PENAMBAHAN KUOTA BBM TUNTUTAN MALANDAU


Oleh: HE. Benyamine

Isu kuota BBM bersubsidi ternyata juga dikaitkan bagaimana memperjuangkan keadilan yang dilakukan anggota DPR/DPD asal Kalsel dalam sidang-sidang Parlemen, yang menurut Adhariani, SH, MH (anggota DPD RI asal Kalsel) banyak menemukan tantangan berat, contohnya ada anggota DPR dari daerah lain yang menyuruh aparat “menyikat” aksi blokade tongkang batubara (6/6/12). Selain itu, Adhariani juga mengemukakan tugas mereka adalah bagaimana rakyat daerah bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari sumber-sumber yang diberikan pemerintah pusat. Namun, pada akhirnya kembali pada tantangan bagaimana pengawasan yang ketat dari pihak aparat dalam rangka tidak tersalurnya BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak pantas mendapatkannya. Hal ini seperti orang yang bangun malandau, bangun kesiangan, ibaratnya rezeki sudah dipatuk ayam.

Tuntutan penambahan kuota BBM bersubsidi ini juga menjadi kuriakan (teriakan) beberapa anggota DPRD Provinsi Kalsel, yang dengan vokal bersuara tentang isu BBM bersubsidi, seakan tidak ada lagi isu yang layak untuk menjadi perhatiannya. Sudah fungsinya, anggota DPRD melakukan pengawasan terhadap eksekutif (pemerintah daerah), dalam hal ini permasalahan BBM bersubsidi dengan antrean yang panjang di SPBU-SPBU, yang semestinya menuntut pemerintah daerah dalam menanggulangi hal tersebut; bagaimana pun caranya gubernur mengatasinya.

Sebagaimana ungkapan Adhariani, yang juga berteriak setelah kuota BBM bersubsidi menjadi  realisasi APBN, seakan membantah pengakuannya sudah memperjuangkan keadilan di Parlemen. Anggota DPRD yang begitu bersemangat tentang BBM bersubsidi, seakan tidak memperhatikan lagi apa saja yang dikerjakan pemerintah daerah, seolah semua masalah berasal dari kuota BBM bersubsidi yang tidak adil untuk Kalimantan Selatan.

Bahkan ada perhitungan dengan asumsi bahwa setiap hari orang kehilangan waktu produktif rata-rata 2 jam per hari, sehingga bila setiap orang bekerja delapan jam/hari dan gaji UMP (upah minimum provinsi) 2012 Rp 1,2 juta/bulan, maka kehilangan Rp 300 ribu/hari saat dikonversikan.  Asumsi ini sungguh lemah, karena siapa yang mau kehilangan Rp. 300 ribu/hari jika ia masih bisa mendapatkan petramax atau mendapatkan premium di pinggir jalan yang menjamur (tidak terjadi kelangkaan) meski harus menambah dua kali lipat harga BBM subsidi.

Benarkah Kalsel mengalami kelangkaan BBM subsidi? Pengurangan kuota BBM subsidi dari 7.16 % menjadi 7 % tidak dapat dijadikan alasan terjadinya kelangkaan, juga panjangnya antrean di SPBU untuk kasus di Kalsel tidak jaminan telah langkanya BBM bersubsidi. Karena, premium di eceran pinggir jalan tersedia, hanya harga saja merangkak harga keekonomian yang berarti premium tersebut adalah BBM bersubsidi karena tidak lebih dari harga pertamax.

Apalagi beberapa pelangsir yang menimbun solar subsidi tertangkap, yang ibarat gunung es, baru di permukaannya saja pelangsir yang tertangkap tersebut, karena begitu terkondisinya penyimpangan BBM bersubsidi tersebut. Di samping itu, ada SPBU yang diduga digunakan untuk armada tambang karena pemilik SPBU tersebut pengusaha tambang.

