SAWIT DI LAHAN RAWA: PERLEMAH ROAD MAPS PEMBANGUNAN HST


Oleh: HE. Benyamine

Ekspos Kajian Potensi Lahan Rawa untuk Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten HST (24/10/12), merupakan awal tindakan seolah mengilmiahkan pembukaan perkebunan kelapa sawit skala besar. Kajian akan dilakukan di tiga kecamatan yang ada di HST, yang diketahui memiliki potensi lahan rawa, seperti kecamatan Labuan Amas Utara (LAU), kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS), dan kecamatan Pandawan (Media Kalimantan, 25 Oktober 2012: A7).  Lahan rawa (lahan basah) dengan keanekaragaman hayati tinggi, yang juga sangat rentan terhadap gangguan lingkungan, apalagi untuk perkebunan besar kelapa sawit yang akan melakukan perubahan topografi lingkungan menjadi seragam, tentu tidak ada alasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan selain mengarahkan pada kerusakan dan tragedi lingkungan HST.

Perkebunan Kelapa Sawit secara sadar dan terencana memang memilih lahan rawa, sehingga kajian yang dilaksanakan lebih tepatnya untuk mengesankan ilmiah, karena kajian atas lahan basah lebih mengarahkan pada menjadikan lahan basah untuk lahan konservasi, setidaknya sampai ditemukannya teknologi yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan lahan rawa. Untuk saat ini, yang paling ilmiah dalam pemanfaatan lahan rawa tiada lain dari masyarakat di sekitar lahan basah dengan pengetehuan lokalnya.

Terlalu naif, dengan pengetahuan dan kajian tentang lahan basah yang berserakan di berbagai tempat, masih saja berharap dengan pengandaian “jika hasilnya sesuai, berpotensi, dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenapa tidak?” sebagaimana diungkapkan kepala Dinas Dishutbun HST saat ekspos kajian potensi lahan rawa tersebut.  Dengan kajian potensi lahan rawa untuk pengembangan sawit menunjukkan pilihan kebijakan dari pemerintah Kabupaten HST, karena bukannya melakukan kajian potensi lahan rawa untuk pengembangan pemanfaatan oleh masyarakat.  Jelas terlihat bahwa dinas terkait tidak sungguh-sungguh dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa lebih maksimal. Jika kajian untuk perkebunan kelapa sawit, maka cukup duduk manis saja pengambil kebijakan di HST tanpa perlu berpikir dalam pengembangan lahan rawa.

Lahan basah, seperti lahan rawa di Hulu Sungai Tengah (HST) yang diperkirakan seluas 13.000 hektar yang tersebar di empat kecamatan sedang diwacanakan untuk diserahkan kepada perkebunan kelapa sawit. Dengan berencana memberikan izin perkebunan kepada perusahaan perkebunan sawit, karena dianggap sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit, dengan bayangan yang dapat menjadikan wilayah sungai Buluh dan sekitarnya akan menjadi kawasan zona ekonomi baru yang strategis di HST. Bayangan indah di atas kertas dengan pandangan terbatas.

Hal ini dapat dilihat dari data yang dikemukakan Bupati HST Dr H Harun Nurasid, di mana penurunan pertumbuhan ekonomi HST tahun 2010 (4,65 persen) dibandingkan tahun 2009 (6,77 persen) merupakan akibat dari gagal tanam dan panen daerah rawa (Berita, 24/10/2012), yang menunjukkan bahwa lahan rawa yang selama ini masih belum dianggap maksimal dalam pemanfaatannya ternyata sangat signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi HST. Sehingga, rencana pembukaan perkebunan sawit yang dicuatkan kembali, seperti cenderung tidak menghiraukan visi dan misi yang dicanangkan bupati HST bahwa pemerintah  HST kembali mempertegas road maps menuju kesejahteraan, kemandirian, keunggulan dan keberlanjutan pembangunan. Malah, rencana perkebunan sawit lebih memperkuat bahwa apa yang menjadi komitmet bupati HST dalam visi dan misinya, hanya indah di atas kertas.

Lahan basah yang direncanakan untuk perkebunan kelapa sawit, dengan pandangan sebagai lahan tak produktif atau lahan marginal tersebut sebenarnya daerah produktif yang dimanfaatkan masyarakat setempat untuk bertanam sayuran pada luasan 9 ribu hektar dan sekitar 4 ribu hektarnya merupakan kawasan lebak tempat kerbau rawa dan berbagai jenis ikan. Berdasarkan pemanfaatan oleh masyarakat, lahan basah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai lahan tak produktif, yang memang harus terus dikembangkan dan didorong untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah lainnya. Lahan basah, seperti rawa, meski tidak dimanfaatkan masyarakat tetap merupakan lahan produktif dengan keanekaragaman hayati yang tinggi sebagai ekosistem.

Dalam pemanfaatan lahan basah saat ini, khususnya HST yang sedang mewacanakan perkebenun kelapa sawit di lahan rawa,  sudah seharusnya mengacu pada Konvensi Ramsar. Konvensi Ramsar adalah sebuah konvensi internasional yang ditandatangi di kota Ramsar, Iran pada tanggal 2 Februari 1971. Konvensi ini adalah Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1991 melalui Keputusan Presiden RI No. 48 tahun 1991.

Lahan basah mempunyai nilai yang tinggi berdasarkan tingkat keanekaragaman hayati dibandingkan dengan kebanyakan ekosistem lainnya. Di banyak negara, lahan-lahan basah ini diawasi dengan ketat penggunaannya serta dimasukkan ke dalam program-program konservasi dan rancangan pelestarian keanekaragaman hayati semisal Biodiversity Action Plan.

Lahan basah berperan dalam Mitigasi. Habitat ini juga akan penting dalam membantu manusia untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim melalui peran penting dalam menjamin keamanan air dan makanan. Hal ini dapat dilihat secara langsung pada pemanfaatan masyarakat HST, yang selama ini dapat mencukupi kehidupan mereka, meskipun masih perlu mendapat dukungan dalam berbagai fasilitas pendukung lainnya, seperti inovasi teknologi dalam pemanfaatannya yang lebih ramah lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa daerah di hulu sungai sudah menyerahkan lahan basah mereka kepada perkebunan kelapa sawit, yang seharusnya dapat menjadi pelajaran yang berharga dalam pemanfaatan lahan basah tersebut, seperti di HSS yang saat ini mulai merasakan permasalahan perubahan bentang alam lahan rawanya. Wilayah Nagara sekarang dihadapkan dengan permasalahan genangan air pada tempat yang tidak biasanya, sebagian petani sawah dalam beberapa tahun telah mengalami gagal tanam, karena ketinggian air yang tidak dapat dikendalikan. Perubahan lahan rawa pada suatu wilayah, apalagi untuk perkebunan sawit besar yang melakukan perubahan secara besar terhadap ekosistem tempatannya menjadi ekosistem baru sama sekali, berdampak pada wilayah lainnya yang berhubungan dengan tata air.

Persawahan di wilayah Nagara sedang mengalami perubahan tata air, yang patut dicurigai karena pembukaan lahan rawa untuk sawit pada wilayah sekitarnya. Kerugian masyarakat dengan perubahan bentang alam lahan rawa mempunyai efek yang berlipat dan menjalar, yang juga menyeret anggaran pemerintah melalui bantuan yang sebenarnya tidak pernah mencukupi, serta menyebabkan mata pencaharian masyarakat terganggu.

Pemerintah HSS melalui instansi terkait dengan bangga menyampaikan sumbangan perusahaan kelapa sawit kepada masyarakat berupa 10 ribu benih ikan, dengan bayangan berkembangnya usaha perikanan, padahal hanya untuk segelintir masyarakat karena perusahaan memberikannya bertahap.  Sedikit saja untuk berpikir, berapa jenis ikan yang tidak dapat lagi dinikmati oleh masyarakat dibandingkan dengan 10 ribu benih ikan sumbangan perusahaan yang sejenis. Di sini juga secara tidak langsung, pemerintah daerah memfasilitasi perubahan perilaku yang suka bekerja menjadi perilaku minta sumbangan. Di samping itu, masalah pencemaran dari pestisida dan pupuk kimia yang dibutuhkan perkebunan sawit dalam skala besar perlu diperhatikan untuk pengembangan perikanan, karena pencemar dapat terkonsumsi masyarakat lewat ikan-ikan tersebut. Begitu juga dengan ikan-ikan lokal menjadi berhadapan dengan masalah pencemaran, sebagian jenis ikan tidak dapat bertahan dan sebagian yang bertahan merupakan ikan tercemar.

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan basah berbagai lembaga telah melakukan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan mengacu pada global strategy on biological diversity,  yang pada intinya harus terus dikembangkan dengan teknik-teknik yang dapat mempertahankan keberadaan ekosistemnya. Pemanfaatan lahan basah sebagaimana yang dilakukan masyarakat di HST dan daerah hulu sungai lainnya merupakan pemanfaatan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan keanekaragaman hayati, pemanfaatan berdasarkan pengetahuan lokal (indigenous knowledge) dengan strategi melakukan perubahan yang terbatas pada ekosistem. Sedangkan perkebunan kelapa sawit sudah dapat dipastikan melakukan perubahan ekosistem menjadi ekosistem buatan yang monoton.

Kerusakan lahan basah sangat berpengaruh pada penghidupan warga masyarakat, sedangkan perusahaan kelapa sawit tidak terganggu karena mereka sudah membuat ekosistem buatan yang sesuai dengan perkembangan sawit saja dan kepentingan perusahaan. Pencemaran lingkungan tidak menjadi persoalan bagi perusahaan sawit, karena sawit dijaga dengan berbagai bahan kimia yang mencukupi, sehingga seperti persoalan hama dan penyakit cenderung menjadi permasalahan warga masyarakat atas usaha pertaniannya.

Jadi, pemerintah HST sudah seharusnya dapat lebih mengenal wilayah rawa dan pengetahuan lokal di wilayah tersebut yang ramah dalam pemanfaatan lahan rawa. Perubahan ekosistem rawa (lahan basah) secara besar untuk perkebunan kelapa sawit merupakan tindakan yang menyengsarakan kehidupan warga masyarakat sekarang dan yang akan datang. Pemerintah HST seharusnya, dengan sumberdaya aparat, dapat mengembangkan dan meningkatkan produktivitas lahan basah dengan memberikan sentuhan inovasi pada pengetahuan lokal dalam bidang perikanan, perternakan, pariwisata, dan industri kerajinan dan kemasan produk-produk hasil dari lahan rawa seperti ikan sepat kering.

Sungguh tidak sebanding dan setara, lahan rawa sungai Buluh dan sekitarnya ditukar dengan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki segelintir orang. Tak ada bayangan sungai Buluh dan sekitarnya menjadi zona ekonomi baru yang strategis di HST, selain ketidakberdayaan yang membayangi warga masyarakat jika perkebunan kelapa sawit direalisasikan. Petaka bagi HST bila tetap tergiur menjadikan kawasan sungai Buluh menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini bagian yang jelas memperlemah Road Maps Pembangunan HST yang menjadi tekad pemerintah Kabupaten HST. Bupati HST tentu tidak menginginkan adanya pilihan yang justru memperlemah pembangunan HST, apalagi tahun mendatang lebih prioritas pelaksanaan belanja daerah diarahkan pada hal yang memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang terukur dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

(Radar Banjarmasin, 7 – 8 November 2012: 3)

One Response

  1. perkebunan kelapa sawit yang dimiliki segelintir orang itu, hmmm…. katanya lebih memprioritaskan rakyat banyak. Semoga pemerintah berpihak kepada rakyat bukan hanya teori atau janji ketika kampanye.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: