TUGU DI BUNDARAN MINI WALIKOTA BANJARBARU

Oleh: HE. Benyamine

Bundaran Mini Walikota (bumi wal) yang dibangun di depan rumah dinas walikota Banjarbaru saat ini mulai dibongkar, untuk kemudian dibangun tugu dengan anggaran lebih dari Rp. 400 juta. Mungkin walikota sudah bosan melucu dengan bundaran mininya, dan mencoba melucu kembali dengan membangun tugu di lokasi tersebut. Untuk kebutuhan karakter visual lingkungan, sebenarnya dilokasi tersebut sudah ada satu diantara landmark Kota Banjarbaru, yaitu Tower PDAM sebagai elemen spesifik yang ada di dalam kota. Tower tersebut bisa dikatakan sebagai landmark besar, karena bisa dilihat dari jauh. Lalu, tidak jauh dari tower tersebut terdapat Tugu Bundaran Simpang Empat Banjarbaru yang juga merupakan landmark besar, yang hingga sekarang masih dalam tahap pengerjaan pembangunan dengan menghabiskan anggaran lebih dari 3 milyar.

Pembangunan tugu di lokasi Bundaran Mini Walikota (Bumi Wal) yang merupakan jalan provinsi, termasuk jalur cepat, dan jalur lurus yang mengalami hambatan karenanya, jelas sebagai suatu kemubaziran yang dipertontonkan oleh pengambil kebijakan di kota Banjarbaru, padahal masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak untuk didahulukan daripada hanya membangun sebuah tugu yang tidak jelas kepentingannya dan nilai idealisnya. Atau, hanya sekedar sebagai petunjuk telah berkuasanya seseorang yang dipresentasikan dengan pembangunan tugu sebagai wujud legetimasi kekuasaan yang bersangkutan, sehingga biarpun terkesan dipaksakan tetap dilaksanakan pembangunannya.

Dalam upaya memperkuat karakter spesifik kota Banjarbaru, sebenarnya pembangunan tugu dapat lebih menonjolkan identitas kota, jika dibangun dengan mengacu pada bentuk, ruang dan jalinan yang saling melengkapi secara harmonis dengan elemen-elemen spesifik yang menjadi landmark kota, untuk mempertegas struktur kota ke arah yang lebih spesifik dan khas. Landmark yang merupakan elemen-elemen penting untuk mengarahkan orang dalam mengenal suatu daerah dalam kota, karena sesuai dengan fungsinya secara umum sebagai orientasi, struktur aktivitas, petunjuk jalur pergerakan, dan tanda atau ciri kota yang bersangkutan. Dalam hal pembanguna tugu di depan rumah dinas walikota Banjarbaru nampak sekali bukannya mempertegas struktur kota ke arah yang lebih baik, malah mengganggu landmark yang sudah ada.

Untuk menemukan rasionalisasi pembangunan tugu tersebut, selain sebagai kenangan masa pemerintahan dua periode walikota, adalah karena pembangunan tersebut lebih mengesankan suatu kebijakan yang didasarkan pada ego kekuasaan dan ketidakpedulian atas keselamatan pengguna jalan yang melintasi di lokasi bundaran mini tersebut. Para elit kekuasaan lainnya, terkesan tidak mempunyai kepentingan dengan hal tersebut, dengan membiarkan pembangunan tersebut dilaksanakan. Mungkin, karena elit kekuasaan Banjarbaru sedang kelelahan dalam pemilu untuk memperebutkan kursi-kursi kekuasaan, dan sedang sibuk dengan kemenangan yang baru diraih.

Sebenarnya betapa banyak kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak dan langsung dirasakan oleh warga Banjarbaru, misalnya tempat penampungan sampah sementara di masing-masing lingkungan rumah mereka. Masalah sampah ini misalnya, masih menjadi masalah yang mendesak untuk diupayakan pengelolaannya secara lebih serius, karena masih banyak tempat yang bukan diperuntukan tempat pembuangan sampah, hanya karena ada lahan kosong sebagian warga memanfaatkannya sebagai tempat pembuangan sampah, yang pada akhirnya dengan mudah berserakan ke mana-mana. Pada saat hujan, tidak sulit menemukan sampah menutupi selokan dan berserakan di jalan-jalan lingkungan. Malah, sebagian warga yang sadar tentang pentingnya tempat pembuangan sampah sementara, mereka lalu membangun sendiri tempat sampah tersebut di lingkungan mereka, tetapi dengan kunci gembok dan tulisan “Yang BUKAN WARGA RT (?) Dilarang Buang Sampah Di sini”.

Di sini terlihat betapa kebijakan pembangunan tugu di depan rumah dinas walikota Banjarbaru adalah suatu kebijakan yang cenderung mendahulukan kepentingan para penguasa dibandingkan kepentingan masyarakatnya. Apalagi, pembangunan tugu tersebut adalah landmark kecil yang berada di antara landmark besar (Tower PDAM dan Tugu Simpang Empat) sebagai keputusan yang kehilangan fungsinya dan lebih berkesan menghamburkan anggaran negara.

Hal ini harus menjadi perhatian warga dalam menentukan pilihan pada Pemilu 2010, setidaknya walikota yang akan datang haruslah merupakan tokoh yang benar-benar mengerti hukum dan sekaligus taat pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Di samping itu, calon walikota yang akan datang harus benar-benar mengerti tentang perkembangan dan pertumbuhan kota Banjarbaru, sehingga tidak seenaknya membuat kebijakan yang sebenarnya lebih membuat kota Banjarbaru lebih tidak tertata dan kehilangan identitasnya sebagai kota yang dirancang dari awal pembangunannya, dan membiarkan sebagian landmark dalam kota menjadi hilang begitu saja.

(Dimuat di koran Radar Banjarmasin, 7 September 2009: 3)