Antrean panjang di SPBU juga begitu jelas terlihat, untuk sepeda motor, alurnya adalah motor dengan tanki besar yang mengantri. Sedangkan warga masyarakat yang mempunyai aktivitas/bekerja, tentu saja mereka lebih memilih membeli premium di pinggir jalan tanpa antri dengan harga lebih. Sehingga, mereka yang mau antri berjam-jam tersebut dapat diasumsikan karena mereka mendapatkan keuntungan atau memang menjadi usahanya yang tidak merasa dirugikan.

Lalu, di mana letak perjuangan anggota DPR/DPD atau DPRD untuk kepentingan masyarakat? Malah mereka melupakan fungsi pengawasan dan anggaran, karena saat membahas APBN anggota DPR tidak dapat memperjuangkan kuota BBM bersubsidi yang adil sebagaimana yang mereka suarakan sekarang di luar parlemen. Atau, bagaimana bentuk pengawasan anggota DPRD terhadap gubernur, yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan BBM bersubsidi yang langka dari ukuran panjang antrean. Padahal, antrean berkurang dengan kebijakan gubernur  Kalsel melalui pembatasan BBM bersubsidi, yang juga dapat dikatakan membantah kelangkaan tersebut dan sekaligus bahwa ada yang salah dengan antrean tersebut dan gubernur dapat mengatasinya.

Mengangkat isu penambahan kuota BBM bersubsidi, dari pemerintah daerah maupun beberapa anggota dewan, sebenarnya lebih memberi semangat dan dorongan kepada pelangsir untuk lebih memburu BBM bersubsidi karena memberikan bayangan adanya kelangkaan yang dengan sendirinya meningkatkan selisih keuntungan bagi pelangsir. Secara psikologis isu penambahan kuota dengan acaman sebenarnya menyebarkan kepanikan, yang bagi sebagian orang menjadi peluang untuk melibatkan dalam perburuan keuntungan dengan cara mengantri beberapa jam saja. Sedangkan di daerah luar Kalsel, yang dijadikan pembanding dalam antrean di SPBU, masih perlu dilihat kembali, karena di daerah lain tersebut sangat berbeda kondisinya, bukan karena kuota BBM bersubsidi lebih secara proporsional atau ditambah kuotanya.

Di samping itu, data pertumbuhan ekonomi Kalsel yang lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, yang seharusnya tidak menjadikan dramatisasi kelangkaan BBM bersubsidi, karena dengan pertumbuhan tersebut tentu sebagian masyarakat Kalsel sudah tidak layak direndahkan dengan masih dimasukkan pada bagian masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi. Sebagian masyarakat Kalsel yang tingkat kesejahteraannya mengalami peningkatan, setidaknya tidak akan mengurangi kesejahteraannya jika (meski terpaksa) membeli BBM nonsubsidi.

Oleh karena itu, gubernur, anggota DPR/DPD, dan sebagian anggota DPRD dalam menuntut keadilan pusat dari sumberdaya alam yang dikeruk dari Kalsel yang lebih menekankan penambahan BBM subsidi,  sebenarnya lebih bertendensi pada memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, terutama melepaskan tanggung jawab atas kekuasaan yang diamanahkan kepada mereka. Elit kekuasaan dan elit ekonomi di Kalsel dan wakil di pusat yang memegang amanah kekuasaan terlihat seperti tidak mempunyai visi dan misi dalam kehadirannya untuk kepentingan pelayanan publik dengan sumberdaya yang tersedia. Negara tidak hadir di Kalsel, elit kekuasaan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Negara kalah dengan pelangsir yang mampu menaikkan harga BBM subsidi , sementara pemerintah pusat saja gagal menaikkan harga BBM subsidi.

Penting untuk diingat, BBM bersubsidi untuk rakyat yang terpilih, di mana ada sebagian rakyat juga tidak berkeberatan dengan BBM nonsubsidi. Bergandengan tangan itu jauh lebih baik, tentu dengan mengerti untuk siapa BBM subsidi lebih diperuntukkan yang lebih berbagi sesuai dengan kemampuan masing-masing dan mulai belajar bersikap adil terhadap diri sendiri. Terutama anggota DPR/DPD dan DPRD jangan lagi bangun malandau.

One Response

  1. nice post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: