ISU KELANGKAAN BBM MENYESATKAN


Oleh: HE. Benyamine

Keprihatinan Forum Peduli Banua dengan kondisi “kelangkaan” BBM di Kalimantan Selatan (6/4/13: 9), yang tahun 2012 melakukan gerakan pemblokiran tongkang batu bara, perlu mendapat apresiasi yang positif, namun memprihatinkan pada dasar yang menjadi persoalan BBM ini.

Hal ini nampak pada pilihan kata “kelangkaan” untuk melihat kondisi BBM yang terutama begitu panjang antrean di SPBU, sedangkan di pinggiran jalan begitu banyak orang berjualan bensin dengan harga “penyesuaian” panjang/pendek antrean di SPBU. Barang yang masih mudah didapatkan tentu bukan barang langka, sedangkan harga merupakan persoalan berbeda. Antrean panjang di SPBU tidak dapat dijadikan fakta terjadinya kelangkaan, setidaknya perlu dilihat kembali siapa (nya) yang antre, karena pilihan isu “kelangkaan” seperti FPB dan gubernur membuat pelangsir panik membeli. Mengatakan warga panik membeli terlalu mengada-ngada, karena warga cenderung membeli sesuai dengan kebutuhan atau tangki kendaraannya yang langsung digunakan.

Selanjutnya, ketidakjelasan data yang digunakan FPB tentang kondisi kelangkaan BBM ini, juga berimplikasi pada usulan yang seadanya seperti yang diungkapkan Ibnu Sina, “Pertamina bisa mengguyur kebutuhan BBM ke SPBU sampai tidak ada lagi terjadi panic buying atau masyarakat tidak lagi berpikir bagaimana mencukupi BBM” (6/4/13: 9), yang tidak memperhatikan kecenderungan pelangsir yang siap menguras SPBU seberapa besar pun suplai yang disalurkan, karena ada selisih keuntungan yang menjanjikan dan aman.  Padahal Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Nasib Alamsyah, pernah menyatakan untuk menegakkan peraturan dan perundangan dalam hal persoalan BBM di Kalsel, yang tentunya menegakkan aturan eceran terakhir di SPBU, seharusnya patut diperhatikan aparat dan pengambil kebijakan untuk mengatasi pelanggaran aturan tersebut.

Ada seloroh bahwa pelangsir lebih hebat dari presiden, karena pelangsir menaikkan harga BBM tidak ada yang demo, sedangkan presiden mengusulkan kenaikan harga BBM langsung mendapatkan maraknya demo. Bahkan, pelangsir BBM merupakan pekerjaan baru yang menjanjikan, dan semakin banyak yang menggeluti meski hanya sekedar sambilan saja, atau cukup mengambil selisih SPBU dengan Penjual Pinggir Jalan.

Sedangkan untuk mengetahui penyaluran dan pendistribusian BBM bersubsidi tahun 2012, yang bagi FPB tidak diketehui dengan pasti, dapat dilihat dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berdasarkan kententuan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kalimantan Selatan dengan tarif pajak sebesar 7,5 persen, yang mana pungutan PBBKB langsung disetorkan ke rekening Dispenda Provinsi. Berapa PBBKB Kalsel untuk BBM bersubsidi, dapat terlihat berapa BBM yang sampai ke masyarakat lewat SPBU. Hal ini lebih mudah,  penyaluran BBM sebanyak 1.500 liter per hari sesuai kuota tahun 2012, tinggal melihat PBBKB Kalsel saja.

Dalam kondisi pelangsir panik membeli, maka antrean tidak dapat dihindari,  yang secara tidak langsung mengarahkan warga untuk membeli ke pedagang pinggir jalan dengan harga penyesuaian. Pembiaran pelangsir dan penjual pinggir jalan, dengan satuan ukuran yang suka-suka dan harga penyesuaian panjang-pendek antrean, merupakan bagian penting terjadinya antrean panjang di SPBU, yang seharusnya menjadi keprihatinan anggota legislatif dan pemerintah darah untuk segera mengatasi hal tersebut. Menuntut penambahan kuota BBM bersubsidi, tanpa mampu mengatur dan menertibkan pelangsir dan pedagang pinggir jalan, tak lebih dari ketidakperdulian dan pengalihan isu ketidakberartiannya pemerintah daerah dan wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan wakil rakyat serta kekuatan warga seperti FPB sudah seharusnya mempunyai data yang benar untuk melakukan tuntutan atau melakukan suatu tindakan. Tanpa data yang benar, isu “kelangkaan” BBM bersubsidi di Kalsel lebih cenderung menyesatkan dan membiarkan warga terbatas akses ke SPBU karena antrean yang panjang. Mereka yang bekerja akan memilih alternatif lain meski harus membayar lebih untuk menghindari antrean, dan kondisi ini sangat memalukan bagi pengambil kebijakan di daerah ini hanya melakukan tindakan tuntutan penambahan kuota BBM bersubsidi tanpa melihat data lapangan dan persoalan lainnya dari BBM bersubsidi ini; seperti PBBKB dan peran pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan? Namun, tenyata pemerintah daerah dan juga kalangan yang mengaku peduli banua tak peduli dan prihatin, malah turut serta dalam kepanikan dan menyebarkan isu kelangkaan yang menyesatkan.

(Radar Banjarmasin, 12 April 2013: 3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: