KEPANIKAN KRISIS BBM KALSEL


Oleh: HE. Benyamine

Pemerintah daerah Kalimantan Selatan terkesan mengalami kepanikan dalam menghadapi kemungkinan tidak mencukupinya persediaan bahan bakar minyak sesuai kapasitas jatah dari pemerintah pusat. Kesan ini begitu nampak dari rencana pemerintah daerah untuk langsung datang ke Jakarta, karena belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah pusat mengenai tambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang telah disampaikan.

Keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan bahan bakar minyak yang diperkirakan hanya cukup hingga bulan November dari jatah pemerintah pusat, tidak serta merta dapat dilihat dari rencana mengirim utusan pemerintah daerah ke Jakarta untuk langsung bertemu dengan Kementrian ESDM, lalu seakan terkesan bahwa pemerintah daerah telah melakukan usaha dan upaya. Apalagi krisis bahan bakar minyak (BBM) ini seperti telah menjadi permasalahan tahunan di Kalsel, yang kadang secara tiba-tiba membuat begitu panjang antrian untuk mendapatkannya, sehingga seperti hal yang sudah biasa dan tidak pernah diperhitungkan dan dipikirkan mengapa keadaan ini terus terjadi, dan ribut pada saat antrian panjang menjadi berita. Hal ini lebih mengesankan bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai kemampuan dalam pengelolaan bahan bakar minyak yang dijatahkan pada daerah ini, juga tidak ada daya tawar pemerintah daerah jika sebenarnya jatah pasokan untuk daerah ini sebenarnya tidak mencukupi.

Pemberitaan rencana mengirim pejabat pemerintah daerah ke Jakarta untuk langsung bertemu dengan kementerian ESDM mengenai krisis bahan bakar minyak, dapat memunculkan kepanikan di masyarakat dan membuka peluang berbagai permainan spekulatif dari beberapa kalangan untuk memanfaatkan situasi ini. Para pemain spekulatif seakan lebih dapat membaca permasalahan bahan bakar minyak (BBM) di daerah ini, dibandingkan dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih terkesan panik saat menyadari persediaan diperkirakan tidak mencukupi dengan rencana pengiriman pejabat tersebut.

Pemerintah daerah Kalsel tentu sudah mempunyai data berapa kebutuhan daerah atas bahan bakar minyak (BBM), yang menjadi patokan pemerintah pusat dalam mengalokasikan bahan bakar minyak untuk daerah ini, yang kemudian juga  dijadikan alasan pemerintah pusat dalam memberikan tambahan permintaan pada saat-saat tertentu atau mendesak, sehingga pemerintah daerah seharusnya sudah menyadari arti data tersebut untuk menentukan bagaimana pemanfaatannya dalam memenuhi bahan bakar minyak untuk masyarakat. Namun pada kenyataannya, krisis bahan bakar minyak yang menjadi masalah tahunan (jangka pendek) di Kalsel seperti terjadi karena tidak adanya pengelola yang memperhitungkan pemanfaatan jatah yang tersedia sesuai data tersebut, yang terus berputar pada terjadinya kelangkaan karena entah kemana bahan bakar minyak tersebut mengalirnya.

Pertambahan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat Kalsel tentu juga dapat diperhitungkan, dinas terkait seharusnya sudah memahami kebutuhan dan pertambahan kebutuhan ini, jika terjadi krisis sebenarnya menggambarkan bagaimana dinas terkait tersebut dalam memperhitungkan kebutuhan dan pertambahan kebutuhan atau sebenarnya telah terjadi penyimpangan dalam pendistribusiannya. Apalagi, harga BBM subsidi dan non-subsidi mempunyai selisih harga yang menggiurkan para pemain spekulasi untuk bermain, seperti untuk memenuhi kebutuhan industri atas bahan bakar minyak.

Masyarakat Kalimantan Selatan telah menunjukkan sikap dan tindakan yang menolong dalam menghadapi berbagai krisis energi, khususnya bahan bakar minyak, karena selama ini tidak terjadi sikap dan tindakan yang anarkis kecuali keluhan dan mungkin sumpah serapah yang hilang begitu saja, malah sebaliknya masyarakat begitu tertib dan sabar untuk antre. Kadang masyarakat (terpaksa) harus membayar harga yang hampir sama dengan harga BBM non-subsidi pada saat terjadi kelangkaan, karena mendapatkannya dari pengencer di pinggir jalan. Keadaan ini sudah seharusnya diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan energi, khususnya dalam pengelolaan bahan bakar minyak, yang tidak meneruskan situasi dan kondisi yang menunjukkan kelangkaan bahan bakar minyak dan membuat kepanikan di tengah masyarakat, karena bila ini diteruskan tanpa mau memperhitungkan dan merencanakan dengan baik dan sungguh-sungguh maka sama saja membiarkan masyarakat untuk melakukan hal yang diluar akal pikiran.

Dalam upaya menangani kekurangan pasokan dan memperjuangkan tambahan pasokan, pemerintah daerah seharusnya dapat menjaga suasana yang tidak panik, karena hal ini sangat berhubungan dengan pengalaman masyarakat dalam situasi dan kondisi yang sering mereka rasakan dalam kelangkaan bahan bakar minyak di daerah ini sehingga dapat memicu kepanikan di tengah masyarakat sebagai dampak psikologis. Kepanikan dapat membuat tindakan yang di luar dari kepatutan dan kebutuhan atas bahan bakar minyak, begitu juga para penimbun yang bermain spekulatif untuk keuntungan sendiri atas situasi dan kondisi ini seakan mendapatkan peluang dari kepanikan pemerintah daerah untuk memanfaatkannya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya tidak bersikap dan bertindak seperti orang panik dalam menyikapi perkiraan ketersediaan bahan bakar minyak yang tidak mencukupi dan kemudian menjadikannya bahan berita seakan untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berjuang dan berusaha. Tindakan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kekurangan ketersediaan bahan bakar minyak, sebagai tindakan yang segera, sudah tepat namun tidak seharusnya seperti orang panik. Pemerintah daerah Kalimantan Selatan harus mulai melihat dan memperhitungkan kembali kebutuhan dan pertambahan kebutuhan daerah atas bahan bakar minyak (BBM), sebagai bagian dari perencanaan daerah (jangka menengah), yang tidak menjadikan pemerintah seperti bereaksi reaktif setelah menyadari ternyata persediaan bahan bakar minyak tidak mencukupi.

Jadi, pemerintah daerah Kalsel sudah seharusnya lebih memahami kebutuhan bahan bakar minyak daerah berdasarkan data dan perencanaan dengan terus melakukan pengawasan dalam penyebaran dan pemanfaatannya, sehingga jatah pasokan BBM untuk daerah ini tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.  Juga mengenai kebutuhan dan pertambahan kebutuhan yang seharusnya sudah dapat diperkirakan sebelumnya, yang harus diperjuangkan dari awal sebelum terjadi krisis bahan bakar. Apabila krisis BBM ini terus menghantui daerah, maka sudah saatnya pemerintah daerah meninjau ulang segala kebijakan yang berhubungan dengan masalah ini secara keseluruhan.  Sungguh naif, bila pemerintah daerah Kalsel yang mempunyai sumberdaya membiarkan hal ini seperti tidak ada penyelesaian yang berdasarkan perencanaan, dan malah menghadirkan kepanikan.

2 Responses

  1. salam kenal aja🙂

  2. jangan panik, jangan panikk..
    mun melihat kita panik, penjual bensin menaikkan harga lebih dulu kena.. padahal baluman pasti lagi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: