ANEH PBBKB KALSEL RENDAH


Oleh: HE. Benyamine

Tuntutan penambahan kuota BBM subsidi yang meriah dan semarak disertai ancaman di banua ini beberapa waktu yang lalu seperti sudah tak relevan, malah saat ini pemerintah pusat melalui Menteri Energi Sumber Daya Meneral (ESDM) Jero Wacik melakukan ancaman balik yang ditujukan kepada pengusaha tambang, yang sebelumnya kepada para gubernur di Kalimantan (1/9/12). Ancaman tersebut berdasarkan Permen No.12 Tahun 2012, yang pada 1 September 2012 mulai diberlakukan. Larangan penggunaan BBM (solar) subsidi untuk operasional kendaraan pertambangan dan perkebunan besar (lahan di atas 25 hektar), dengan ancaman pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perkebunan.

Ancaman Menteri ESDM kepada pengusaha pertambangan dan perkebunan, secara jelas menegaskan bahwa BBM subsidi di Kalsel tidak mengalami kelangkaan atau kekurangan, tapi lebih banyak penyimpangan penggunaannya.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Hadi Soesilo tentang tidak terlihatnya antrian solar beberapa waktu terakhir, meski dengan kata “kemungkinan” lesunya bisnis batubara yang menyebabkan berkurangnya truk yang antre solar subsidi di SPBU (30/8/12), secara tidak langsung menyatakan bahwa Kalsel tidak mengalami kelangkaan atau kekurangan BBM, terutama solar subsidi, kecuali karena akibat digunakan untuk pertambangan. Pernyataan ini secara langsung menjawab tuntutan penambahan BBM untuk Kalsel, sehingga tuntutan tersebut hanya berkesan sesuatu yang tidak melihat realita dan permasalahan serta tanpa data yang memadai.

Di samping itu, setelah dugaan kebocoran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalsel sebanyak 1,7 juta kiloliter yang disampaikan oleh BPH Migas (16/6/12), tuntutan penambahan BBM terlihat semakin melemah, seakan tidak ada kekuatan lagi. Apalagi adanya perbandingan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur, yang dalam hal kuota atau BBM yang disalurkan tidak jauh berbeda. Perbedaan penerimaan PBBKB yang begitu tidak sebanding, di mana Kaltim mendapatkan Rp. 2.1 triliun per tahun sedangkan Kalsel mendapatkan Rp.700 milyar. Mengapa perbedaan yang sangat mencolok ini tidak dipersoalkan? Malah tuntutan penambahan kuota yang diperjuangkan dengan heroik dan disandingkan dengan masalah keadilan.

Jika memperhatikan Perda Provinsi Kaltim Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berkenaan dengan PBBKB pada pasal 44 yang menyebutkan tarif pajaknya sebesar 7,5 persen, tentu saja tidak berbeda dengan tarif pajak PBBKB di Kalimantan Selatan sebesar 7,5 persen sesuai kententuan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kalimantan Selatan. Lalu mengapa penerimaan PBBKB sangat berbeda antara kedua provinsi ini.

Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor, di mana pemungutannya dilakukan oleh penyedia (produsen/importer) melalui SPBU/SPBG terhadap orang atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor, atau baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri, yang mana pungutan PBBKB langsung disetorkan ke rekening Dispenda Provinsi yang bersangkutan, karena PBBKB adalah pajak daerah atau provinsi. Sehingga, sudah semestinya menjadi tanda tanya besar, kemana selisih perbedaan tersebut mengalirnya, atau mengapa Kalsel hanya mendapatkan PBBKB sebesar Rp.700 milyar sementara Kaltim mendapatkan Rp.2,1 triliun? Hal ini perlu diperhatikan semua pihak, apalagi mereka yang peduli dengan banua ini, karena PBBKB ini sesuai dengan seberapa banyak jumlah BBM yang disalurkan di Kalsel, dan ternyata pemerintah provinsi Kalsel menuntut penambahan kuota BBM yang tentunya juga seharusnya menambah pendapatan PBBKB.

Adanya perbedaan pendapatan PBBKB antara Kaltim dan Kalsel, dengan BBM yang disalurkan tidak jauh berbeda, membuat tuntutan penambahan kuota BBM menjadi sesuatu yang mengalihkan isu, atau sebenarnya pemerintah provinsi Kalsel tidak menyadari akan terbukanya tentang PBBKB ini, yang setelah diperlihatkan perbandingannya seperti telah mengalami kebingungan sendiri. Sesuatu yang jelas, distribusinya jelas, data jumlah kuota jelas, tentu akan lebih mudah melihat mengapa begitu lebar terjadinya perbedaan pendapatan daerah Kaltim dan Kalsel dalam hal PBBKB.

Jadi, memperhatikan ancaman Meteri ESDM dan pernyataan staf ahli gubernur di atas, menjadi penting untuk menelusuri pendapatan PBBKB Kalsel, mengapa begitu rendah dan dapat dikatakan jauh sekali dengan yang didapat Kaltim. Selain persoalan penyimpangan penggunaan BBM subsidi yang ditangani dengan serius, tentu juga penting memperhatikan penerimaan PBBKB yang sangat rendah; yang seperti terabaikan dan biasa saja.

Sudah semestinya ada tuntutan keterbukaan dalam pendapat PBBKB Kalsel. Hal ini harus ditelusuri dan dimintakan pihak yang berwenang untuk menyelidiki pendapatan PBBKB Kalsel. Sungguh aneh PBBKB Kalsel rendah. Pendapatan PBBKB Kalsel ini sudah seharusnya dan semestinya mendapat perhatian yang serius bagi yang peduli dengan banua, karena pendapatan ini begitu besar dan jelas perhitungannya dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

(Media Kalimantan, 10 September 2012: C3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: