JALUR KHUSUS SEPEDA WAJAH RAMAH KOTA


Oleh: HE. Benyamine

Ibnu Ansyari Makkie (status FB, 10/10/10): Hayo . . . mulai sekarang kita proklamirkan kegiatan bersepeda sebagai gerakan budaya, selamatkan bumi dengan bersepeda, pesepeda adalah sahabat bumi, hemat energi, hemat duit, dan hemat polusi. Wujudkan jalur khusus pesepeda dan pejalan kaki agar kota kita menjadi kota yang bermartabat dan manusiawi.

Perhatian dan dorongan untuk kembali mengarahkan penggunaan sepeda sebagai moda transportasi alternatif terus menguat dan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya sebatas pencinta sepeda yang tergabung dalam komunitas-komunitas sepeda. Berbagai media digunakan untuk mengemukakan dan mempromosikan penggunaan sepeda dalam aktivitas harian bahkan  untuk pergi ke tempat kerja, seperti melalui media Facebook sebagaimana status Ibnu Asnyari Makkie di atas.

Kampanye penggunaan sepeda dalam aktivitas harian sekaligus dibarengi dengan tuntutan penyediaan fasilitas pendukung berupa jalur khusus sepeda dan pejalan kaki, di mana  sebenarnya sudah terkandung dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat 1,  adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Sebagai satu kesatuan sistem, maka tuntutan atas penyediaan jalus khusus sepeda untuk kepentingan pengguna sepeda adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem tersebut.

Kota-kota yang ada di Kalimantan Selatan terus mengalami perkembangan yang pesat dan cepat, tak terkecuali dengan  pertambahan kendaraan bermotor yang  semakin memadati jalanan yang terkadang membuat sebagian kota tersebut sudah mengalami penyakit perkotaan di Indonesia; kemacetan dan pencemaran udara yang melebihi ambang batas toleransi. Keadaan kota-kota besar yang telah cukup lama mengidap penyakit perkotaan, sudah seharusnya dijadikan sebagai pelajaran bagi pengambil kebijakan di daerah dalam memutuskan pilihan untuk menentukan kesatuan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di daerah masing-masing, apalagi pengalaman kota-kota besar di Indonesia tersebut sudah pernah dirasakan oleh mereka yang sekarang menjadi elit kekuasaan daerah atau sudah begitu jelas terekspos sebagai berita yang dapat diakses dari berbagai sumber.

Warga masyarakat kota-kota besar sudah mulai menyadari kebutuhan akan sepeda untuk aktivitas harian, pemerintah daerahnya sudah mulai mencanangkan pembuatan jalur khusus sepeda dan pejalan kaki serta penyandang cacat, karena ketersedian jalur khusus sepeda adalah pilihan yang memberikan berbagai keuntungan dan kebaikan bagi warga masyarakat dan keadaan kota serta lingkungan. Melalui media internet juga, seperti Facebook, terlihat sebagian mahasiswa-mahasiswa yang sedang sekolah di luar negeri dari foto-foto begitu bangga dan bersemangat bagaimana mereka memiliki dan menggunakan sepeda di Belanda, yang mungkin saat berada di kota asalnya dapat dikatakan tidak pernah bersepeda.

Kota-kota yang ada di Kalimantan Selatan begitu terbuka kesempatan membuat pilihan kebijakan pembuatan jalur khusus sepeda, tergantung pengambil keputusan apakah mempunyai pandangan ke depan dan maju dalam penataan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, karena sebagian besar dari kota-kota tersebut masih tergolong kategori kota sedang.  Apalagi, dalam undang-undang tentang LLAJ menyatakan setiap jalan yang dilalui untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: (g) fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat (pasal 25), yang merupakan petunjuk bagi pengambil keputusan untuk tidak ragu dalam melengkapi perlengkapan jalan dengan jalus khusus sepeda.

Masih berdasarkan undang-undang tentang LLAJ, bahwa penyediaan perlengkapan jalan diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai denga wilayah kewenangannya (pasal 26, ayat 1) dan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan peraturan daerah (pasal 27, ayat 2), yang merupakan dasar bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkan jalur khusus sepeda karena daerah dapat membuat peraturan daerah sendiri. Apalagi, dalam undang-undang tersebut (pasal 62) yaitu: (1) pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda, dan (2) pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, yang secara jelas bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai alasan untuk tidak mewujudkan kemudahan dan hak atas fasilitas pendukung; jalur khusus sepeda.

Sebagaimana diungkapan pada status facebook di atas, gerakan membudayakan bersepeda merupakan persahabatan dengan bumi dan lingkungan hidup, yang dapat mendorong penghematan energi, duit, dan mengurangi polusi dari sumbernya. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya gerakan budaya bersepeda yang didukung dengan tersedianya fasilitas pendukung perlengkapan jalan berupa jalur khusus sepeda. Dengan disediakan jalur khusus sepeda menunjukkan suatu kepedulian dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kenyamanan, keselamatan, dan  kelancaran dalam gerakan budaya bersepeda.

Pada jalur khusus sepeda secara bersamaan dapat dilakukan penghijauan sebagai bagian dari penyerapan pencemaran udara dan memberikan keteduhan bagi para pesepeda. Jalur khusus sepeda juga dapat menjadi lintasan sosialisasi warga masyarakat, karena para pesepeda dan pejalan kaki mempunyai banyak kesempatan saling bertegur sapa dalam jalur yang cenderung lambat dan terbuka tersebut.  Warga masyarakat dapat lebih intens dalam berinteraksi secara setara dan menyentuh kepedulian, karena disamakan dalam gerakan berdasarkan tubuh masing-masing yang tidak dibedakan  dalam geraknya. Warga masyarakat secara langsung juga menggerakkan tubuh mereka di zaman sekarang yang hampir sebagian besarnya dilayani teknologi dalam aktivitasnya.

Jadi, mewujudkan jalur khusus pesepeda dan pejalan kaki di kota-kota yang ada di Kalimantan Selatan, akan mengarahkan kota-kota tersebut sebagaimana status di atas; menjadi kota yang bermartabat dan manusiawi. Untuk mewujudkan jalur khusus sepeda di kota-kota yang ada di Kalimantan Selatan perlu dukungan semua pemangku kepentingan, karena hanya ada satu alasan bahwa jalur khusus sepeda merupakan kebutuhan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jalur khusus sepeda gambaran wajah ramah kota.

(Radar Banjarmasin, 16 Oktober 2010: 3)

2 Responses

  1. terima kasih, dan apresiasi yang luar biasa, wabil khusus kepada sahabatku HE BENYAMIN yang telah menulis tentang jalur khusus sepeda, tidak lupa pula kawan-kawan yg telah memberikan komentar. Semoga ini menjadi awal yang tepat utk membangun political will pemerintah daerah.

  2. Rasanya kalau diterapkan di Banjarmasin agak sulit, tapi kalau di Banjarbaru masih mungkin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: