ANGAN-ANGAN MENANAM 1 MILIAR POHON


Oleh: HE. Benyamine

Pemerintah pusat ternyata masih terus memelihara angan-angan untuk melaksanakan penanaman pohon (menghutankan kembali) dalam mengatasi lahan kritis dan mengatasi gersangnya hunian perkotaan, dengan berbagai kegiatan yang cenderung siremonial dan sesaat, seperti yang baru saja dilaksanakan kegiatan kampanye Penanaman 1 Miliar  Pohon yang penanaman perdana dilakukan di Lapangan Murjani Banjarbaru (21/11/10). Menteri Kehutanan langsung melakukan penanaman pohon perdana, yang pada kegiatan ini langsung mengingatkan semua pihak di Kalsel agar bersama-sama, bahu membahu mendorong upaya pelestarian lingkungan dengan malaksanakan dan menggalakkan program penanaman pohon.

Menurut Menteri Kehutanan bahwa Kalimantan Selatan memiliki sumberdaya alam yang melimpah yang bila pengelolaannya tidak memperhatikan aspek lingkungan akan berdampak buruk dan menimbulkan kerugian. Pengelolaan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, lebih tepat tentunya ditujukan kepada pihak pemerintah (daerah/pusat) sebagai pembuatan kebijakan dan penentu kepada siapa pengelolaan itu diserahkan serta bagaimana pelaksanaannya sesuai dengan perundangan dan peraturan, juga kepada pihak perusahaan yang mendapatkan izin mengeksploitasi sumberdaya alam tersebut. Hal ini yang seharusnya mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah, apalagi yang berhubungan dengan kehutanan dan pertambangan. Kampanye Penanaman 1 Miliar Pohon terlihat seperti ingin menimpakan kesalahan dalam pengelolaan hutan oleh pemerintah kepada semua pihak, termasuk masyarakat yang sebenarnya lebih mendapatkan akibatnya saja; bencana.

Dalam kegiatan kampanye Penanaman 1 Miliar Pohon, secara implisit pihak pemerintah, melalui Menteri Kehutanan telah menyalahkan masyarakat yang dianggap tidak menyadari pentingnya menanam, sehingga semakin banyak lahan menjadi kritis. Sikap pemerintah ini tergambar pada  sebagian bait puisi dalam buku Nyanyian Seribu Sungai karya Hamami Adaby: Sementara tuding di lontar perambah/pencari kayu bakar di sumpah/mengapa mata gergaji selalu diam/sedetik merontok dan rebah/seribu anak kencur tak berdaya/seribu sungai berjuta daun kelam/tempat rindang teduh burung/telah kehilangan rumah kehilangan/kicau marista kehilangan benua. Betapa tidak berpihaknya pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam (hutan dan tambang batubara), yang ada menyalahkan dan meminta masyarakat untuk menanam karena telah terjadi kerusakan lingkungan hidup dan alam.

Menteri Kehutanan pada kesempatan kampanye tersebut hanya meminta kepada seluruh perusahaan pertambangan dan perkebunan agar turut berkontribusi dengan aktif dalam gerakan menanam pohon dan memelihara kelestarian lingkungan, yang secara jelas memperlihatkan bahwa pemerintah (pusat/daerah) kebingungan dalam berhadapan dengan pihak perusahaan sehingga tidak lebih dari meminta, yang mana hal ini tergambar pada permasalahan reklamasi pasca tambang; di mana perusahaan tidak menghiraukan dan membebankan pemerintah.

Sedangkan Pemerintah provinsi Kalsel sudah tentu memahami juga menyadari bahwa reklamasi seperti ingin dibebankan pada  pemerintah daerah, sebagaimana dinyatakan wakil gubernur dan kepala Dinas Kehutanan Kalsel (23/11/10), yang seharusnya merupakan kewajiban perusahaan yang melakukan eksploitasi sumberdaya alam. Namun, lepas tangannya pihak perusahaan dalam reklamasi bekas pertambangan juga memperlihatkan tiadanya koordinasi antar pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, karena Pemprov masih menekankan adanya tanggung jawab Pemkab/Pemko sebagai pihak yang memberikan izin pertambangan dalam skala kecil sebagai akal-akalan agar pemberian izin dapat dilakukan ditingkat kabupaten/kota saja.

Penegasan wakil gubernur tentang reklamasi sebagai tanggung jawab pihak perusahaan seharusnya dapat dikoordinasikan dengan pemerintah tingkat II, yang harus mendapatkan respon dari pemerintah tingkat II untuk melakukan tindakan bersama sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku. Karena, reklamasi merupakan kewajiban pihak perusahaan yang melakukan kegiatan ekstraktif sumberdaya alam, yang meskipun berada dalam satu wilayah pemerintahan daerah tingkat II tertentu tetap harus dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi sebagai kesatuan dalam memelihara kelestarian lingkungan dan alam yang tidak terikat oleh hanya sebatas administrasi wilayah tertentu saja.

Pihak perusahaan dalam hal reklamasi sebagai kewajibannya berusaha untuk menghidari melaksanakannya, dan hal ini seperti dibenarkan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan dengan pernyataannya yang mengajak para pengusaha untuk melakukan reklamasi dan penghijauan pada kegiatan kampanye Penanaman 1 Miliar Pohon di Lapangan Murjani Banjarbaru, Kalsel (Radar Banjarmasin, 22 November 2010), meskipun ia juga mengingatkan bahwa ada UU No.41 tentang kehutanan dan undang-undang lingkungan hidup yang mengatur sanksi. Menteri Kehutanan tidak perlu mengajak lagi atau menghimbau para pengusaha, tapi menekankan dan menegaskan untuk melaksanakan reklamasi sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan kepala daerah memang perlu diajak untuk melaksanakan perundangan dan peraturan yang berlaku tentang reklamasi tersebut dengan melakukan koordinasi dengan semua tingkatan pemeritahan.

Pemerintah daerah sudah saatnya mempunyai keberanian dalam bersikap dan bertindak, yang jika perlu dengan jalan memaksa perusahaan untuk melaksanakan reklamasi. Di samping itu, pemerintah daerah juga dapat membuat program pengambil alihan reklamasi dengan pembebanan biaya pada pihak perusahaan. Jadi, pihak perusahaan tidak dibiarkan lari dengan meninggalkan uang reklamasi seadanya. Program reklamasi dari pemerintah daerah dapat diarahkan untuk mengatasi pengangguran, yang tentunya dalam satu program setidaknya ada dua tujuan yang dapat dicapai; penanaman pohon dan lapangan kerja. Tenaga kerja dengan sistem kontrak (2 tahun dan bisa diperpanjang) dalam program tersebut mempunyai kesempatan mendapatkan pengalaman kerja, khususnya dalam bidang perkebunan. Program pengambil alihan reklamasi dapat diarahkan untuk menanam pohon komoditas dan juga sebagiannya diarahkan untuk menghutankan kembali (pohon non komoditas dan beragam).

Jadi, kampanye Penanaman 1 Miliar Pohon tidak ada bedanya dengan pernyataan dari pihak pemerintah yang telah melakukan pengelolaan sumberdaya alam tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini harus dihentikan dan diganti dengan program yang lebih berhubungan dengan permasalahan akibat dari kesalahan pengelolaan tersebut, seperti diarahkan untuk mengatasi pengangguran dan memberikan kesempatan pada tenaga kerja produktif mendapatkan pengalaman kerja. Sehingga, pemerintah tidak terlihat hanya berangan-angan dalam upaya penanaman 1 miliar pohon.

(Radar Banjarmasin, 25 November 2010: 3)

2 Responses

  1. Di Kota Banjarbaru ini menurut saya sudah terlihat sangat asri karna banyak pepohonan hijau yach1 Bersih pula,pantas saja selalu meraih penghargaan Adipura.

  2. Assalaamu’alaikum mas Ben…

    Hadir untuk mengucapkan Selamat menyambut Maal Hijrah 1432.

    Semoga kehadiran tahun baru Islam akan mengorak langkah penghijrahan yang lebih bermanfaat untuk kejayaan hidup di masa depan.

    Salam keindahan Awal Muharram.
    Salam mesra dari Sarikei, Sarawak.

    *****

    nanti saya hadir lagi mas.😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: