kalsel, Jalan A. Yani Km. 6, dan Jalan A. Yani Km. 17 (Koran Lokal, 17 Oktober 2008: 14), yang menyimpulkan kualitas udara pada titik-titik sampel tersebut tidak sehat bagi masyarakat; Banjarmasin dan sekitarnya. Kondisi ini sebenarnya sangat disadari oleh pemerintah kota, yang terus berupaya mengatasinya namun masih harus terus dituntut dalam melaksanakan upaya tersebut.

Kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat, berdasarkan definisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Pemantauan Bapedalda Kalsel tersebut adalah pemantauan secara acak (grab sampling) yang sifatnya sesaat berdasarkan keperluannya.

Hasil pemantauan kualitas udara tersebut menunjukkan bahwa kandungan debu (PM10) terhadap udara sangat jauh berada di atas baku mutu yang hanya 230 ug/m2. Begitu juga dengan kandungan karbon monoksida (CO) dari hasil pemantauan yang rata-rata di atas 500 mg/m2, padahal normalnya hanya 30 mg/m2. Sedangkan kandungan timah hitam (Pb) masing-masing 3,55 mg/m2, 2,83 mg/m2, dan 2,68 mg/m2 yang melebihi baku mutu yang hanya 2,0 mg/m2.

Kadar timbal yang tinggi ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Salmani (2006) pada Pascasarjana Unlam Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSDAL) tentang Hubungan Volume Arus Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Dengan Kadar Timbal (Pb) di Udara Kota Banjarmasin, yang menunjukkan bahwa kendaraan berat (heavy vehicle) jenis truk dan bus yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap polutan kadar Timbal di udara Kota Banjarmasin.

Di kota-kota besar di Indonesia, pencemaran udara yang terjadi lebih didominasi emisi pencemar udara yang berasal dari sumber bergerak. Hal ini tidak berbeda dengan udara Kota Banjarmasin (dan sekitarnya), sebagaimana hasil pamantauan Bapedalda Kalsel terhadap kualitas udara di beberapa titik yang dijadikan sampel, yang ternyata melebihi ambang batas baku mutu udara. Kendaraan bermotor, sebagai sumber bergerak, dapat menyumbang 70 persen dari pencemar PM10 dan NOX yang ada terjadi di perkotaan.

Kota Banjarmasin dan sekitarnya, sebenarnya sudah terserang penyakit perkotaan; kemacetan dan padatnya jumlah kendaraan bermotor, yang menjadikan sumber bergerak pencemar udara semakin mendominasi. Dampak yang paling parah dari pencemaran udara lebih banyak mengancam masyarakat hampir secara keseluruhan, kecuali kelompok masyarakat yang menghasilkan pencemar udara.

Masyarakat yang terkena dampaknya harus mengeluarkan biaya dalam mengatasi dampak, khususnya yang berkenaan dengan biaya kesehatan, karena masyarakat penghasil emisi jelas tidak akan menanggung biaya tersebut. Kebanyakan masyarakat yang terkana dampak adalah kelompok masyarakat yang memang tidak banyak mempunyai pilihan, baik tempat tinggal maupun aktivitas lainnya. Padahal, setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebenarnya, miskin ataupun kaya, semua orang menghirup udara yang sama sebagai barang publik (public goods).

Jadi, semua orang harus secara sadar untuk menjaga kualitas udara, jangan sampai fungsi udara dalam menunjang kehidupan mulai menurun dan terasa dampaknya baru menjadi peduli. Karena setiap upaya pemulihan terhadap kualitas udara tidak dapat langsung dirasakan hasilnya, bisa jadi prosesnya sampai puluhan tahun.

Kota Banjarmasin, perlu dipikirkan bagaimana mengurangi kepadatan lalu lintas di dalam pusat kota. Salah satunya, misalnya menentapkan suatu kawasan yang bebas dari kendaraan bermotor kecuali kendaraan umum (taksi kota). Kawasan tersebut diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kendaraan umum, seperti kawasan pertokoan. Atau, pemerintah bisa juga membuat kebijakan yang menerapkan sistem parkir yang sangat mahal pada kawasan pertokoan dan/atau di pusat kota, sehigga secara tidak langsung memaksa orang untuk menggunakan kendaraan umum untuk masuk kota. Jadi, kebijakan perparkiran memasukkan biaya lingkungan khususnya pencemaran udara, di mana semakin dekat dengan pusat kota semakin mahal.

Misalnya dari Km. 1, sudah diterapkan sistem parkir mahal, sehingga masyarakat pengguna kendaraan dapat berpikir untuk memparkir kendaraannya di wilayah sebelum Km.1, dan melanjutkan perjalanannya dengan kendaraan umum saat masuk ke pusat kota atau ke tempat tujuan.

Penerapan sistem parkir ini harus ditunjang dengan pengadaan kendaraan umum yang baik, bersih, murah, dan tepat waktu. Sementara, penghijauan di sepanjang jalan harus menjadi prioritas untuk menyenangkan pejalan kaki dan jalur sepeda. Pembatasan truk masuk kota merupakan suatu kebijakan yang dapat mengurangi kepadatan dan pencemaran udara, yang harus diikuti dengan kebijakan lainnya.

Disamping itu, keberadaan Hutan Kota sangat penting dalam upaya pengendalian pencemaran udara, begitu juga dengan jalur hijau lainnya; seperti sungai-sungai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 tahun 2002, hutan kota dapat dibangun dengan luas paling sedikit 0, 25 hektar di wilayah perkotaan.

Hutan kota merupakan ekosistem buatan dalam mengatasi masalah lingkungan di dalam kota, seperti pencemaran udara dan kebisingan. Karena hutan kota dapat meredam kebisingan, menyerap panas, meningkatkan kelembaban, mengurangi debu, dam menyerap polutan. Berdasarkan penelitian Riaharti Zulfahani tentang Peran Hutan Kota dalam Menurunkan Tingkat Kebisingan dalam EnviroScieniteae 1 (1), 29-35, 2005 (www.psdal-unlam.net), jurnal ilmiah Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pascasarjana Unlam, bahwa hutan kota Sabilal Muhtadin Banjarmasin dapat menurunkan tingkat kebisingan lalu lintas sebesar 12,07 persen.

Sungai-sungai yang ada di Banjarmasin merupakan potensi yang luar biasa dalam upaya memulihkan mutu udara, dengan mengembalikan pada fungsi lingkungan sungai, seperti melakukan penghijauan di sepanjang sempedan sungai. Dalam upaya mengembalikan fungsi sungai, pemerintah kota tidak larut dengan proyek siring dengan biaya sangat besar yang sebenarnya bisa membuat sungai tersebut kehilangan fungsi lingkungannya.

Pemerintah Kota Banjarmasin, sudah seharusnya terusik dengan hasil pemantauan kualitas udara Kota Banjarmasin yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak, untuk bergerak dan mempersiapkan program kerja penanggulangan dan pemulihan mutu udara, karena kualitas udara sudah masuk kategori tidak sehat, dengan kandungan debu, karbon monoksida, dan timah hitam yang melebihi baku mutu udara.

Walikota Kota Banjarmasin yang akan datang dihadapkan pada permasalahan udara kota yang tidak sehat, yang tentunya sangat berpengaruh pada capaian program lainnya; seperti kesehatan. Udara bersih dapat dirasakan semua masyarakat, jadi harus diperjuangkan secara bersama, khususnya dapat tergambar dalam kebijakan walikota yang terkait dengan masalah udara, suatu kepedulian yang tergambar dalam program penanggulangan dan pemulihan yang terintegrasi dengan program lainnya. Satu masalah yang harus segera dicarikan pemecahan masalah dengan aksi nyata dari walikota Kota Banjarmasin.

One Response

  1. Bukan cuma walikota, tapi siapa saja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: